Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHODUNA DE JURE Jurnal Al-Ijtimaiyyah Rechtsidee Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Maslahah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Balad: Journal of Constitutional Law Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Journal of Islamic Business Law Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Burhanuddin Susamto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 di Kota Malang Elya Nur Maulana; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad Wakalah Bil Ujrah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. b) Apakah pengelolaan Dana Investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan akad wakalah bil ujrah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad wakalah bil ujrah. Mulai dari al-aqidain, mahallul-aqd, dan sighat al-aqd seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari maysir dan menghindari riba.
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Pailit pada Perkara Nomor : 19/Pdt.Sus-Gll/2020/Pn. Niaga Sby Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam (At-Taflis) MHD ALFIN LUBIS; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan merupakan metode penyelesaian sengketa utang-piutang yang saat ini masih berlaku dan berkekuatan hukum. Dewasa kini, perkara kepailitan terus bertambah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam (At-Taflis) terhadap kasus pencabutan izin usaha pertambangan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-gll/2020/Pn.Niaga.Sby Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (Library Research). Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan Pertama, bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan prinsip khusus kepailitan. Hal ini karena kepailitan merupakan hal khusus/spesial yang memberlakukan asas lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya, tepat kiranya hakim menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak menjalankan perintah putusan pertama pengadilan. Kedua, terhadap hukum Islam (Taflis), perbuatan tergugat terhadap penggugat mencabut izin usaha pertambangan dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalang-halangi upaya debitur untuk mencari harta sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya, ketetapan hakim terhadap perkara tersebut secara subtansial telah memenuhi prinsip-prinsip Islam.
Konsep Ḍarūrat Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah Muhammad Jamalulail; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Toleransi riba merupakan produk screening dalam sekelumit peraturan pada pasar modal syariah berupa pembolehan 45% pada utang berbasis bunga dari keseluruhan aset dan 10% pendapatan non halal dari total pendapatan perusahaan. Hingga kini, peraturan tersebut tetap berlaku dalam POJK NO.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pemberlakuan tersebut tentunya menuai pro dan kontra dalam prinsip syariah di pasar modal syariah, mengingat bahwa riba merupakan pokok hukum ekonomi Islam yang telah jelas keharamannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data menggunakan penafsiran teleologis. Tujuan penelitian ini adalah meninjau kembali konsep toleransi riba pada penetapan efek syariah berdasarkan konsep ḍarūrat dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ḍarūrat dalam penetapan toleransi riba pada efek syariah ternyata tidaklah mencapai tingkatan ḍarūrat, melainkan hanya sampai pada hājat saja. Meskipun demikian, hājat dalam penetapan hukumnya dapat berlaku sebagaimana keadaan ḍarūrat. DSN-MUI dalam fatwanya mengungkapkan pembolehan terkait toleransi riba didasarkan pada kaidah umum al-balwa dan al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa hājat dalam toleransi riba sudah tercapai, karenanya harus diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan ini.
Perubahan Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Zafiratul Jamilah MZ; Burhanuddin Susamto
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak tanggungan pada perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan UU No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan mewajibkan terpenuhinya asas publikasi dan spesialisasi objek jaminan. Faktanya objek jaminan berubah sehingga berdampak pada fungsi, nilai, dan status benda jaminan tersebut juga berubah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif perundang-undangan dan hukum Islam terhadap perubahan objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Jenis penelitian yuridis normatif dengan paradigma positifisme. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, metode pengelolaan dengan tahap pemeriksaan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menurut perundang-undangan perubahan karena unsur kesenganjaan termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kreditur dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1236 dan 1365 KUHPerdata, untuk pencegahannya penerapan Pasal 11 ayat 2 UUHT harus diwajibkan dan dibutuhan peninjauan secara berkala. Menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atau ghasab. Mutahin dapat menuntut ganti rugi yang seimbang atas tindakan rahin, dan dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, arbitrase ataupun pengadilan.
DOES MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA HAVE A GOOD UNDERSTANDING OF AND TRUST IN SHARIA INSURANCE? Burhanuddin Susamto
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 2 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i2.20957

