Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

HIRARKI WILAYAH KOTA MANADO Gunena, Andrey Roland; Tilaar, Sonny; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 3, No 3 (2016)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Manado terdiri dari 11 Kecamatan yakni Kecamatan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, Kecamatan Wenang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Malalayang yang pembangunan prasarananya baik sosial, ekonomi, dan pemerintahannya dalam hal kualitas maupun kuantitas berbeda-beda. Penentuan hirarki di Kota Manado akan membuat Kota Manado  menjadi kota yang pembangunannya menjadi lebih terstruktur. Penelitian ini bertujuan menentukan hirarki wilayah Kota Manado dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Manado.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dgn metode analisis Skalogram.  Metode analisis Skalogram dipakai untuk menentukan Orde berdasarkan prasarana yang ada dimasing-masing kecamatan yang ada di Kota Manado. Dari hasil penelitian diatas diperoleh hirarki wilayah Kota Manado terbagi dalam 4 Orde, yakni Orde I yang terdiri dari Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Wanea, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tuminting. Orde II yang terdiri dari Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Singkil. Orde III Kecamatan Bunaken. Orde IV yang terdiri dari Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan.   Kata Kunci: Kota Manado, Hirarki Wilayah, Analisis Skalogram
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PASAR PINASUNGKULAN KAROMBASAN MANADO Jikwa, Natalia Rossalia; Tilaar, Sonny; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 3, No 3 (2016)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar Pinasungkulan Karombasan merupakan salah satu pasar besar yang berada di kota manado berdasarkan peraturan daerah no. 14 tahun 2000 tanggal 3 januari 2000 dinas pasar dialihkan status menjadi perusahan daerah kota Manado sehingga saat ini dikelolah secara langsung oleh PD Pasar kota Manado. Di pasar pinasungkulan karombasan ini terdapat penjual-penjual mulai dari pedagang kaki lima hingga took-toko besar yang di bangun didalamnya. Pasar Pinasungkulan Karombasan ini telah menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar yang sering dibanjiri pedagang maupun pengunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan ruang kawasan pasar pinasungkulan karombasan Manado. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini menggunakan data-data yang diambil secara langsung di lapangan (data primer) yaitu: tinjau langsung (data opservasi), wawancara, foto-foto dokumentasi. Data dari instansi terkait (data sekunder) diantaranya adalah data PD pasar, peta lokasi pasar, jumlah pedagang dan profil pasar kota manado. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan SNI 1852: 2015 tentang pasar rakyat berdasarkan persyaratan teknis dan pengelolahan pasar. Dari hasil analisis kemudian diolah menggunakan bantuan Microsoft exel yang akan menghasilkan grafik Optimal (termanfaatkan) dan tidak optimal (tidak temanfaatkan) serta standar pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil analisis untuk pemanfaatan ruang kawasan pasar Pinasungkulan Karombasan Manado, bahwa ruang yang termanfaatkan adalah 50% dan ruang yang tidak termanfaatkan adalah 50% sedangkan berdasarkan standar SNI 1852:2015 bahwa pasar Pinasungkulan Karombasan Manado mencapai 47.73% memenuhi standar dan 52.72% tidak memenuhi standar.   Kata kunci :Pasar, Pemanfaatan Ruang.
PERENCANAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MITIGASI BENCANA DI KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA Purwanto, Nusa Indra; Poluan, R. J.; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 4, No 3 (2017)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Sanana yang terletak di pesisir pulau Sulabesi dengan potensi bencana tsunami dan 75% masyarakat bermukim di daerah pesisir tanpa adanya sarana, prasarana dan upaya untuk mitigasi bencana, untuk itu dibutuhkan perencanaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana di Kecamatan Sanana. Melihat itu semua, maka pemerintah daerah dan para stakeholder mempunyai peranan penting dalam penanganan mitigasi bencana di pesisir Kecamatan Sanana. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang  bertujuan : 1.  Mengidentifikasi bencana di pesisir Kecamatan Sanana, 2. Merencanakan wilayah pesisir Kecamatan Sanana berdasarkan mitigasi bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif dan analisis spasial dengan teknik tumpang susun (Overlay) dengan berdasarkan indikator ketinggian (Elevation) dan indikator dari jarak garis pantai (Coastal Proximity) dengan menggunakan software sistem informasi geografis (SIG). Hasil penelitian dapat mengetahui daerah yang terkena dampak bencana tsunami di pesisir Kecamatan Sanana berdasarkan indikator yang digunakan dimana 45% permukiman di pesisir kecamatan terkena dampak bencana tsunami. Oleh karena itu dibuatkan mitigasi struktural maupun non struktural seperti rencana reklamasi pantai untuk pembuatan zona penyangga untuk meminimalisir dampak bencana tsunami dan tidak menimbulkan korban jiwa.Kata kunci : Perencanaan Wilayah, Pesisir, Mitigasi, Bencana Tsunami
PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN TINGKAT SLTA DI KABUPATEN MERAUKE Tahiya, Tanila; Franklin, Papia J.; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 3, No 3 (2016)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Kondisi geografis Kabupaten Merauke sebagian besar wilayahnya didominasi oleh wilayah datar dan aktivitas perekonomian terkonsentrasi di pusat kota Kabupaten Merauke, kondisi jalan yang kurang baik dan beberapa lokasi belum tersedianya akses jalan, lokasi sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan serta kurangnya sarana transportasi umum ke lokasi sekolah sehingga menyebabkan akses menuju beberapa lokasi pelayanan fasilitas umum belum memadai. Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi tingkat pelayanan fasilitas pendidikan tingkatSLTA berdasarkan standar yang berlaku dan Menganalisis dan merencanakan keterjangkauan pelayanan fasilitas pendidikan tingkatSLTA dan tingkat kebutuhan di Kabupaten Merauke sampai pada tahun 2036. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini data yang diperlukan yaitu lokasi sekolah, jumlah ruang kelas tiap-tiap sekolah di Kabupaten Merauke serta jarak jangkauan pelayanan tiap unit sekolah yang merupakan kualitas persebaran lokasi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat atas (SLTA) eksisting terbanyak yaitu Distrik Merauke dengan jumlah 24 unit SLTA Sederajat (SMA, SMK, MA). Berdasarkan penilaian daya tampung fasilitas pendidikan tingkat SLTA di Kab. Merauke ada 3 Distrik yang persentase tingkat kapasitas daya tampung (efisien) yaitu Distrik Muting (83%), Distrik Sota (97%) dan Distrik Jagebob (94%). Distrik yang persentase kapasitas daya tampung melebihi kapasitas daya tampung yaitu Distrik Naukenjerai (175%), Distrik Merauke (139%), Distrik Okaba (125%). Sedangkan distrik yang persentase kapasitas daya tampung dinilai kurang (tidak efisien) yaitu Distrik Eligobel (72%), Distrik Tanah Miring (50%), Distrik Semangga (19%), Distrik Malind (42%), Distrik Kurik (64%), dan Distrik Kimaam (65%). Distrik yang memiliki penilaian baik dari segi pemenuhan kebutuhan penduduk usia sekolah, tingkat keterisian dan kondisi jalan baik adalah Distrik Muting, Distrik Sota dan Distrik Merauke, Distrik yang memiliki penilaian cukup (>100 %) yaitu Distrik Kimam, DistrikEligobel, Distrik Jagebob,Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Naukenjerai, dan Distrik Okaba sedangkan Distrik yang memiliki penilaian kurang (<80 %) yaitu Distrik Ilyawab, Kaptel, Ngguti, Semangga, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, Ulilin, dan Waan. Dari segi perencanaan, sekolah yang tidak terdapat di distrik Kabupaten Merauke yaitu : Distrik Ulilin, Distrik Animha, Distrik Ngguti, Distrik Kaptel, Distrik Tubang, Distrik Ilyawab, Distrik Tabonji dan Distrik Waan sehingga perlu adanya perencaan pembangunan fasilitas pendidikan tingkat SLTA baru di 8 lokasi tersebut. Sedangkan dari hasil evaluasi tingkat pelayanan fasilitas pendidikan eksisting di Kabupaten Merauke Tahun 2016, beberapa lokasi sekolah di beberapa distrik yang tingkat pelayanannya (kurang) perlu di adakan penyediaan fasilias pendidikan baru di lokasi tersebut.   Kata Kunci : Fasilitas Pendidikan, Kabupaten Merauke
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI MAHEMBANG KECAMATAN KAKAS Meray, Josie Geraldy; Tilaar, Sonny; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 3, No 3 (2016)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pantai Mahembang Kecamatan Kakas sebagai bagian dari Kabupaten Minahasa yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata baik untuk pasar wisata nusantara maupun mancanegara. Objek wisata ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk di kembangkan yaitu seperti pesona alam pantai yang sangat indah dengan pasir putih dan tekstur alam yang berbukit-bukit.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggapan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik masyarakat mempengaruhi bentuk dan tingkatan partisipasi yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut juga berkaitan dengan mata pencaharian dan tingkat pendidikan masyarakat, rendah tingginya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.Dan untuk tanggapan masyarakat dilihat dari skala peran serta masyarakat yang didukung oleh peran pemerintah desa dan wisatawan, masyarakat menanggapi secara positif tentang adanya pengembangan kawasan objek wisata Pantai Mahembang dan juga dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar lokasi wisata tersebut.Sedangkan bentuk-bentuk dan tingkatan partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas meliputi : Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, buah pikiran, serta keterampilan dan kemahiran. Tingkatan partisipasi tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat partisipasi insentif, inisiatif, dan interaktif.Kata Kunci :Partisipasi Masyarakat, Pariwisata, Pengembangan, Pariwisata Berkelanjutan, Pantai Mahembang.
