Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi Peradaban Journal of Religion and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Ahmad Sukron
PPKn
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS PEMOTONGAN AYAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI PT.GEMILANG INTI SUKSES Sukron, Ahmad; Sumarsono; Rijanto, Tri
Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/reaktom.v4i1.419

Abstract

Quality improvement activities can help companies maintain and improve the quality of their products bymaking improvements to the level of being broken product to zero damage. PT. Gemilang Inti Sukses is aProfit-oriented Chicken Porong Home Industry engaged in the agribusiness sector, in the process of cuttingchickens there are several obstacles that can affect the level of quality of chicken slaughtered products,Therefore this study aims to determine the quality problems of chicken slaughter and increase the resultsproduct quality at PT. Gemilang Inti Sukses. The method that will be used in this research is the Six Sigmamethod on the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) concept. The results showed that ofthe 20 days sample that was 6,540 tails, it was found that the number of slaughtered chickens was 2,230chickens with the details of bruised chicken heads, broken chicken wings, bruised chicken body parts, lessclean feather extraction, and internal taking. not clean enough. While the company's performancemeasurement is at Sigma 3.85 level with a 9.292 DMPO value, which means that in 1 million pieces ofchicken there are 9,292 chickens that are deformed. From the Pareto diagram, it is known that 80% of thedefects are broken chicken wings and bruised chicken parts. Then from the cause and effect diagram it isknown that human resource factors are the main cause of broken chicken wing flaws and bruised chickenbody parts, therefore from the results of this study the company needs to improve quality with morediscipline towards human resource operational standards and conduct supervision and evaluation ofemployee performance. Keywords: Pareto, Quality Improvement, Cause and Effect, Six Sigma-DMAIC.
HUBUNGAN TINGKAT KEPARAHAN DIABETES MELLITUS DENGAN TINGKAT DEMENSIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN (6-CIT) DI RSUD “X” Sukron, Ahmad; Andriani, Yuni; Anggresani, Lia
JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Vol 7, No 1 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jhtm.v7i1.1337

Abstract

Tingkat kejadian demensia di Indonesia saat ini sangat tinggi, diduga salah satu penyebabnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dan terjadi resistensi insulin yang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif pada demensia. Penelitian ini bertujuan untuk menskrining demensia dan mengetahui hubungan tingkat keparahan diabetes mellitus terhadap tingkat demensia dan mengurangi resiko kejadian demensia. Metode Penelitian menggunakan metode cross-sectional dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan data diambil melalui wawancara dengan pengisian kuisoner  6CIT. Hasil penelitian ini jumlah pasien diabetes mellitus terbanyak berdasarkan kelompok umur terbanyak dengan demensia umur 46-56 tahun  (10.53%), umur 56-65 tahun (8.77%), >65 tahun (3.51%). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki pada demensia ringan tidak terjadi perbedaan signifikan dengan nilai (14.04%) tetapi jenis kelamin perempuan pada demensia berat terdeteksi 1 orang dengan nilai (1.75%). Pada tingkat pendidikan data terbanyak demensia SMP lebih banyak (8.77%) , SMA (7.02%),S1 (7.02%), D3 (2.86%), SD (1.75%). kesimpulan penelitian ini tidak didapatkan hubungan antara tingkat keparahan diabetes mellitus dan tingkat demensia dengan nilai p-value 0,344 dengan uji pearson chi-square dan tidak terdapat hubungan antara penyakit dan tingkat demensia dengan p-value 0,318 (p <0,05). Validitas skrining 6CIT tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Analisis faktor-faktor yang dapat berdampak pada validitas skrining 6CIT adalah jenis kelamin, usia dan durasi pertanyaan.Kata Kunci : Diabetes Mellitus, Demensia, 6-CIT
Penindakan Terhadap Anak yang Melalaikan Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pasal 76C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ulum, Khoirul; Ariesta, Wiwin; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.111

Abstract

Seorang anak yang melalaikan shalat, secara hukum islam perlu diadakan penindakan berupa pemukulan. Bentuk penindakan harus didasari alasan mendidik terhadap anak, dengan didasari beberapa prinsip, antara lain prinsip keTuhanan, prinsip Amar ma’ruf nahi munkar, prinsip perlindungan hak, prinsip keselamatan dan prinsip keamanan. Penindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang melalaikan shalat harus dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan tidak melebihi serta melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari’at yaitu a) memukul dilakukan berselang-seling b) ada jeda antara dua pukulan c) dalam memukul tidak boleh mengangkat siku terlalu tinggi d) tidak boleh memukul dalam keadaan marah e) anak tidak boleh dipukul kecuali telah berumur 10 tahun. Orang tua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana  berlebihan dalam  memberikan penindakan terhadap anak
Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia Dalam Prinsip The Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik H, M Nu'man Arif; Ariesta, Wiwin; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.160

