Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Udayana Mengabdi Jurnal Jatiswara Jurnal Fundamental Justice Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Suarjana Suarjana
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN PARTISIPASI SISWA SD NEGERI TULANG AMPIANG DESA PEMECUTAN KAJA DALAM PENAGULANGAN DBD BERBASIS MASYARAKAT Darwata Darwata; K. Duana; Artawan Artawan; Suarjana Suarjana; A. Utami; Hary. M
Buletin Udayana Mengabdi Vol 7 No 1 (2008): Volume 7 No.1 – April 2008
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (20.793 KB)

Abstract

ABSTRACT Dengue Haemoragic Fever (DHF) is an infected disease caused by dengue virus with aedes aegypti mosquito as the vector. in Bali Province the case of DHF always increases every year and the data of 2006 show that there were 5.054 cases and the Case Fatality Rate was 0,63%. In order to decrease the DHF case, many methods have been done by the government, such as eradication of mosquitos nest with 3M method (“menutup, menguras, mengubur”), public health illumination, massive fogging , abatitation etc. However those program don’t indicate the optimum result. Other program has been growing up is increasing the participation of public groups. One of that is increasing the participation of basic school student to decrease DHF disease by giving the student knowledge abaut disease, prevention, and how to avoid the DHF disease.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik atas Pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan Opan Satria Mandala; Suarjana Suarjana; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.36 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1370

Abstract

Analisis ini menghasilkan, bahwa kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah adalah sebagai pembuktian dalam persidangan jika terjadi sengketa atau kasus terkait dengan tanah, maka sertifikat hak atas tanah diakui sebagai alat bukti yang kuat oleh majelis hakim, adapun perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik adalah tertuang didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
POLITIK ISLAM INDONESIA SEBAGAI SENTRUM PERDAMAIAN DUNIA Ardhani, Hasbi; Basriadi, Basriadi; Hamroni, Hamroni; suarjana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.104

Abstract

This study was conducted to determine the political Islam of Indonesia position in the world, it could become a center for world peace. Cause of the socio - political situation of Islam has recently faced what is called a real and inevitable paradox, accompanied by its status as the largest religion in Indonesia. In previous era, Islam managed to come out as a winner with a very real labeling and Islamic identity, other forces were unable to stem it, avoiding fear of defeat, let alone groups. But in reality, none of them last. In the socio - political dynamics of Indonesia, it turns out that Islamic politics is not necessarily easy to be a winner in political contestation in the case area and legal dimensions of Indonesia. This study is qualitative - descriptive based on field research, with historical approaches and political sociology. In conclusion, the Islamic ummah in Indonesia must be able to re-construct, re-solve and re-contextualize Indonesia's socio - political transformation. The exclusive nature of Indonesian Islam will in fact make it worse off because it is unable to withstand all changes. If the nature of inclusion becomes the main identity of Indonesian Muslims as a whole, political Islam in Indonesia will become the center of peace in the world. No country is as complex as Indonesia, in which various ethnicities, races, cultures, languages, religions and so on. But what other countries worry about Indonesia is in fact disproved. Indonesia has been able to survive until now with various differences, this is because of the Islamic figures in Indonesia. Although sometimes or even often religious issues are played only to gain power.
KONTROVERSI KONSEP ISTISHLAHI NAJMUDDIN ATH-THUFI DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM Nuriskandar, Lalu Hendri; suarjana, Suarjana; Hamdi, Muh. Rizal; Karuniawan , Fathony
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.112

Abstract

Abstrak Ath-Thufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan maslahah dalam ajaran Islam. Ath-Thufi cenderung melandaskan konstelasi maslahah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi Ath-Thufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria maslahah ketimbang antagonisme nash antara satu dengan yang lainnya.Pandangan ath-Thufi nampaknya bertitik tolak dari konsep maqasid at-tasyri' yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.” Karena begitu pentingnya maqasid al-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid al-syariah sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Ada dua disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini yaitu; Pertama, Kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, bahkan filsafat (termasuk logika) pada masa sekarang, sekiranya dibandingkan dengan keadaan di masa kejayaan umat Islam terdahulu, telah terjadi secara sangat besar, mencengangkan, bahkan fundamental. Untuk itu dalam mengambil suatu ketetapan hukum melalui penelaran istishlahi harus bisa menyeimbangkan antara penalaran (akal) dan sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadist). Kedua, Berhati-hatilah apabila menggunakan penalaran istishlahi dengan mengedepankan nalar (akal), karena sebebas-bebasnya suatu penalaran maka harus dipertimbangkan dengan bijak sehingga kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya berakal tapi juga berakhlak yang baik. Kata Kunci: Metode Istislahi, Najmuddin Ath-Thufi, dan Penemuan Hukum Islam
Studi Konstruktif Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Jual Beli Tanah Mandala, Opan Satria; Suarjana, Suarjana
JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.325

Abstract

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan tanah sebagai hal yang sangat penting, karena merupakan sumber kesejahteran, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui mekanisme penerbitan dan peralihan hak atas tanah sejak tahun 1988 dan Untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.1638 K/Pdt/2010. Jenis Penelitian ini adalah Normatif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses jual beli tanah yang ironisnya sertifikat tanah yang terbit terlebih dahulu daripada akta jual beli tanah, padahal sudah jelas tertuang didalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat di daftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem) Jayadi, Nurman; Suarjana, Suarjana; Muzawir, Muzawir
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.132 KB) | DOI: 10.59259/jd.v1i1.5

Abstract

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomenayang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan.Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial(pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baikyang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akanberdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usiaperkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suamiistri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikilogismereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cendrung labil dan emosional Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujungpada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalamkasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomenasosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokohmasyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.1 1974 pasal 7 ayat 1 yangmenyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalamperspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dannegara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.
Co-Authors A. Utami Ardhani, Hasbi Artawan Artawan Basriadi Basriadi, Basriadi Darwata Darwata Fathony Karuniawan Hamroni, Hamroni Hary. M I Made Kerta Duana Jayadi, Nurman Muh. Rizal Hamdi Muzawir, Muzawir Nuriskandar, Lalu Hendri Opan Satria Mandala Syarifuddin Syarifuddin