EVALUASI INKONSISTENSI PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO Romony, Patrick Jouino; Takumansang, Esli D; Supardjo, Surijadi
SPASIAL Vol 4, No 3 (2017)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Singkil salah satu Kecamatan yang teletak di Kota Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Singkil mempunyai jumlah penduduk yang megalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membawa dampak pada peningkatan kebutuhan penggunaan lahan, hal ini akan berdampak pada konversi lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Salah satunya adalah pada konversi lahan pada penggunaan lahan perkebunan menjadi penggunaan lahan permukima. Empat dari sembilan kelurahan di Kecamatan Singkil ditenggarai  tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipakai untuk menunjang penelitian ini adalah menggunakan metode overlay dengan software Sistem Informasi Geografi (SIG). Peneliti menggunakan metode overlay ini untuk mengetahui pemanfaatan ruang yang terinkonsistensi di Kecamatan Singkil sehiingga dapat diketahui bahwa seluas 16,35 ha atau 4% dari luas total Kecamatan Singkil merupakan pemanfaatan ruang yang terinkonsistensi, selanjutnya menghitung dan mencari tau jenis inkonsistensi yang ada dengan menggunakan peta tematik yang sudah didigitasi batasan-batasan inkonsistensinya perbedaan kenampakannya peta tematik menggunakan aplikasi berbasis SIG sehingga dapat diketahui berbagai macam jenis penggunaan lahan yang terinkonsistensi maupun yang masih konsisten terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado 2014-2013 yang ada di Kecamatan Singkil. Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Inkonsistensi, Kecamatan Singkil, Kota Manado
POLA PERKEMBANGAN KECAMATAN WANEA BERDASARKAN MORFOLOGI RUANG Patrik, Lalu Renaldo; Tarore, Raymond Ch; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan suatu kota pada umumnya berbeda-beda hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut pada setiap wilayah kota. Faktor-faktor tersebut antara lain: kondisi geografis, topografi wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi penduduk dan peran pemerintah. Morfologi perkotaan adalah penataan atau formasi keadaan kota yang sebagai objek dan sistem yang dapat diselidiki secara struktural, fungsional, dan visual. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pola perkembangan lahan berdasarkan morfologi ruang di Kecamatan Wanea, dan untuk mengetahui perkembangan  penggunaan lahan Kecamatan Wanea dari kajian faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, morfologi kota didasarkan pada aspek pola penggunaan lahan, pola-pola jalan dan tipe atau karakteristik bangunan. Untuk menganalisis suatu pola morfologi kota dapat dilakukan dengan dua analisis perancangan kota yaitu, analisis overlay dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan fisik ruang Kecamatan Wanea tidak banyak mengalami perubahan di mana luas lahan yang mengalami perubahan sebanyak 149,91 Ha atau 19,09% dari luas Kecamatan Wanea, sedangkan luas lahan yang tidak mengalami perubahan sebanyak 635,34 Ha atau 80, 91%. Perkembangan Kecamatan Wanea secara umum sangat dipengaruhi sebanyak 65% oleh situasi dan kondisi internal, namun beberapa unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi sebanyak 35% perkembangan Kecamatan Wanea.Kata Kunci: Pola penggunaan lahan, Pola-pola jalan, Tipe atau karakteristik bangunan
PERENCANAAN MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KOTA AMBON Kesaulya, Hertine M; Poli, Hanny; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 3, No 3 (2016)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Ambon, seperti kebanyakan kota lainnya di Indonesia secara geografis berada pada daerah rawan bencana alam dan salah satu bencana yang sering terjadi adalah bencana longsor. Oleh sebab itu perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang sebagai antisipasi adanya pembangunan di daerah rawan longsor, yaitu berupa perencanaan mitigasi bencana longsor agar dampak dari bencana longsor bisa dikurangi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kerawanan bencana longsor di Kota Ambon dan merencanakan pengendalian pemanfaatan  ruang  menurut tingkat kerawanan longsor di Kota Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam menganalisis tingkat kerawanan longsor dan merencanakan pengendalian pemanfaatan ruang. Analisis tingkat kerawanan dilakukan dengan memberikan skoring pada tiap-tiap parameter. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui persebaran tingkat kerawanan longsor di Kota Ambon, yang dibagi meenjadi tiga tingkat kerawanan yaitu tingkat kerawanan tinggi, tingkat kerawanan sedang dan tingkat kerawanan rendah,yang selanjutnya diklasifikasikan lagi berdasarkan tipologi zona daerah rawan longsor. Berdasarkan hasil analisis tingkat kerawanan maka dapat diusulkan perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang berupa arahan pemanfaatan ruang  kawasan rawan bencana longsor dan strategi penanganannya.   Kata Kunci : Perencanaan,  Mitigasi, Longsor
TINGKAT PELAYANAN PASAR REMU DAN PASAR BOSWESEN DI KOTA SORONG Bosawer, Jeklin; Gosal, Pierre H; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 3, No 3 (2016)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota sorong merupakan kota terbesar dipropinsi papua barat dan terletak dipaling barat pulau papua. Dalam penelitian ini terdapat dua pasar yang akan diteliti yaitu pasar remu dan pasar boswesen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pelayanan dari pasar remu dan pasar boswesen serta kondisi sarana dan prasarana dipasar remu dan pasar boswesen. Adapun  metode penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya pengelolaan dalam pengembangan pasar, ini disebabkan oleh karena masih kurangnya Sumber daya manusia. Sarana, prasarana dan utilitas penujang di pasar remu dan pasar boswesen masih sangat kurang. Hal ini sangat mempengaruhi dalam  pengembangan pasar kedua pasar tersebut. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah kota dan pihak  pengelola pasar dalam  menata atau  membangun kembali sarana,prasarana dan utilitas belum  tersedia, sehingga dapat menunjang pelayanan dipasar remu dan pasar boswesen lebih baik. Selain itu juga perlu adanya strategi dan konsep dalam pengembangan pasar-pasar di Kota Sorong, agar dapat memenuhi kriteria dari pasar tradisional yang berada dalam standar nasional indonesia. Kata Kunci : Tingkat Pelayanan, Fasilitas Penunjang, Pasar Remu dan Pasar Boswesen
KETERSEDIAAN PRASARA SARANA DALAM MENDUKUNG KAWASAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Lamia, Liwe Brian; Rengkung, Michael M; Takumansang, Esli D
SPASIAL Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya. Tujuan dari pengembangan kawasan Minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong keterkaitan Desa dan Kota dan berkembangnya sistem dan usaha minabisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di pemerintah daerah dan masyarakat) di kawasan Minapolitan. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan wilayah pesisir, dengan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 168,59 Km dari Kecamatan Sinonsayang sampai ke Kecamatan Tatapaan. Hal ini terlihat dalam kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan pesisir Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar, berdasar keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di seluruh wilayah Indonesia. Dimana keputusan tersebut Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Tumpaan. Hasil produksi perikanan tangkap Kecamatan Tatapaan dan Tumpaan pada tahun 2015 sebesar 7.855,00 ton dan 7.892,00 ton. Kabupaten Minahasa Selatan yang dimana masyarakatnya sebagian besar petani dan juga nelayan yang masih jauh dari tingkat kesejakteraan sebagian nelayan yang miskin, maka daerah ini perlu adanya penangan khusus untuk  meningkatkan hasil perikanan yang ada agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tersebut. Namun kendala yang dialami dalam pengembangan kawasan Minapolitan dalam lingkup Kecamatan yaitu keterbatasan ketersediaan Prasarana Sarana dalam pengembangan kawasan Minapolitan Kabupaten Minahasa Selatan. Maka dari itu ketersediaan Prasara Sarana Kawasan Minapolitan sangatlah dibutuhkan. Kata Kunci : Prasarana Sarana Kawasan Minapolitan, Tingkat Ketersediaan.