Abstract

Data pribadi adalah salah satu hak yang masih belum diperhatikan untuk dilindungi secara menyeluruh dewasa ini oleh pemerintah Indonesia. Kemunculan berbagai penyalahgunaan Data pribadi tidak lain karena masih minimnya kesadaran masyarakat tentang nilai yang terkandung pada data pribadi tersebut. The right to be forgotten atau asas hak untuk dilupakan adalah salah satu cara melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang tertuang dalam konteks Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kita bandingkan antara perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa terdapat beberapa perbedaan mendasar yang masih bisa ditingkatkan untuk melindungi data pribadi masyarakat kita. Penulis beruaha mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan terkait kerangka hukum antara Uni Eropa dan Indonesia dalam melindungi haksprivasisdansperlindungansdata pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif terhadap undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus terkait di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Uni Eropa dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi data pribadi dan hak privasi, keduanya memiliki persyaratan yang sama terkait hak untuk dilupakan. Namun, pengaplikasiannya dalam praktik masih berbeda antara kedua wilayah tersebut. Di Uni Eropa, hak untuk dilupakan diatur secara ketat olehs Undang-undangs Perlindungans Datas Pribadi,s sementaras di Indonesia, hak ini diatur oleh Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam hal perlindungan data pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengembangkan dan menguatkan kerangka hukumnya dalam hal perlindungan data pribadi dan hak privasi. Jurnal ini menyarankan agar Indonesia memperkuat perlindungans datas pribadis dan haks privasis melaluis revisis dans perbaikans undangundangs yangs ada,s sertas meningkatkans kesadarans masyarakat tentang pentingnyas perlindungans datas pribadis dans haks privasi.
Analisis Yuridis Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jazilah, Jazilah; Ariesta, Wiwin; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.131

Abstract

Seperti kita ketahui bersama satu-satunya yang terkait dengan pembentukan demokrasi di Indonesia dengan adanya pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai pemilu). Pemilu dianggap jadi suatu ukuran demokrasi karena masyarakat mempunyai hak suara untuk menentukan sikap mereka terhadap pemerintah serta negaranya. Pemilu untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu tahun 2019 dan tahun sebelumnya yang terjadi ada beberapa masalah yang timbulkan dari diterapkannya sistem proporsional terbuka ini. Pada prinsipnya sistem pemilu harus dievalusi kembali pelaksanaannya. Adanya perubahan-perubahan mengenai budaya dan pola politik yang terjadi dalam partai politik (selanjutnya disebut sebagai parpol) itu sendiri maupun di masyarakat. Tujuan dari sistem proporsional terbuka diberlakukan yakni untuk membangun pemilu yang demokrasi. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih untuk maju yakni calon yang berkualitas. Tetapi dalam penerapan sistem proporsional terbuka ini terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penerpannya. Oleh karena itu  pemilihan berikutnya akan membutuhkan evaluasi kembali sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Jurnal ini bertujuan untuk mencari kesimpulan yang hendak dicapai terkait prinsip proporsional dalam sistem proprosional terbuka bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Bahasa Inggris Bahasa Inggris: Bahasa Inggris Muchlis, Zaini; Atsauri, Imam Sufyan; Sukron, Ahmad
Peradaban Journal of Religion and Society Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjrs.v3i2.184

Abstract

Leaders possess multifaceted understanding to resolve the various problems within the government. In Indonesia, leaders can instill Islamic and Indonesian values to foster patriotism and respect for diversity, which are central to Islamic teachings. The influence of globalization has led to Indonesian leaders’ difficulty to integrate Islamic and Indonesian values. The lack of comprehension among leaders regarding these values is a primary factor in the divergence of Islamic and Indonesian principles. This paper educates future leaders and provides them with leadership concepts. This study employs a literature review by collecting various books as references. Nurcholish Madjid’s trilogy of thought provides a complex foundation for leadership to reconcile Islamic and Indonesian principles. Islam as Rahmatan lil ‘Alamin, Modernization and Postmodernity in Islam, and Islamic Indonesianness are Nurcholish Madjid’s ideas that can be implemented in leadership approaches such as Inclusivity in Leadership, Adaptation to Change, and Strengthening Pancasila Values. Madjid’s trilogy is a valuable resource for leadership in Indonesia, particularly in building unity while respecting identity or background. Islamic values with nationalistic principles can ultimately be understood as a form of harmonious integration capable of adapting to global developments.
Surat Pernyataan Hibah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl) Zakiyah, Adinda Rizqi; Sulatri, Kristina; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.140

