Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi Peradaban Journal of Religion and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Ahmad Sukron
PPKn
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jazilah, Jazilah; Ariesta, Wiwin; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.131

Abstract

Seperti kita ketahui bersama satu-satunya yang terkait dengan pembentukan demokrasi di Indonesia dengan adanya pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai pemilu). Pemilu dianggap jadi suatu ukuran demokrasi karena masyarakat mempunyai hak suara untuk menentukan sikap mereka terhadap pemerintah serta negaranya. Pemilu untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang terjadi ada beberapa masalah yang timbulkan dari diterapkannya sistem proporsional terbuka ini. Pada prinsipnya sistem pemilu harus dievalusi kembali pelaksanaannya. Adanya perubahan-perubahan mengenai budaya dan pola politik yang terjadi dalam partai politik (selanjutnya disebut sebagai parpol) itu sendiri maupun di masyarakat. Tujuan dari sistem proporsional terbuka diberlakukan yakni untuk membangun pemilu yang demokrasi. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih untuk maju yakni calon yang berkualitas. Tetapi dalam penerapan sistem proporsional terbuka ini terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerpannya. Oleh karena itu  pemilihan berikutnya akan membutuhkan evaluasi kembali sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Jurnal ini bertujuan untuk mencari kesimpulan yang hendak dicapai terkait prinsip proporsional dalam sistem proprosional terbuka bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Surat Pernyataan Hibah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl) Zakiyah, Adinda Rizqi; Sulatri, Kristina; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.140

Abstract

Proses penyelesaian perkara dalam pembuktian hukum acara perdata, terkadang  menjumpai suatu permasalahan di mana para pihak yang berperkara masih kurang memahami dasar - dasar dan ketentuan dari suatu alat bukti. Salah satunya ialah terdapat pada contoh kasus dalam putusan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Pada kasus ini pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hibah menyertakan sebuah alat bukti akta di bawah tangan dalam bentuk surat pernyataan hibah, dan hanya di waarmeking di notaris tanpa menyertakan tanggal pembuatannya. Dalam hal ini surat pernyataan hibah masih belum cukup untuk memenuhi unsur - unsur serta dasar dari suatu perbuatan hukum. Sehingga dalam kedudukan dan kepastian hukum dari surat pernyataan hibah sebagai alat bukti masih diragukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa Surat (akta) pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti memiliki  kedudukan hukum  berdasarkan pada  3  macam  syarat  yaitu,  pertama diakui  kebenarannya yang berdasar pada Pasal 1875 KUHPerdata, kedua surat pernyataan harus di periksa dipersidangan menyesuaikan ketentuan Yurispudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, dan terakhir didukung dengan alat bukti yang lain. Selain itu dalam mencakup kepastian hukum dari surat pernyataan hibah yang mendasari pada prsoses nya ijab/qobul pada kasus tersebut, harus memenuhi unsur dan syarat yang diatur dalam Pasal 682 (2) dan Pasal 687 (KHES).
Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia Dalam Prinsip The Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik H, M Nu'man Arif; Ariesta, Wiwin; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.160

Abstract

Data pribadi adalah salah satu hak yang masih belum diperhatikan untuk dilindungi secara menyeluruh dewasa ini oleh pemerintah Indonesia. Kemunculan berbagai penyalahgunaan Data pribadi tidak lain karena masih minimnya kesadaran masyarakat tentang nilai yang terkandung pada data pribadi tersebut. The right to be forgotten atau asas hak untuk dilupakan adalah salah satu cara melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang tertuang dalam konteks Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kita bandingkan antara perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa terdapat beberapa perbedaan mendasar yang masih bisa ditingkatkan untuk melindungi data pribadi masyarakat kita. Penulis beruaha mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan terkait kerangka hukum antara Uni Eropa dan Indonesia dalam melindungi haksprivasisdansperlindungansdata pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif terhadap undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus terkait di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Uni Eropa dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi data pribadi dan hak privasi, keduanya memiliki persyaratan yang sama terkait hak untuk dilupakan. Namun, pengaplikasiannya dalam praktik masih berbeda antara kedua wilayah tersebut. Di Uni Eropa, hak untuk dilupakan diatur secara ketat olehs Undang-undangs Perlindungans Datas Pribadi,s sementaras di Indonesia, hak ini diatur oleh Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam hal perlindungan data pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengembangkan dan menguatkan kerangka hukumnya dalam hal perlindungan data pribadi dan hak privasi. Jurnal ini menyarankan agar Indonesia memperkuat perlindungans datas pribadis dan haks privasis melaluis revisis dans perbaikans undangundangs yangs ada,s sertas meningkatkans kesadarans masyarakat tentang pentingnyas perlindungans datas pribadis dans haks privasi.
The Art Of Advocacy For Victims Of Sexual Violence Wiwin Ariesta; Sukron, Ahmad; Nabila Dwi Elsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2657

