Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Peuradeun NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum dan Pembangunan
Erie Hariyanto
Jurusan Syariah STAIN Pamekasan
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
HOMESCHOOLING SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN PEMBEBASAN Hariyanto, Erie
JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Vol 19, No 1 (2011): Islam, Budaya dan Pendidikan
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHomeschooling is a type  of optional education concept that is managed by parent. The instructional process must facilitate the development of student’s unique potency. In the process of homeschooling, parents are free to select the curriculum, learning materials, and evaluation as they want. In Indonesia, it has a strong and legal basic and it appears as one of the potencies of eduactional model diversity that occurs in social life to realize an educationa liberation. Kata-kata kuncihomeschooling, pendidikan, pembebasan, anak didik
GERBANG SALAM: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan Hariyanto, Erie
JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Vol 15, No 1 (2009): MADUROLOGI 5
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrac The realization of power decentralization motivates the awakening of Muslims to express Islamic aspirations. It mainly touches the application of Islamic law. In 2002, Pamekasan launched a Gerbang Salam (movement of Islamic community development).  It covers three folds, Aqidah (faith) sector, Islamic law and moral. They are expected to establish good Muslim personalities. To support this movement, the local government of Pamekasan institutes LP2SI. This institution faces many challenges. This article tries to evaluate the realization of Gerbang Salam program in its six years application. Kata-kata kunci Syariah Islam, umat Islam, Gerbang Salam
QUO VADIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA Hariyanto, Erie
JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) Vol 20, No 2 (2013): Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pengadilan Agama di tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis yaitu mengadili sengketa ekonomi syari’ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama utamanya Hakim Pengadilan Agama memikul tanggungjawab yang berat. Disamping sebagai peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syari’ah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari’ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan sekaligus lembaga peradilan ekonomi syari’ah yang memadai. Hambatan dan upaya guna peningkatkan kompetensi hakim: Pertama, sumber daya hakim pengadilan agama; kedua, hukum materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari’ah; ketiga, budaya “pandangan masyarakat” tentang kompetensi hakim pengadilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah juga menjadi tantangan para hakim untuk mewujudkannya, namun bukan hanya kompetensi  hakim yang harus dikembangkan namun juga harus bersama-sama mengembakan tiga unsur sistem hukum (three element of legal system) yakni: legal structure, legal substance, and legal culture untuk mewujudkan cita-cita perumus undang-undang menjadi Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari’ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya Abstract: Religious court got an additional strategic authority that is judging the disputes of islamic economy in 2006. The new authority can be regarded as a challenge and also an opportunity for religious court mainly religious court judges that have a heavy responsibility. Beside having a good opportunity, but it is not an easy challenge because the quantity and quality of the religious court judges who are competent in the field still need to be improved. The wider authority of islamic judical economy which can be played by the religious court, and supported by judges who have a high competence, will produce economic decision as well as islamic economy court. The barriers and efforts of judges competency enhancement are the first is the resource of religious court judges.  The second is both material laws and islamic economy disputes judicial procedure. The third is the culture of “ people views” about the competence of the religious court judges in judging islamic economy disputes becoming the challege of the judges to realize it, but not only the judge competence that has to be improved but the judges also have to cooperate in developing the three elements of legal system, namely, structure,substance, and culture legal to realize the ideals of drafting legislation to religious courts as an institution that has an authority to judge islamic  economy disputes by showing competence and professionalism of the judges.   Kata kunci: Hakim, pengadilan agama, kompetensi, sengketa, ekonomi syari’ah
PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARI’AH DI KABUPATEN PAMEKASAN Hariyanto, Erie
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.886 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v10i2.172

Abstract

Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvesional. dimana dalam perjalanannya membutuhkan aplikasi akad guna menanggulangi bila terjadi sengketa dan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya sehingga transaksi di Perbankan syari’ah menjadi pilihan masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan pada pendekatan sosiologis yaitu langsung mengamati bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian sengketa akad pembiayaan dalam praktik perbankan syari’ah. Pelaksanaan akad pembiayaan dalam praktik perbankan syariah di Pamekasan tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan: pertama analisis kelayakan penyaluran dana. Kedua tahap perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan. Ketiga tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak disebut tahap penggunaan pembiayaan. Ke-empat tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah dan Kelima tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan. Upaya-upaya yang digunakan dalam menyelesaikan akad pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah di Pamekasan diarahkan menggunakan jalur non-litigasi baik
Jual Beli Benda Wakaf Untuk Pembangunan Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daja Pamekasan Suyudi, Mohammad; Hariyanto, Erie
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB)

