Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaruh Pendidikan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Aparat Desa Di Kantor Pemerintahan Desa Kencong Wilayah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Lukman Hakim; Totok Mardianto
JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 20 No. 1 (2019): JURNAL SOSIAL, Edisi Maret 2019
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/sos.v20i1.26

Abstract

The problem that is background research this is in the doing his duty employee village officials often a rather slow and less mean it , that a thus not immediately straightened out will or could harm agency , where is village officials that is on duty and finally can harm a country . A aim research this a 1) The test in a manner empirical influence education village officials in office government village Kencong sub district area Kencong districts Jember. 2) The test in manner empirical influence in a manner partial education village officials in office government village officials in office government village Kencong subdistrict area Kencong districts Jember . 3) A analyze  influence education village officials in office government village officials in office government village Kencong subdistrict area Kencong districts Jember.
Pembentukan Sekolah Orang Tua Hebat sebagai Upaya Mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencegah Stunting pada Anak Usia Dini Suryati Eko Putro; Agus Purbo Widodo; Yanti Rahayuningsih; Novie Noordiana R.Y; Totok Mardianto; Lukman Hakim; Arlisa Indriawati; Zulharman Zulharman; M. Sujudi; Khayu Rahmi; Manuel Aristo S; Wahyu Fahmi Rizaldy
jurnal ABDIMAS Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal ABDIMAS Indonesia
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jurai.v1i3.344

Abstract

Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas anak dengan berbagai informasi seperti melalui: 1). Akses informasi, 2). Akses pendidikan, 3). Pemberian penyuluhan dan pelayanan (perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak). Salah satu usaha intensifikasi dibidang pengasuhan dikenal dengan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). SOTH ini merupakan sekolah pengasuhan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dan sebagai salah satu upaya dalam mencegah stunting pada anak usia dini. Pemerintah Kota Surabaya melalui Ketua TP PKK Kota Surabaya telah membentuk 5 SOTH Bina Keluarga Balita (BKB) percontohan, bekerjasama dengan Universitas Teknologi Surabaya untuk membantu membangun komunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya sesuai ilmu dan metode yang benar. Kegiatan SOTH ini dilengkapi dengan kurikulum pendidikan, silabus, pemetaan instruktur, rencana kegiatan pembelajaran, perangkat monitoring, jurnal, absensi peserta, absensi pengelola, buku tamu dan mars SOTH serta evaluasi kegiatan berupa pretest dan posttest. Dengan model pembelajaran yang menciptakan iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan tercapainya pembelajaran bagi kepentingan pendidikan serta masyarakat.
Kinerja Birokrasi Aparat Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Lukman Hakim
PILAR Vol 3 No 2 (2023): PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/p.v3i2.8202

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui kinerja birokrasi aparat pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, khususnya tingkat efisiensi organisasi, kerja, kerja sama tim, dan hubungan antara pimpinan dan bawahan, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja birokrasi. Populasi penelitian adalah keseluruhan pegawai sebanyak 109 orang, selanjutnya dilakukan penarikan sampel sebanyak 49 orang. Hasil penelitian menunjukkan kinerja birokrasi berada taraf baik. Hal ini terlihat pada semua variabel, yakni: efisiensi, kerja sama tim, dan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Faktor pendukung kinerja birokrasi antara lain; tingkat kerja sama solid, hubungan vertikal dan horizontal harmonis, serta dukungan pemerintah dan masyarakat cukup memadai. Faktor penghambat antara lain, alokasi anggaran pengembangan pegawai relatif rendah, kurangnya inisiatif dinas menyusun program pengembangan pegawai, pola pengembangan pegawai saat ini masih sentralistis, inisiatif pegawai mengembangkan diri masih rendah; dan jangkauan wilayah kerja dinas luas dibanding jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan. Implikasi direkomendasikan seperti berikut: 1) perlu rasionalisasi pegawai dan penataan struktur organisasi dalam Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, 2) pengelolaan organisasi birokrasi yang menekankan pendekatan prosedur harus disempurnakan melalui perubahan visi, misi, pendekatan, strategi dan kegiatan operasional agar tercipta, kerja sama tim yang prima, hubungan kerja berdasar pendekatan partisipasi dan kelompok kerja guna mencapai misi organisasi yang efisiensi, efektif, dan berkeadilan ke arah yang lebih baik.
Accelerating Food Downstreaming in South Sumatra: Challenges of Cross-Sector Coordination and Local Bureaucratic Reform Orce Kabunggul; Lukman Hakim
Journal of Governance and Spatial Planning Vol. 2 No. 1 (2026): Volume 2 No 1 Juli 2026
Publisher : CV. GovPlan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/61xvxt72

Abstract

This study aims to examine the acceleration of food downstreaming in South Sumatra, focusing on the challenges of cross-sectoral coordination and local bureaucratic reform. Despite South Sumatra’s historical position as a national food barn, the region faces structural obstacles, namely the “commodity curse” characterized by a persistent reliance on raw material exports and a significant value gap between primary agricultural sectors and the food processing industry. Utilizing a literature review and policy analysis approach, this research adopts the Collaborative Governance framework and New Institutionalism theory to dissect bureaucratic bottlenecks. Data analysis, supported by 2025 BPS and Bank Indonesia reports, reveals a profound disparity in sectoral indices, where the primary sector remains at an index of 149.63 compared to 231.73 in the food and beverage industry, accompanied by a high standard deviation of 41.59. The analysis identifies silo mentality and rigid bureaucratic structures as the primary hindrances to investment and value-added creation. The study concludes that achieving food sovereignty and economic independence requires a transformative strategy through a Task Force for downstreaming, shared Key Performance Indicators (KPI) across agencies, community-based industrial clusters, and aggressive fiscal incentives. Facilitative leadership is deemed essential to orchestrate these reforms, ensuring that South Sumatra transitions from a raw material supplier to a competitive food industrial hub, thereby maximizing economic benefits for local communities.