Abstract

Legal advocacy constitutes a vital instrument in the provision of legal aid. The rising number of cases of sexual violence against women and children underscores the necessity of legal advocacy in addressing the needs of victims. The growing number of reported cases of sexual violence should be regarded positively, as it reflects increasing public courage to report such incidents within their communities. Although advocacy does not constitute a legal revolution, its implementation plays a pivotal role in safeguarding the rights of victims of sexual violence. Accordingly, advocacy techniques and methods developed within the community must be examined and evaluated to ensure that their application does not inadvertently harm victims or infringe upon their rights. The practice of advocacy must therefore be continuously refined and adapted to the specific needs of those who receive advocacy services in this context, victims of sexual violence. This study employs a normative legal research method, supported by empirical legal research based on cases of sexual violence within the jurisdiction of Pasuruan Regency. The findings suggest that several advocacy techniques generally applied in other contexts may also be effectively implemented in providing legal aid for victims of sexual violence. Nevertheless, the involvement of relevant stakeholders and the allocation of adequate resources are essential to promoting victims’ well-being. Confidentiality must likewise be strictly observed as an integral part of protecting victims of sexual violence. Furthermore, the adoption of certain non-traditional advocacy models should be considered by advocates and paralegals when assisting victims, provided that the paramount consideration remains the best interests of the victims as survivors of sexual violence
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT YANG TDAK BERSERTIFIKAT Rahman, Hasbullah Abd; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.236

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang tidak bersertifikat merupakan isu yang kompleks dalam hukum agraria Indonesia. Salah satunya di desa Atuwaqlupang suku Waqlupang yang mana masih ada tanah adat tidak bersertifikat. Analisis dimulai dengan pembahasan mengenai hak ulayat, yang merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang tidak bersertifikat. Kemudian, skripsi ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, skripsi ini menguraikan berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks tanah ulayat yang tidak bersertifikat, seperti mediasi, arbitrase, dan proses hukum formal. Setiap metode penyelesaian sengketa tersebut dianalisis secara yuridis untuk menyoroti kelebihan dan kekurangannya dalam menangani sengketa tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum atas tanah ulayat yang digugat tanpa sertifikat dan apakah tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum atas tanah ulayat yang digugat tanpa sertifikat dan untuk mengetahui serta menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan data sekunder dan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
Co-Authors Abdini, Riski Ariesta, Wiwin Atsauri, Imam Sufyan Cita, Wulan Fatimatuzzahro, Auliya H, M Nu'man Arif Ismail, Yudhia Jazilah Jazilah Khafidhoh, Laili Lia Anggresani Ma’arif, Ishom Miftah, Aprilia Muchlis, Zaini Muhammad, Rizki Nabila Dwi Elsa Naila, Khilma Oktanajma, Laela Rahman, Hasbullah Abd Rizqi, Nayla Rizqiyah, Lailatur Sa'diyah, Hikmatus Sulatri, Kristina Sumarsono Tri Rijanto Ulum, Khoirul Wiwin Ariesta Yuni Andriani Zakiyah, Adinda Rizqi Ziya’ul, Ahmad