Abstract

Abstrak: Dalam masalah penjualan benda wakaf, para ulama sepakat bahwa hukum asal penjualan benda wakaf dilarang, kecuali memenuhi syarat-syarat benda wakaf yang dapat diperjualbelikan. Praktik jual beli benda berupa tiang masjid terjadi di Masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja, yang pada dasarnya tiang tersebut baru dibangun dan akan digunakan sebagai penyangga utama pembangunan ulang masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja yang sedang dalam tahap pembangunan ulang. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli benda wakaf dan pandangan hukum Islam terhadapnya di masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, praktik jual beli benda wakaf di masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja berawal dari adanya sumbangan untuk membangun ulang masjid tersebut, yang pada tahap awal pembangunan dapat menyelesaikan pondasi masjid dan beberapa tiang sebagai penyangga. Kemudian tiang-tiang tersebut dijual kepada masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan dalam melanjutkan pembangunannya. Kedua, pandangan hukum Islam tehadap jual beli benda wakaf di masjid Istiqlal Desa Palengaan Daja merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam pandangan ulama madzhab Syafi’i, Hambali dan Maliki, dikarenakan tidak ada alasan yang dapat menjadikan sebab untuk kebolehan dalam menjual benda wakaf tersebut serta penjual bukan orang yang memiliki hak atas benda yang dijual. Sedangkan menurut ulama Hanafi diperboelhkan karena memenuhi syarat untuk dilakukannya penjualan benda wakaf, yakni ada benda yang menjanjikan sebagai gantinya dan juga sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kata Kunci: Jual Beli, Benda Wakaf, Masjid.
ADVOKAT SYARIAH DALAM MEDIASI PERKARA PERCERAIAN MENURUT MAQASHID AL SYARIAH Hariyanto, Erie; Ni’matunnuriyah, Ni’matunnuriyah
ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam Vol 18, No 1 (2017): Islamic Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.394 KB) | DOI: 10.18860/ua.v18i1.4277

Abstract

The emergence of thinking about the role of profession sharia advocate in the mediation of divorce cases that is derived from a fact produced by the judiciary in solving the case of divorce, which is almost 100% is a conventional decision that essentially have a pattern of win or lose. It is rare to find a win-win solution. Yet the most important is when the judiciary is not only referred to as deciding cases, but also solve the case. One of the alternatives presented in solving the divorce case is based on the win-win solution, The problem to be studied in this article is how the duty and responsibility of sharia advocate profession within the framework of maqahid al syariah. Where the task of sharia lawyers in general is the same as the non-sharia advocate task that is to defend public interest (public defender) and client in upholding justice. But what distinguishes it from non-sharia advocates is in providing defense, counseling, and being authorized for and on behalf of his clients sharia advocates based on the principle of help-help, cling to the source of Islamic teachings. Second, the role of the advocate profession in the mediation of divorce cases should be submitted to a competent advocate, in this case is a sharia advocate. Advocates who have guidelines to always run their profession in accordance with the objectives of syara law (maqashid al syariah).
HOMESCHOOLING SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN PEMBEBASAN Hariyanto, Erie
KARSA: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Pendidikan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v19i1.71

Abstract

AbstractHomeschooling is a type  of optional education concept that is managed by parent. The instructional process must facilitate the development of student’s unique potency. In the process of homeschooling, parents are free to select the curriculum, learning materials, and evaluation as they want. In Indonesia, it has a strong and legal basic and it appears as one of the potencies of eduactional model diversity that occurs in social life to realize an educationa liberation. Kata-kata kuncihomeschooling, pendidikan, pembebasan, anak didik
QUO VADIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA Hariyanto, Erie
KARSA: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Ekonomi
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.36