Abstract

The market share of sharia insurance in Indonesia is still low compared to the conventional one even though the majority of people in this country are Muslim, indicating that there is a gap between expectations and reality. One important factor that influences market share is public trust which is built from understanding a product. Therefore, this research aims to measure the level of understanding of and trust among Muslims in Malang city in Sharia insurance products. This is empirical research employing a quantitative-descriptive analysis method. This research has found that Muslim society in Malang City still has a low understanding of Sharia insurance. In terms of the aspect of trust, their level is relatively good even though it is only built from an emotional aspect, not a cognitive one. Cognitive trust can only be built from a good understanding, whereas emotional trust can result from an emotional relationship. These findings help provide empirical data to support measures to increase Sharia insurance literacy in Indonesia. Kenyataan bahwa pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan konvensional, meskipun mayoritas masyarakat di negara ini adalah beragama Islam. Hal ini telah menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pangsa pasar adalah adanya kepercayaan masyarakat yang dibangun dari pemahaman terhadap suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat muslim di Kota Malang terhadap produk asuransi syariah. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Temuan dari penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kota Malang masih memiliki pemahaman yang rendah tentang asuransi syariah. Kemudian dari aspek kepercayaan, level mereka relatif baik meski baru dibangun dari aspek emosional dan bukan aspek kognitif. Kepercayaan kognitif hanya dapat dibangun dari pemahaman yang baik, sedangkan kepercayaan emosional sudah dapat dibangun karena adanya hubungan emosional. Temuan ini memiliki kontribusi berupa penyediaan data empiris untuk mendukung upaya peningkatan literasi asuransi syariah di Indonesia.
The Morality of Commercial Advertising Broadcast in Indonesian Television According to Islamic Economic Law Susamto, Burhanuddin; Hakim, M. Aunul; Suwandi, Suwandi; Firdaus, Dwi Hidayatul; Nasyiah, Iffaty
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.19475

Abstract

The positive or negative impact of a commercial advertisement on television media depends on the moral quality of the broadcast. This research aims to review the morality of commercial advertising broadcasts on ten Indonesian television stations. To achieve this goal, the author uses empirical legal research with an Islamic economic approach.  Data was collected through document studies, namely advertisements on television, journal articles, views of ulama, books and legal regulations. All of the data was then analyzed using quantitative descriptive methods. From data analysis, it is known that the morality of broadcasting commercial advertisements on national television media only achieves a poor rating.  This means there are several violations of Islamic economic law in broadcasting commercial advertisements in Indonesia. The most dominant violations are related to low advertising ethics and clothing displays. The fact that many commercial advertisers still behave sensually on television media has the potential to have a negative impact on society. This exploitation has the potential to damage the morality of not only advertisers, but also the public who use television services. To prevent negative impacts, unscrupulous advertising needs to be evaluated by giving warnings and even legal sanctions to advertising service providers. From these findings, the author provides input to advertising service providers to improve morality so that commercial advertising broadcasts do not conflict with Islamic economic law.
RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN “TOMPANGAN” TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL Azizah, Noer; Sudirman, Sudirman; Susamto, Burhanuddin
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517

