Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA (Studi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015) Sri Riris Sugiyarti, Yassir Jatmika, Suwardi &
Transformasi Vol 1 No 30 (2016): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Procurement of goods / services in the village Kebonan Karanggede Boyolali District of fiscalyear 2015 field development for the village road paving activities already carried out startingfrom the stages of preparation, implementation, monitoring, delivery, reporting andaccountability. Implementation of the decree Boyolali No. 16 of 2015 on Guidelines andProcedures for Procurement of Goods and Services In the village have been implemented, butthere are still some problems, namely: Apratur Village Government Kebonan yet to master orunderstand the contents of the decree Boyolali, as well as the low level of participation of ruralcommunities and the business world of the limited impact of socialization of Boyolali DistrictGovernment.Key Word: : Policy Implementation Procurement of Goods / Services

EFEKTIVITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI POLRESTA SURAKARTA Sri Riris Sugiyarti, Rizky Retnani Ningsih, Aris Tri Haryanto &
Transformasi Vol 1 No 32 (2017): Transformasi
Publisher : Transformasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research was conducted to describing the service effectiveness of police clearancecertificate or SKCK at Sat Intelkam in Polresta Surakarta. The techniques used in this researchnamely, interview, observation, documentation. The informant is determined using a purposivesampling technique by choosing which is considered to know the problems in this research andaccidental sampling to select anyone that found while taking service of SKCK. As of indicatorsused to assesss the effectiveness of these services is a factor of resources, funds andinfrastructure, the amount and quality, the time limit, and ordinances. The results of thisresearch, indicate that the services of police clearance certificate at the Polresta Surakarta isalready effective.Key words : effectiveness, public service

ANALISIS REINVENTING GOVERNMENT TERHADAP PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN BASUKI TJAHAYA PURNAMA JANUARI 2013 – DESEMBER 2014 ( Reinventing Government Analysis on Basuki Tjahaya Purnama’s Idea and Policy Januari 2013 – Desember 2014 ) Suwardi Sri Riris Sugiyarti
Exsplorasi Vol. 28 No. 1 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta usahanya memimpin Jakarta banyak mengeluarkan gagasan – gagasan baru yang dipublikasikan luas oleh media massa online. Penelitian ini menganalisis pemikiran dan kebijakan Ahok dalam mengelola birokrasi dari sisi prinsip reinventing government (D. Osborn dan T. Gabler; 1993). Hasil penelitian menunjukan bahwa Ahok memiliki kecendungan membangun tatakelola pemerintahan DKI Jakarta sejalan dengan Prinsip ten reinventing govermant. Tiga konsern teratas pemikiran Ahok tertinggi pertama adalah pernyataan dalam kategori prinsip pemerintahan antisipatif (21,92%); kedua prinsip pemerintahan yang digerakan oleh misi (17,11%); ketiga prinsip pemerintahan milik masyarakat (12,30%).Kata Kunci: Ahok; reinventing; Government; Jakarta

Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo Menuju Pasar Global Sri Riris Sugiyarti; Hasna Wijayati
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 4 No. 1 (2020): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Industri gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar. Mayoritas pelaku industri adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, produksinya telah menembus pasar ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana memberdayakan komunitas pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo menuju pasar global. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Sukoharjo. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah. Hasil penelitian dipetakan ke dalam empat aspek, berupa : bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, dan dilengkapi dengan strategi ekspor. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengelola keempat aspek ini, walaupun belum maksimal. Peran terbesar pemerintah dalam pengembangan manusia terletak pada bimbingan teknis, sedangkan dalam aspek bina usaha dalam hal mendirikan badan usaha yang legal. Dalam strategi ekspor, hanya beberapa bisnis yang dapat menembus pasar ekspor. Sementara mayoritas UKM telah mencoba memperluas pasar ekspor tetapi masih dalam proses.Kata kunci: Industri Gitar, Desa Mancasan, UMKM, Pemberdayaan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GITAR DI DESA MANCASAN, BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO MENUJU PASAR GLOBAL Sri Riris Sugiyarti; hasna wijayati
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 1a (2020): Adi Widya Special Edition
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i1a.3861

Industri gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar. Mayoritas pelaku industri adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, produksinya telah menembus pasar ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana memberdayakan komunitas pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Kabupaten Sukoharjo menuju pasar global. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan, Baki, Sukoharjo. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah. Hasil penelitian dipetakan ke dalam empat aspek, berupa : bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, dan dilengkapi dengan strategi ekspor. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengelola keempat aspek ini, walaupun belum maksimal. Peran terbesar pemerintah dalam pengembangan manusia terletak pada bimbingan teknis, sedangkan dalam aspek bina usaha dalam hal mendirikan badan usaha yang legal. Dalam strategi ekspor, hanya beberapa bisnis yang dapat menembus pasar ekspor. Sementara mayoritas UKM telah mencoba memperluas pasar ekspor tetapi masih dalam proses.

EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA Neri Budiarto Mia; Suwardi, Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Solidaritas Vol 1
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTAOleh :Neri Budiarto Mia, Dr.Drs, Suwardi, M.Si., Dra. Sri Riris Sugiyarti, M.Si. The purpose of this research is to know the effectiveness of the service of the identity card (KTP) in Subdistrict Jebres, Surakarta which refers to the 10 dimensions of quality improvement services according to Vincent and other ' (1997:2).The effectiveness showed in the perception of the user/community service with service providers in other words, If there are explosives in an understanding between what is done by the officer/service providers, with the results are perceived by the user/community service, then the service can be said to be effective. The effectiveness of the Ministry can be seen from the performance of the service providers that already produce good results, and the service quality perceived by users of the service.This research uses descriptive quantitative methods. Sampling techniques using incidental sampling, the sample consists of 50 service users/community service/provider and 6 officers. Data collection techniques in the study of using koesioner. The analysis used is servqual (sevice quality) with how to compare between the perception of the users with the perception of the service provider then there is a Gap, the less the service gap between the perceptions of users and service providers the effective services.The results of the ten indicators of the quality of service, timeliness of service have the score Gap (34.6) entered on the classification of "effective", the accuracy of the service have the score Gap (34.2) entered on the classification of "effective", the politeness and hospitality of attendants have the score Gap (39.2) entered on the classification of "highly effective", the officer has a responsibility score Gap (34.4) entered on the classification of "effective", discipline officers possesses score Gap (34.2) entered on the classification of "effective", ease of access services have the score Gap (35.6) entered on the classification of "highly effective", justice officials have the score Gap (34.4) entered on the classification of "effective", the speed of the officer having the score Gap (33.6) entered on the classification of "less effective", cleanliness and tidiness the Environment Ministry has a score Gap (34.4) entered on the classification of "effective", adequate supporting facilities have the score Gap (34.4) entered on the classification of "effective".From the results it can be concluded that the services the population Sign Cards (KTP) in Subdistrict Jebres cemetery city of Surakarta located on the category either, in other words the existing Services in district of Jebres cemetery city of Surakarta has reached the level of effectiveness. Key words: effectiveness, public service, Identity Card

KUALITAS PELAYANAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KOTA SURAKARTA Dewi Al’an Shary, Aris Tri Haryanto, Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This research was conducted with the aim of describing the quality of Service Passports at the Immigration Office grade 1. This research is a descriptive qualitative research that describe the State of the real in the Immigration Office grade 1 passport services in Surakarta. Quality of service is the level of conformity of desire or the demands of customers by implementing a more responsive service to achieve customer satisfaction. Data collection techniques used in this research, i.e., interview, observation and documentation. The informant is determined using a purposive sampling technique by choosing which is considered research problem in knowing, the selected informer is the Kasubsi Insarkom of the immigration and Passport service users at the Immigration Office grade 1 Surakarta is Tri Widodo, Ferry and Tiara. Data analysis techniques using interactive model. The results of this research, service passport at the Immigration Office grade 1 Surakarta already qualified. Passport services based on quality assessment indicators that have been used, namely the first tangibles (direct evidence) as seen from the existence of the facility as well as the supporting infrastructure is already good. Reliability (reliability) reliability employees already well because employees have gotten training-previous training in order to provide a maximum service. Responsiveness (responsiveness) seen from the dexterity in delivering appropriate services officer in the SOP and has the motto of the Ministry is PASTI (Professional, accountable, synergy, transparent, innovative). Assurance (assurance) gives employees the ability to foster a sense of trust towards the services provided by trying to improve the quality of service through the spread of kuisoner. Empaty is a form of caring employees in facilitating the service of the complaint via email and twitter.Keywords: quality of, public services.

THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE MINISTER’S REGULATION NUMBER 21 OF 2015 ABOUT THE DETERMINATION OF VILLAGE FUND USE PRIORITY IN FISCAL YEAR OF 2017 (A Case Study in Karangrejo Village of Kerjo Sub District of Karanganyar Regency) Nita Janurizky Aris Tri Haryanto, Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2018)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Karangrejo village successfully prioritizes community development and empowerment so that its successfulness process can be guidelines or can inspire other villages. This research aims to describe and to analyze the statement about the compatibility of Village Fund Implementation based on Village Minister’s Regulation (Permendes) Number 21 of 2015 about the Determination of Village Fund Use Priority,The result of analysis showed that the implementation of village fund use priority in community development and empowerment based on Permendes No.21 of 2015 has run well, but the objective expected by the community has not been achieved maximally, as indicated with the plan implemented less compatible to the community’s desire, implementation and reporting quickness level affected by resource and the relationship to other institution is established with supervisor only rather than all institution, organization establishment and job division has not been clear and executor team coordination is not inadequate as indicated with the meeting held any time the change occurs, community responds positively because it contributes effort and fund positively to community development and empowerment and executor team understand the implementation of prioritized village fund.Through community development and empowerment, this study recommends the training for human resources to be held to give them understanding on the ever changing policy to be implemented. In its implementation, Sekdes (Village Secretary) and Bendes (Village Treasurer) should understand community fund increase coming from fund income and expenditure to relieve the community’s burden in development policy implementation. Keywords: Implementation, Development Priority, Village Fund

KINERJA ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR KECAMATAN PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI Taufiq Tamam; Joko Suranto; Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

INTISARI Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja organisasi Kantor Pengelola Pasar Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah beberapa pengelola pasar serta beberapa pengguna layanan pasar yang dalam hal ini adalah pedagang dan pengunjung pasar, teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: (1) wawancara, (2) observasi tersamar, dan (3) dokumentasi. Disini peneliti menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto, dkk guna mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator penilaian, yang secara lebih lanjut sebagai berikut: (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsibilitas, (4) responsivitas, dan (5) akuntabilitas. Hasil penelitian secara keseluruhan dikatakan baik, ditunjukkan dari hasil berikut: (1) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar Kecamatan Purwantoro dilihat dari produktivitas dikatakan baik dan sesuai dengan perencanaan dan efisiensi pelaksanaan program; (2) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari kualitas layanan belum sesuai dengan keinginan pengguna layanan yang menginginkan fasilitas fisik pasar nyaman, aman dan kondusif; (3) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari Responsivitas dikatakan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna layanan serta harapan pengelola pasar dalam memberikan pelayanannya yang cepat dan tepat; (4) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari Responsibilitas dikatakan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna layanan serta harapan pengelola pasar dalam memberikan pelayanan prima dan sesuai dengan prinsip/kebijakan yang ada; (5) Kinerja organisasi Kantor pengelola pasar kecamatan Purwantoro dilihat dari Akuntabilitas dikatakan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna layanan dan harapan pengelola pasar dalam konsisten pelaksanaan program dan laporan pertanggung jawaban sehingga dalam hal pencapaian prestasi memperoleh nilai dengan rata-rata 85,00 pada tahun 2016. Kata kunci: Kinerja, Organisasi, Publik

Indeks Kinerja Pemerintahan Desa Bumiharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus di Desa Bumiharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri) Wika Pratiwi; Sri Riris Sugiyarti
Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Solidaritas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, bertujuan untuk mengukur kinerja unit pelayanan publik yang diukur menggunakan 9 indikator. Pemerintahan Desa Bumiharjo di dalam kinerjanya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama permasalahan dalam sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan dari Perangkat Desanya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kinerja Pemerintahan Desa Bumuharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri. Teori yang digunakan untuk mengukur indeks kinerja pemerintahan desa bumiharjo yaitu menggunakan PERMENPAN-RB No 38 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan penulis menggunakan Purposive Sample. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini secara umum Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa Bumiharjo mendapat nilai 672 dari nilai total 1000 , hal ini dapat dikatakan baik karena dalam komponen penilaian yang telah di atur dalam PERMENPAN-RB nomor 38 tahun 2012 yang mencakup Visi, Misi,Motto mendapatkan penilaian baik dengan skor 47 dari 50; Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan mendapatkan penilaian baik dengan skor 200 dari 250; Sistem, Mekanisme,dan Prosedur mendapatkan penilaian cukup dengan skor 50 dari 100; Sumber Daya Manusia mendapatkan penilaian baik dengan skor 155 dari 170; Sarana dan Prasarana Pelayanan mendapatkan penilaian baik dengan skor 55 dari 80; Penanganan Pengaduan mendapatkan penilaian cukup dengan skor 40 dari 100; Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan penilaian kurang dengan skor 0 dari 100; Sistem Informasi Pelayanan Publik mendapatkan penilaian baik dengan skor 55 dari 70; Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan mendapatkan penilaian baik dengan skor 70 dari 80. Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan Desa, PERMENPAN-RB No 38 Tahun 2012.

Title

Found 60 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 60 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 60 Documents
Search