Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JIMIA

ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK DAN PENGENDALIAN TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung) Hidayat Hidayat; Irma fitriani
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perumahan, Penataan Ruang Dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Daftar Hadir Elektronik dan Pengendalian belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Daftar Hadir Elektronik dan Pengendalian terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispertasih Kabupaten Bandung. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis path dan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh implementasi kebijakan daftar hadir elektronik dan pengendalian secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan bagi pencapaian disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispertasih Kabupaten Bandung. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan daftar hadir elektronik dan pengendalian, maka semakin baik pula disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dispertasih Kebersihan kabupaten Bandung.  Saran dalam pemberian sanksi agar diberikan dengan alasan yang kuat dan pemberian sanksi berupa skorsing dari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, atau pengurangan dan atau penahanan jabatan, perlu dilakukan wawancara dengan memberikan penjelasan yang kuat atas sanksi tersebut.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan. Pengendalian, Disiplin, Dispertasih
PENGARUH KOORDINASI INTERNAL DAN PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI PENGANGKUT SAMPAH (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung) hidayat Hidayat; Agus Supriyanto
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2016): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja Pegawai Pengangkut Sampah di Unit Pelaksana Tiknis Dinas (UPTD) Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Kabupaten Bandung belum optimal. Hal ini ditunjukan jadwal penarikan sampah yang tidak menentu, jarang dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengelolaan sampah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  seberapa besar pengaruh pelaksanaan koordinasi internal dan pengawasan preventif terhadap kinerja pegawai di Unit Pelaksana Tiknis Dinas (UPTD) Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung. Desain penelitian yang digunakan termasuk dalam klasifikasi ilmu non eksak. Oleh karenanya metode yang digunakan adalah metode survai ekspanatori, dengan tujuan untuk menguji hubungan/pengaruh  antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini koordinasi internal dan pengawasan preventif sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja pegawai pengangkut sampah sebagai varibel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kordinasi Internal dan Pengawasan Prefentif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja, sehingga untuk mencapai kinerja pegawai pengangkut sampah yang optimal maka pimpinan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Dipertasih Kabupaten Bandung perlu meningkatkan itensitas kordinasi internal dan efektivitas pengawasan prefentif di jajaran instansinya. Guna mewujudkan kinerja pegawai pengangkutan sampah yang optimal maka Pimpinan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah I Soreang Dipertasih Kabupaten Bandung hendaknya dapat meningklatkan intensitas Koordinasi Internal dengan cara memberikan kesempatanyang lebih luas kepada para bawahan untuk menyampaikan aran dan masukan sehingga bawahan dapat mengembangkan inisiatifnya dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan pelayan publik bidang kebersihan. Selain itu pihak pimpinan hendaknya juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan Preventif di lingkungan kerja instansinya dengan cara mengikutsertakan bawahan dalam penetapan sasaran kegiatan, sehingga setiap individu pegawai merasa punya andil di dalamnya.Kata Kunci : Koordinasi Internal, Pengawasan Preventif, Kinerja Pegawai
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN KOORDINASI TERHADAP PARTISIPASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DI KABUPATEN BANDUNG Hidayat Hidayat; Dodi Kusmawandi
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2017): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reendahnya partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung dalam mendukung pengelolaan irigasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan irigasi dan koordinasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan koordinasi terhadap partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  di Kabupaten Bandung. Saran untuk penentuan dan pembuatan kebijakan yang menyangkut pengelolaan irigasi diharapkan dapat melibatkan institusi terkait, meningkatkan koordinasi antar instansi dan menciptakan hubungan yang lebih persuatif antara pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).Kata Kunci : Implemntasi Kebijakan, Koordinasi, Partisipasi, P3A.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung) Hidayat Hidayat; Rana Sutrisna
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2018): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencemaran utama Sungai Citarum di bagian hulu berasal dari industri tekstil di daerah industri Majalaya sebagai akibat sebagian industri tekstil terbiasa membuang limbah ke Sungai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis  implementasi kebijakan dan peran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator, Communication (Komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi), dan Buraucraticc the Structure (struktur birokrasi) dalam pengelolaan limbah cair industri di Kecamatan Majalaya Kabupaten. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang strategis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung khususnya proses pengendalian limbah cair. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair industri di Wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 7 tahun 2010 serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.Kata Kunci : Peran, Strategi, Kebijakan, Pembangunan, Pengawasan