Abstract

Abstract: This tradition is a form of donation in the form of goods or jaza and money to people who have a celebration or wedding party. In ancient times before the popularity of tompangan, which were considered as public debts, they contributed as solidarity and without any promises they were considered as debts. The gift is recorded in a book or receipt as evidence to repay the gift it receives. Modernization, marked by advances in science and technology, has eroded the form and meaning of reciprocity in the tradition of replying to the “tompangan” wedding envelope in the midst of the Ambunten community of Bukabu village. The research used is juridical empirical methodology, the approach used is a qualitative approach, data obtained using interviews and documentation and for data processing using editing techniques, classification, analysis and conclusions. The purpose of this study was to understand the reciprocity of tompangan to increase social cohesion in the village of Bukabu so that until now the tompangan tradition is still being implemented. From the data analysis, it can be concluded that the tompangan tradition in a wedding party is a maslahah that directly maintains the aim of the sayara '. When viewed from the point of view of its strength as evidence in the stipulation of law, it includes maslahah hajiyah.Keywords: Reciprocity; Tompangan; Social Cohesion.Abstrak: Tradisi tompangan telah menjadi adat yang sangat kental bagi masyarakat Desa Bukabu. Tradisi tersebut merupakan sebuah bentuk sumbangan yang berupa barang atau jaza dan uang kepada orang yang punya hajatan atau pesta pernikahan. Pada zaman dulu sebelum terkenalnya tompangan yang dianggap sebagai hutang piutang masyarakat menyumbang sebagai solidaritas dan tanpa adanya janji yang dianggap sebagai utang-piutang. Pemberian tersebut dicatat dalam buku atau kwitansi sebagai bukti untuk membalas pemberian yang diterimanya. Modernisasi yang ditandai dengan kemajuan iptek telah meggerus bentuk dan makna dalam resiprositas tradisi membalas amplop pernikahan “tompangan” ditengah masyarakat Ambunten desa Bukabu. Penelitian yang dipakai ialah metodelogi yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, data yang diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi dan untuk pengolahan data menggunakan tehnik edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami resiprositas tompangan tehadap peningkatan kohesi sosial di desa Bukabu sehingga sampai saat ini tradisi tompangan tersebut masih dilaksanakan. Dari analisa data maka bisa disimpulkan bahwa tradisi tompangan dalam pesta pernikahan merupakan sebuah maslahah yang secara langsung memelihara tujuan sayara’. Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum maka termasuk maslahah hajiyah.Kata Kunci: Resiprositas; Tompangan; Kohesi Sosial.
Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow Hakim, Mohammad Ainul; Susamto, Burhanuddin; Supriyadi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.26201

Abstract

This study explores the pattern of financial cooperation within the families of fishermen’s crew members (ABK) in Kedungrejo Village, Muncar Subdistrict, Banyuwangi Regency. These families face unstable economic conditions, as the husband's work is affected by seasonal changes, weather, and lunar cycles based on the Javanese calendar. This uncertainty leads to shared financial responsibilities between spouses. The research aims to describe the cooperative relationship between husband and wife in meeting household needs and analyze it using Abraham Maslow’s hierarchy of needs theory. Using an empirical juridical method with a socio-juridical approach, data were collected through interviews and documentation. The findings reveal that the cooperation is influenced by the wife’s willingness to help and the family's unstable financial background. The wife’s involvement is based on awareness, responsibility, and a desire to support family well-being, particularly when fishing activities are halted. Although the husband remains the main provider, the wife plays an active role without neglecting her domestic duties. According to Maslow’s theory, family needs are fulfilled gradually, from basic needs to esteem. However, self-actualization remains unfulfilled due to financial limitations. These families exhibit strong, adaptive partnerships with mutual support, effective communication, and appreciation of each other’s roles.
Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif Anggit Wasesa Praja; Andy Apriansah; Burhanuddin Susamto
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah, dimana dalam ketentuan hukum positif menjadi hak asuh ibu. Putusan hakim yang akan dianalisis sesuai keputusan No 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah karena ibu telah menikah lagi dengan pria lain secara siri sehingga anak ditelantarkan dan keduanya sering mengalami keributan yang menimbulkan efek negatif kepada anak karena ibu menghalangi ayah bertemu dengan anaknya. Sementara hakim yang menggunakan pertimbangan tekstual cenderung memutus hak asuh anak kepada ibu berlandaskan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusam hakim Pengadilan Agama No 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr apabila ditinjau dari hukum progresif maka putusan tersebut telah mengedepankan kepentingan anak untuk menjaga tumbuh kembangnya dan menghasilkan nilai keadilan bagi anak dan orangtua.
Co-Authors Abbas Arfan Achmad Abdul Jabbar Achmad Bagus Syaifullah Andy Apriansah Anggit Wasesa Praja Atsna Farihatul ‘Ulya Azizah, Noer Dikta Ayu Lestari Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Elya Nur Maulana Fakhrijal Fajar Alifianto Hakim, Mohammad Ainul Iffaty Nasyiah Ita Wardatul Jannah Jazim Hamidi M. Aunul Hakim M. Fauzan Zenrif Masruchin Rubai MHD ALFIN LUBIS Muhammad Jamalulail Muhammad Khatibul Umam Nida’ Maulida Sudirman Sudirman Supriyadi Suwandi Suwandi Thohir Luth Zafiratul Jamilah MZ