Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Varia Justicia Borobudur Law Review Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services
Habib Muhsin Syafingi
Jl. Tidar 21 Magelang, Jawa Tengah Indonesia 56125
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Pandecta

 1 
Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syariah” di Indonesia Syafingi, Habib Muhsin
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi Daerah memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan Syariah Islam dengan mengambil contoh zakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan menggunakan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan adalah isi (kontent), konsep dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam perda syariah di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian yakni: kontent dari ajaran Islam sendiri (syari’ah) dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, munculnya perda-perda syariah tersebut juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Autonomy provides flexibility for regions to plan development, especially in making local regulation in order to achieve national development goals. This study aims to analyze the local regulations associated with the implementation of Sharia law by taking the example of charity. This type of research is the juridical-normative data or by using primary and secondary legal materials. The approachs used are content analysis (contains), concepts and cases. These results indicate that the internalization of Islamic values in Islamic regulations in Indonesia, divided into two sections namely: content of the teachings of Islam (sharia) and also the values of local knowledge held in people’s lives. In addition, the emergence of sharia law in the local regulations is also intended to implement the provisions of Islamic law.
Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah “Syariah” di Indonesia Syafingi, Habib Muhsin
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2378

Abstract

Otonomi Daerah memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan Syariah Islam dengan mengambil contoh zakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan menggunakan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan adalah isi (kontent), konsep dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam perda syariah di Indonesia, terbagi menjadi dua bagian yakni: kontent dari ajaran Islam sendiri (syari’ah) dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, munculnya perda-perda syariah tersebut juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam. Autonomy provides flexibility for regions to plan development, especially in making local regulation in order to achieve national development goals. This study aims to analyze the local regulations associated with the implementation of Sharia law by taking the example of charity. This type of research is the juridical-normative data or by using primary and secondary legal materials. The approachs used are content analysis (contains), concepts and cases. These results indicate that the internalization of Islamic values in Islamic regulations in Indonesia, divided into two sections namely: content of the teachings of Islam (sharia) and also the values of local knowledge held in people’s lives. In addition, the emergence of sharia law in the local regulations is also intended to implement the provisions of Islamic law.
Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Aji, Alan Bayu
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.16020

Abstract

Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaanya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuanga dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu people centered, participatory, empowerment and sustainable. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely people centred, participatory, empowerment and sustainable. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.
Co-Authors Agatha, Amanda Delvia Alan Bayu Aji Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Dakum, Dakum Dyah Adriantini Sintha Dewi Fariza Tama, Fasa Fitri, Emilia Nur Heniyatun Herawati, Diandra Yuanita Insani, Yeirmila Nurlita Izzati, Alfina Nur Johny Krisnan, Johny Listari, Kartika Dwi Moch Ikhsan, Oddie Moch Ikhsan, Oddie Muhammad, Fadil Noviasari, Dilli Trisna Praja, Chrina Bagus Editha Prasetiyo, Adi Candra Puji Sulistyaningsih Ramadhani, Sarah Budi Rejeki, Tri Suharso Suharso Tarihoran, Muthiarahmi Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yudha, Angga Pradipta Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan