Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Sudini, Luh Putu; Arthanaya, I Wayan
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.5837

Abstract

Tourism in Indonesia is an important economic sector in Indonesia. Natural and cultural wealth is an important component in tourism in Indonesia. Tourism is: a trip that is carried out for a while, which is carried out from one place to another, with the intention not to try or earn a living in the place visited, but solely to enjoy the trip for sightseeing and recreation or to fulfill a desire. various. Problem: how can tourism development and preservation of environmental functions around tourist areas be carried out properly? The research method used is a normative legal research method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, it was analyzed descriptively qualitatively. Tourism development must pay attention to the preservation of environmental functions around tourist areas. Thus the development of tourism and the preservation of environmental functions around the tourist area can be carried out properly. This condition can be achieved through correct and coordinated management and exploitation, both cross-sectoral and private related to the development of sustainable tourism activities. In the development of sustainable tourism activities there are positive and negative impacts, both in terms of economic, sosial, and natural environmental issues. Therefore, the development of the tourism sector must pay attention to the rules of environmental management considering that one of the elements of tourism is natural resources which are part of the environment. The development of the tourism sector that does not pay attention to environmental aspects can have a negative impact on the development of tourism itself in the future. Keywords: environmental conservation; insighful; tourism development Abstrak Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Pariwisata adalah : suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata –mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Permasalahan: bagaimana pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata. Dengan demikian pengembangan pariwisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah- kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang. Kata kunci: berwawasan; pelestarian lingkungan hidup; pengembangan pariwisata
The Management of Marine Pollution in Straits That Used For International Shipping Based on the Law of the Sea Convention 1982 in Indonesia Sudini, Luh Putu
International Journal of Social and Local Economic Governance Vol. 1 No. 1 (2015)
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.2

Abstract

Density of crossing vessels in straits used for international navigation, such as in the Malacca Strait, allows the occurrence of serious pollution of sea water in the strait. In addressing marine pollution in straits used for international navigation in Indonesia, it is necessary to the management arrangements of marine pollution in straits used for international navigation in Indonesia. In connection with the management of marine pollution in straits used for international navigation, it is deemed necessary to have the ideal management of marine pollution in straits used for international navigation in Indonesia.This research is a law that is normative by using a main approach of legislation, with a source of legal materials through library research.Indonesia has ratified the Convention 1982 on the Law of the Sea through Act No. 17 of 1985; therefore, the Indonesian government should establish law as a legal product that regulates Indonesia as an archipelagic State traveled its waters by foreign ships of the easy and high chance in causing sea pollution. The concept of the ideal management of marine pollution in straits used for international navigation is integrated and coordinated by the agency related to the marine pollution in Indonesia. By using the marine pollution liability compensation to the principle of strict liability, it could beneficial for the injured party due to marine pollution. It is expected that the Indonesian government immediately establishes statutory laws and regulations relating to the management of pollution at sea; the academics at universities participating socializing marine management in particular marine pollution from shipping foreign vessels in Indonesian waters. Keyword :  Management of Marine Pollution;  Straits Used for International Shipping; Convention 1982 on the Law of the Sea; Indonesia
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Eksistensi Penumpang Dwipayana, I Komang Gede Indra; Sudini, Luh Putu; Arini, Desak Gede Dwi
Jurnal Analogi Hukum 68-72
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.68-72

Abstract

Abstract-Research on Airline Responsibility for Passenger Safety is based on the fact that there are still many airlines if the plane crashes and does not fully compensate insurance that must be replaced with their passengers.There are passengers who until his death were in fact not being repaid and was considered a breakup when they can be replaced by their heirs. Based on this, this study raises the problem formulation of the duties and authority of the airline for the existence of passengers as well as what compensation and how much compensation should be paid by the airline for the existence of passengers. his type of research used in this study is a type of normative legal research using the legislation approach by examining all laws relating to the writing of airline responsibilities for passenger safety and conceptual approaches by combining the opinions of experts so that it becomes an author's argument. The results of this research show that the tasks and authorities of the airlines is to start from the beginning to leave the waiting room, entered the plane to come down in the destination airport, passengers must safely without any deficiencies in addition, compensation the airline is set in law number 1 Year 2009 about aviation and Transport Minister Regulation Number 77 Year 2011 about the type of Responsibility of the carrier. In the Ministerial Regulation explains that passengers who have experienced accident entitled awarded damages by the airlines maximum is Rp. 1.250.000.000 (one billion two hundred and fifty million rupiah). Keywords: Responsibility, the Airline, the Safety Abstrak-Penelitian tentang Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keselamatan Penumpang didasari karena masih banyaknya maskapai penerbangan jika pesawatnya mengalami kecelakaan tidak mengganti rugi secara penuh asuransi yang harus digantikan kepada penumpang mereka. Ada penumpang yang sampai meninggal dunia namun tidak dilunasi dan dianggap putus hubungan padahal bisa digantikan oleh pewarisnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah apa saja tugas dan kewenangan maskapai penerbangan terhadap eksistensi penumpang serta ganti rugi apa yang dan berapa jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayarkan oleh maskapai penerbangan terhadap eksistensi penumpang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penilitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-undang yang berhubungan dengan penulisan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keselamatan penumpang serta pendekatan konseptual dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi suatu argumentasi penulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tugas dan kewenangan maskapai penerbangan adalah mulai dari awal meninggalkan ruang tunggu, masuk pesawat hingga turun di bandar udara tujuan penumpang harus dengan selamat tanpa ada kekurangan apapun selain itu ganti rugi maskapai penerbangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Jenis Tanggung Jawab Pengangkut. Di dalam peraturan menteri ini menjelaskan bahwa penumpang yang mengalami kecelakan berhak diberikan ganti rugi oleh pihak maskapai penerbangan maksimal sebesar Rp.1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kata Kunci: Tanggung Jawab, Maskapai,Keselamatan
Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indrawan, Putu Pery; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Sudini, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 388-392
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.3.2021.388-392

Abstract

Along with the development of increasingly rapid science and technology, the development of the technology includes the discovery of the internet, namely technology that allows us to exchange information with anyone and wherever the person is without being limited by space and time. The formulation of the problem in this thesis is how is the arrangement of trade contracts through the Internet (Electronic Commerce) in terms of agreement law in Indonesia? And how are the laws of the trade contract carried out through the Internet (Electronic Commerce)? In this study the research method used was a normative research method. The conclusions and suggestions from the formulation of the problem are Article 1320 of the Civil Code regulates the legal requirements of the agreement. And subjective requirements in Article 1320 BW namely the terms of agreement and the skills of the parties in the contract are not fulfilled, then one party can request that the agreement or contract can be canceled and if the objective requirement in Article 1320 BW is the existence of halal reasons not fulfilled , then the agreement or contract is canceled by law. The community to be more careful in making transactions in Electronic Commerce.