Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal Restorative Justice Jurnal Komunitas Yustisia AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum
Parera, Zegovia A
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda Julianto Jover Jotam Kalalo; Zegovia Parera; Salvadoris Pieter
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v2i1.733

Abstract

Introduction: The modern era is full of information transparency and current technology, there are problems faced by everyone, including adults and also the younger generation among high school students (High School).Purposes of Devotion: The existence of writing this article is to instill knowledge related to the use of social media that is good and right and the legal implications that arise if social media is used incorrectly for teachers and students at SMA Negeri 1 Kurik, Merauke Regency. Method of Devotion: The legal counseling activity at SMA Negeri 1 Kurik, Merauke Regency was carried out using the panel discussion method in which the presenters took turns presenting the material then followed by a question and answer session between the presenters and students and teachers.Results of the Devotion: The lack of knowledge and understanding of the community and among high school students (Students) at this time that there is a legal provision (the ITE Law). So it is hoped that students will get more benefits from this activity, namely preventing students from participating in spreading hoax news, hate speech, accessing pornographic content, or other sites that have a negative impact on the growth and development of the younger generation.
Soil Exploitation and Environmental Impacts of Brick Making in Wasur 2 Merauke Regency Zegovia Parera
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 1 (2021): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v6i1.1537

Abstract

Merauke Regency is a coastal area with muddy soil conditions. sand and gravel materials, because of these conditions the community and housing business actors use red bricks as material for development in Merauke district which is currently being carried out in all sectors of life, especially building and housing construction. This research was conducted to determine the process of mining soil for the brick-making process and the impact of mining on the surrounding physical environment. How is the environmental permit granted by the Government for the exploitation of brick-making land and how is the Merauke Regency Government's supervision of mining. From the results of this study, it can be concluded that, the brick mining process carried out by brick craftsmen in Wasur 2 does not have a production permit from the relevant Government Agencies and there is no environmental study from the Merauke Regency Environmental Agency and there is no regular supervision from the Government. and the Environment Agency of Merauke Regency so that land exploitation activities are still ongoing which will have an impact on soil degradation and environmental damage and can cause a decrease in the function of top soil which is rich in nutrients as a function of land cover vegetation which can change the structure of the soil and the area. will become increasingly dry and unproductive.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Zegovia Parera; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.
PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS Andi Ervin Novara Jaya; Mulyadi A. Tajuddin; Zegovia Parera; Nurul Widhanita Y. Badilla; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51747

Abstract

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) dan professional attitude (perilaku profesional) bagi peserta didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan kepada dokter yang berhadapan dengan hukum dan bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi dokter yang berhadapan dengan hukum di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Apabila dokter tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau melakukan kesalahan yang bukan disengaja, biasanya berbentuk kelalaian, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun dan denda, dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dokter diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dokter yang melakukan kelalaian dinacam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU INKLUSI SOSIAL MASYARAKAT SADAR HUKUM Zegovia Parera; Salvadoris Pieter; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 6, No 2 (2022): WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter
Publisher : PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.waskita.2022.006.02.9

Abstract

Merauke Regent’s Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, is hoped that it can support environmental sustainability in Merauke Regency. However, the regulation on handling transparency has not been fully endorsed by good cooperation from the community and business actors. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of plastic waste control is to support environmental sustainability in Merauke Regency. The research method used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it also examines the law in its implementation. The results of the research can be stated that the regulations for controlling plastic waste as outlined in the Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags have been complied with and implemented properly by modern shop and supermarket business actors, however this regulation has not been complied with and implemented properly by restaurants/restaurants/cafes/food vendors and traditional markets. The need for socialization and law enforcement against Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, especially for restaurant/restaurant/cafe/food sellers and traditional market business actors.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Zegovia Parera; Erni Dwita Silambi
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.689 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.
Co-Authors Andi Ervin Novara Jaya Erni Dwita Silambi Julianto Jover Jotam Kalalo Muhammad Afrian Gae Mulyadi Alrianto Tajuddin Nurul Widhanita Y. Badilla Rudini Hasyim Rado Salvadoris Pieter tajuddin, mulyadi a