Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015) Ibrahim Nainggolan
EDUTECH Vol 5, No 1 (2019): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum pidana mengenai perbuatan penggunan merek yang sama pada pokoknya di atur pada Bab XVIII Pasal 100-101 undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perubahan atas undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. pertangungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang penulis kaji, bahwa harusnya terdakwa dinyatakn melakukan sebuah tindak pidana karena merek yang dimiliki terdakwa berupa VIM KHO mengandung bahan pemutih yang sejatinya sama pada pokoknya dengan merek VIN KHO milik korban. Kebijakan hukum pidana (penal police) terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian diperhatikannya tahap ini mampu mengimbangi perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana merek, kebijakan hukum pidana yang di buat legislatif melalui undang-undang yang di terbitkannya mampu mencegah peluku tindak pindana merek, baik itu pada peningkatan hukuman maupun pada perluasn terhadap tindak pidana merek. Tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Dalam tahap ini kita dapat melihat bahwa penerapan hukum oleh aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana merek haruslah melihat fakta-fakta dilapangan, dengan demikian penegakan hukum terhadap merek dapat menjadi lebih baik. Terkait dengan hal demikian, kebijakan hukum non penai juga sagat menentukan dalan perkembangan hukum merek di indonesia, hal ini dapat kita perhatikan dari efektifitas pencegahan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengurangi kejahatan merek

Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. Ibrahim Nainggolan
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Salah satu permasalahan keamanan pangan yang masih memerlukan pemecahan yaitu penggunaan bahan tambahan pangan yang banyak digunakan pada produk pangan. Bagi siapapun pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi pangan menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang berkonsekuensi pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan tentunya memiliki sanksi pidana bilamana terbukti.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif research) dengan fokus permasalahan terkait; 1). Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan bahan tambahan pangan pada produk pangan? 2). Bagaimana penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan dalam perspektif hukum positif Indonesia? 3). Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan?Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1). Pengaturan hukum tentang penggunaan bahan tambahan pangan pada produk pangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 2). Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya tidak dibenarkan dan/atau dilarang berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, dan 3). Tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan diatur dalam yaitu antara lain termuat dalam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Ibrahim Nainggolan
EDUTECH Vol 5, No 2 (2019): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Pembalasan (The retributivist approach) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat. Lembaga permasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkotika (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi residivis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis yang memggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun online yang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (centent analysis method) dengan fokus pada permasalahan tentang Bagaimana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan?, Bagaimana kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penetapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu bagian dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dan tempat dimana Vonis itu dilaksanakan seharusnya adalah adalah lembaga Pemasyarakatan, bukan ditempat lain. Hal yang sangat disayangkan adalah kurangnya perhatian pemerintah maupun pihak-pihak pembuat kebijakan lain untuk mengatur hal-hal yang bersifat detail mengenai bagaimana hal itu diterapkan. Akibatnya adalah aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Psikotropika maupun Narkotika mengenai penerapan hukuman rehabilitasi tersebut hanyalah tinggal pemanis undang-undang tersebut saja tanpa dapat benar-benar secara nyata dan menyeluruh diterapkan dalam aplikasinya dilapangan. Lembaga Pemasyarakatan, harus diakui sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir hak-hak dari para Terpidana kasus Narkoba. Namun hal itu masih dalam taraf yang bersifat umum, sedangkan dalam hal-hal khusus seperti penanganan terhadap Terpidana Narkoba yang berada pada tingkat hanya sebagai pengguna masih belum cukup diperhatikan

Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal) Ibrahim Nainggolan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fisheries in Indonesia is one of the natural resources which is a gift from God the Almighty that must be managed in such a way that can improve people's welfare in accordance with the provisions of the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3) stated, "Earth and water and the natural wealth contained therein is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This writing uses normative juridical legal research methods (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. The procedure for collecting data is in the form of documentation of notes or quotations, search of legal literature, books and others related to the identification of problems both offline and online which are then analyzed through the content analysis method (content analysis method) with a focus on the problem of how the enforcement system criminal law in fisheries crime, how is the legal regulation regarding the return of evidence in a fishery crime. From the results of the study, it is known that the criminal law enforcement system in fisheries is included in the special provisions with special legislation arrangements.

Establishment of a Limited Liability Company in Indonesia Ibrahim Nainggolan
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.225

The business world is currently experiencing very rapid development. In carrying out their business, many entrepreneurs choose the form of a Limited Liability Company, among others because: Capital/shares, have assets that are separate from the assets of the shareholders, shareholders have limited liability, there is a separation of functions between shareholders and management or directors, has commissioners. which functions as a supervisor, and the highest power is at the General Meeting of Shareholders (GMS). A limited liability company is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with the authorized capital which is entirely divided into shares, and fulfilling the requirements applied in the law. Regulations in the field of Limited Liability Companies have undergone several changes. Currently, it is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, replacing the previous law, with the aim of being more in line with current legal developments and able to accommodate the needs of the community

Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai di Pegadaian Ibrahim Nainggolan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit dan alternative lain pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit. Pemerintah berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Salah satu langkah pemerintah adalah mengembangkan lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disingkat Perum Pegadaian). Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah perusahaan umu pegadaian. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan kegiatannya pihak pegadaian tidak hanya sebagai perusahaan pencari laba, melainkan juga sebagai perusahaan yang ikut andil dalam pergerakan ekonomi sehingga segala kegiatannya harus berdasarkan dan dipantau oleh pemerintah.

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS THREATENING THE SPREAD OF IMMORAL VIDEOS ON SOCIAL MEDIA Ismail Koto; Ramlan Ramlan; Tengku Erwin Syahbana; Rachmad Abduh; Ibrahim Nainggolan
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 11, No 2 (2023): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v11i2.8952

The rapid development of information and communication technology has affected human development throughout the world. Technological advances in the digitalization era have been made by humans to facilitate human activities such as accessing information and knowledge so that humans can do many things in a short time. Cases of immoral crimes almost always occur in Indonesia and attract public attention. The level of immoral crimes in Indonesia is very high and varied. The perpetrators of immoral crimes also range from children, adults, to the elderly, even early childhood. Two components consist of immoral crimes: norms of decency and norms of decency. In order to function as a basis for providing a sense of justice and legal certainty to the people of Indonesia, the norms of decency play a very important role. This research is normative legal research, namely legal research that places law as a building system of norms. Pornographic crimes that occurred in the Republic of Indonesia are clearly contrary to the principles held by Indonesian society. Pornography crimes often cause concern for the community. The Electronic Information and Transaction Law is a provision that applies to anyone who commits legal acts whether within the scope of Indonesian jurisdiction and/or outside Indonesian territory and causing harm to Indonesia's interests

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search