Abstract

Proses penyelesaian perkara dalam pembuktian hukum acara perdata, terkadang  menjumpai suatu permasalahan di mana para pihak yang berperkara masih kurang memahami dasar - dasar dan ketentuan dari suatu alat bukti. Salah satunya ialah terdapat pada contoh kasus dalam putusan perkara Pengadilan Agama Bangil nomor:0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Pada kasus ini pihak yang mengajukan gugatan pembatalan hibah menyertakan sebuah alat bukti akta di bawah tangan dalam bentuk surat pernyataan hibah, dan hanya di waarmeking di notaris tanpa menyertakan tanggal pembuatannya. Dalam hal ini surat pernyataan hibah masih belum cukup untuk memenuhi unsur - unsur serta dasar dari suatu perbuatan hukum. Sehingga dalam kedudukan dan kepastian hukum dari surat pernyataan hibah sebagai alat bukti masih diragukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa Surat (akta) pernyataan dibawah tangan sebagai alat bukti memiliki  kedudukan hukum  berdasarkan pada  3  macam  syarat  yaitu,  pertama diakui  kebenarannya yang berdasar pada Pasal 1875 KUHPerdata, kedua surat pernyataan harus di periksa dipersidangan menyesuaikan ketentuan Yurispudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, dan terakhir didukung dengan alat bukti yang lain. Selain itu dalam mencakup kepastian hukum dari surat pernyataan hibah yang mendasari pada prsoses nya ijab/qobul pada kasus tersebut, harus memenuhi unsur dan syarat yang diatur dalam Pasal 682 (2) dan Pasal 687 (KHES).
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK YANG MENGHILANGKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH AGUNAN Sa'diyah, Hikmatus; Sukron, Ahmad; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.148

Abstract

Pada perekonomian suatu negara peran perbankan sangat penting. Bank tidak hanya bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyimpanan dana masyarakat, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan usaha seperti penyaluran pinjaman. Untuk menjaga keamanan bagi pemberi pinjaman, pemberian pinjaman harus disertai dengan jaminan. Dalam beberapa kasus, terjadi situasi di mana bank secara tidak sengaja kehilangan atau menghilangkan sertifikat hak milik atas tanah agunan. Dengan demikian, penulisan ini bertujuan untuk menemukan bentuk pertanggungjawaban dari pihak bank yang telah menghilangkan sertifikat haki milik atas tanah tersebut dan bentuk penegakan hukum bagi bank yang terlah menghilangkan sertifikat atas tanah agunan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis data sekunder sebagai fokus utama. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh dari sumber bahan hukum tersebut setelah itu dianalisis. pertanggungjawaban hukum bagi bank dalam ranah perdata melalui unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum, bank diharuskan mengganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang sudah diderita oleh nasabah. Pada hal ini, bentuk upaya hukum nasabah bagi bank yaitu nasabah menggugat secara perdata dengan cara litigasi.
Strategi Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Desa Warukidul Bersama Mahasiswa KKN UIN Gusdur Fatimatuzzahro, Auliya; Naila, Khilma; Abdini, Riski; Oktanajma, Laela; Muhammad, Rizki; Ziya’ul, Ahmad; Ma’arif, Ishom; Cita, Wulan; Rizqi, Nayla; Khafidhoh, Laili; Rizqiyah, Lailatur; Miftah, Aprilia; Sukron, Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3054

Abstract

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada asas kebersamaan dan gotong royong. Namun, pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran koperasi masih relatif rendah, sehingga diperlukan strategi sosialisasi yang tepat agar koperasi dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gusdur) di Desa Warukidul dengan fokus pada sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif melalui kegiatan diskusi kelompok, penyuluhan, pelatihan manajemen koperasi, serta praktik simulasi pengelolaan koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat koperasi, tumbuhnya partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, serta adanya komitmen bersama untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi produktif di desa. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa strategi sosialisasi berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat efektif dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.
Penindakan Terhadap Anak yang Melalaikan Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pasal 76C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ulum, Khoirul; Ariesta, Wiwin; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.111

Abstract

Seorang anak yang melalaikan shalat, secara hukum islam perlu diadakan penindakan berupa pemukulan. Bentuk penindakan harus didasari alasan mendidik terhadap anak, dengan didasari beberapa prinsip, antara lain prinsip keTuhanan, prinsip Amar ma’ruf nahi munkar, prinsip perlindungan hak, prinsip keselamatan dan prinsip keamanan. Penindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang melalaikan shalat harus dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan tidak melebihi serta melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari’at yaitu a) memukul dilakukan berselang-seling b) ada jeda antara dua pukulan c) dalam memukul tidak boleh mengangkat siku terlalu tinggi d) tidak boleh memukul dalam keadaan marah e) anak tidak boleh dipukul kecuali telah berumur 10 tahun. Orang tua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana  berlebihan dalam  memberikan penindakan terhadap anak
Co-Authors Abdini, Riski Ariesta, Wiwin Atsauri, Imam Sufyan Cita, Wulan Fatimatuzzahro, Auliya H, M Nu'man Arif Ismail, Yudhia Jazilah Jazilah Khafidhoh, Laili Lia Anggresani Ma’arif, Ishom Miftah, Aprilia Muchlis, Zaini Muhammad, Rizki Naila, Khilma Oktanajma, Laela Rizqi, Nayla Rizqiyah, Lailatur Sa'diyah, Hikmatus Sulatri, Kristina Sumarsono Tri Rijanto Ulum, Khoirul Wiwin Ariesta Yuni Andriani Zakiyah, Adinda Rizqi Ziya’ul, Ahmad