Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Res Judicata

Peran Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Hadis Turmudi; Mursid Mursid
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2308

Abstract

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan saat ini tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan semakin berkurangnya desa miskin dan tertinggal. Hal tersebut tidak lepas dari adanya peran perangkat desa dalam memaksimalkan setiap potensi lokal yang ada di wilayah perdesaan. Desa-desa yang ada di Indonesia dengan segenap karakteristik dan keanekaragamannya memiliki potensi lokal bagi pembangunan desa untuk dapat di optimalkan. Hadirnya UU No 6 Th 2014 tentang desa membawa dampak yang sangat positif, terlebih dengan adanya pasal yang mengatur perihal perangkat desa. Tugas, sarat pengangkatan, larangan dan kewajiban perangkat desa di atur secara khusus pada bagian ke lima pasal 48 s.d 53 peraturan perundangan ini. Obyek penelitian di fokuskan terhadap perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisa peran perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa tersebut, dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif – nondoktrinal. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan bahwa perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mampu berperan dalam mengoptimalkan segenap potensi lokal yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena adanya dorongan dan motivasi yang kuat dari Kepala Desa sebagai Pimpinan di desa tersebut. 
STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Hadis Turmudi
Res Judicata Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v4i1.2744

Abstract

Dalam Pemerintahan Desa, perangkat desa memegang peranan yang sangat penting selain Kepala desa. Etos kerja mereka dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban selama ini belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya yakni tidak adanya kejelasan status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut, padahal status kepegawaian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai di suatu organisasi atau instansi. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri belum ada klausal khusus terkait  status kepegawaian perangkat desa. Oleh karena itu obyek penelitian tentang status kepegawaian perangkat desa sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengelaborasi status kepegawaian perangkat desa yang ada di dalam UU tentang Desa dalam perspektif UU tentang ASN. Penelitian ini merupakan penelitian Juridis – Normatif dengan menggunakan metode perbandingan antara dua peraturan yang terkait yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari hasil penelitian didapatkan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan fungsi, tugas dan kewajiban perangkat desa terdapat kemiripan dengan fungsi, tugas dan kewajiban pegawai ASN yang ada di instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu menurut peneliti status kepegawaian perangkat desa dapat di tingkatkan menjadi pegawai ASN, baik sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Tawangsari Boyolali Hadis Turmudi; Mursid Mursid
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.3320

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa Tawangsari di Kabupaten Boyolali dalam pemberdayaan warga masyarakat sehubungan adanya wabah Covid-19 di bidang perekonomian. Wabah Covid -19 yang melanda Bangsa Indonesia pada awal Maret 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional. Begitu pula terhadap ketahanan ekonomi warga masyarakat di pedesaan yang terjadi kerentanan. dan sangat penting untuk mendapatkan solusi Peran Kepala Desa sebagai pengambil kebjakan pada tingkat lokal yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu berjalan secara maksimal. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, maka peneliti mencoba metode penelitian hukum Nondoktrinal.Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan fungsi, tugas dan peran Kepala Desa baik secara umum maupun kebijakan pemerintah desa selama adanya pandemi covid-19. Selain itu juga dilakukan observasi langsung di lapangan terhadap proses pemberdayaan masyarakat selama pandemi. Sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakanSedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakan sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan Kepala Desa Tawangsari dI Boyolali memiliki berbagai program inovasi guna memperkuat ketahanan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.Program dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga dlakukan dengan menggandeng pihak ketiga untuk dapat bersinergi bersama, sehingga ketahanan ekonomi mampu diciptakan