Abstract

Abstrak: Pengadilan Agama di tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis yaitu mengadili sengketa ekonomi syari’ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama utamanya Hakim Pengadilan Agama memikul tanggungjawab yang berat. Disamping sebagai peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syari’ah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari’ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan sekaligus lembaga peradilan ekonomi syari’ah yang memadai. Hambatan dan upaya guna peningkatkan kompetensi hakim: Pertama, sumber daya hakim pengadilan agama; kedua, hukum materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari’ah; ketiga, budaya “pandangan masyarakat” tentang kompetensi hakim pengadilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah juga menjadi tantangan para hakim untuk mewujudkannya, namun bukan hanya kompetensi  hakim yang harus dikembangkan namun juga harus bersama-sama mengembakan tiga unsur sistem hukum (three element of legal system) yakni: legal structure, legal substance, and legal culture untuk mewujudkan cita-cita perumus undang-undang menjadi Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari’ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya Abstract: Religious court got an additional strategic authority that is judging the disputes of islamic economy in 2006. The new authority can be regarded as a challenge and also an opportunity for religious court mainly religious court judges that have a heavy responsibility. Beside having a good opportunity, but it is not an easy challenge because the quantity and quality of the religious court judges who are competent in the field still need to be improved. The wider authority of islamic judical economy which can be played by the religious court, and supported by judges who have a high competence, will produce economic decision as well as islamic economy court. The barriers and efforts of judges competency enhancement are the first is the resource of religious court judges.  The second is both material laws and islamic economy disputes judicial procedure. The third is the culture of “ people views” about the competence of the religious court judges in judging islamic economy disputes becoming the challege of the judges to realize it, but not only the judge competence that has to be improved but the judges also have to cooperate in developing the three elements of legal system, namely, structure,substance, and culture legal to realize the ideals of drafting legislation to religious courts as an institution that has an authority to judge islamic  economy disputes by showing competence and professionalism of the judges.   Kata kunci: Hakim, pengadilan agama, kompetensi, sengketa, ekonomi syari’ah
GERBANG SALAM: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan Hariyanto, Erie
KARSA: Journal of Social and Islamic Culture MADUROLOGI 5
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v15i1.116

Abstract

Abstrac The realization of power decentralization motivates the awakening of Muslims to express Islamic aspirations. It mainly touches the application of Islamic law. In 2002, Pamekasan launched a Gerbang Salam (movement of Islamic community development).  It covers three folds, Aqidah (faith) sector, Islamic law and moral. They are expected to establish good Muslim personalities. To support this movement, the local government of Pamekasan institutes LP2SI. This institution faces many challenges. This article tries to evaluate the realization of Gerbang Salam program in its six years application. Kata-kata kunci Syariah Islam, umat Islam, Gerbang Salam
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi Umam, Nurul; Hariyanto, Erie
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Abstract

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Allah memerintahkan terhadap hamba-nya untuk memutuskan suatu hukum atau menghukumi manusia seperti apa yang diturunkannya. Rasulullah SAW. langsung mengadili dan menghukumi semua perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. yang berkenaan dengan harta benda. Ketika terjadi persengketaan ekonomi syari’ah, maka diperlukan instrument penting sebagai sebuah solusi yang adil bagi para pihak-pihak yang bersengketa, dengan menggunakan model perdamaian, arbitrase, dan kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa yang di aplikasikan saat ini tidak berbeda jauh dari masa Nabi, perbedaannya hanya terletak pada sistem dan perkembangan zaman yang semakin modern, yaitu semuanya penyelesaian sengketa baik itu sengketa ekonomi, keluarga, maupun sosial sudah tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah dikodifikasi dalam kitab undang-undang, hanya saja pengadilan atau tahkim saat ini menyampaikan dari catatan kecil tersebut. (Religious Courts have absolute authority to resolve first-level cases between Muslims in the fields of marriage, inheritance, wills, and gifts based on Islamic law, waqf, shadaqah and Islamic economic. Allah orders His servants to decide a law or punish humans as He sent them. Rasulullah SAW. directly judge and punish all cases that arise in the midst of society with the laws sent by Allah SWT. property related. When there is an economic dispute of Islamic law, an important instrument is needed as a fair solution for the disputing parties, using the model of peace, arbitration and the judiciary. The dispute resolution that is currently applied is not very different from the time of the Prophet, the only difference lies in the increasingly modern system and the development of the time, that is, all dispute resolution, whether economic, family disputes or social, has been contained in the rules codified in the book. the law, it is just that the current court or tahkim is delivered from these little notes.)
Co-Authors Anis Sulalah Arif Wahyudi Cahyani, Novita Eka Susylawati Eka Susylawati Faidi, Ach. Hamzah, Moh Hamzah, Moh. Hannan, Abd. Harisah, Harisah Hosen, Hosen Ikhwanuddin Harahap Long, Ahmad Sunawari Moh. Efendi, Moh. Mohammad Ali Al Humaidy Muchsin, Athik Yulia Ni’matunnuriyah, Ni’matunnuriyah Saifuddin Zuhri Qudsy Siregar, Fatahuddin Aziz Sufyan, Akhmad Farid Mawardi Sulistiyawati Sulistiyawati Suyudi, Mohammad Suyudi, Mohammad Tri Wahyu Faizal, Bhismoadi Umam, Hoirul Umam, Nurul Umi Supraptiningsih