Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda Di Kawasan Teras Samarinda Esa Asria Putri Utami; Enos Paselle
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8580

Abstract

Parkir adalah keadaan ketika suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu di tempat yang diperbolehkan. Sedangkan, parkir liar merupakana keadaan kendaraan yang berhenti untuk sementara waktu di lokasi yang tidak diperbolehkan sehingga menganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Teras Samarinda merupakan ruang publik yang saat ini menjadi tempat utuk beraktivitas bagi masyarakat Samarinda. Namun, keindahan Teras Samarinda kerap terganggu oleh keberadaan parkir liar yang memanfaatkan area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Selain itu, keberadaan parkir liar juga disertai dengan adanya pungutan biaya oleh oknum yang tidak memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam penertiban parkir liar di Kawasan Teras Samarindda, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendeketan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data menggunakan metode Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis data dilakukkan melalui perhitungan IFAS dan EFAS, pemetaan diagram SWOT, serta menyusun matriks strategi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki kekuatan dalam penertiban parkir di Kawasan Teras Samarinda, seperti adanya dasar hukum melalui Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, tersedianya fasilitas pengaduan, adanya sarana pendukung, kegiatan patroli dan program pembinaan juru parkir. Namun, terdapat juga kelemahannya seperti, lemahnya pengawasan, belum optimalnya kegiatan patroli, lemahnya penerapan sanksi dan adanya keterbatasan kewenangan.
Peta Jalan Implementasi Target 4.7 SDGs di Kalimantan Timur: Kolaborasi Lintas-Sektor untuk Pendidikan Inklusif Berkelanjutan Lukman Hakim; Priguna Adhitama; Riko Dwi Suharto Putro; Enos Paselle; Cathas Teguh Prakoso
Inovasi Vol 23 No 1 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/rtddk523

Abstract

Target 4.7 of the Sustainable Development Goals (SDGs) emphasizes the importance of education for sustainable development, global citizenship, human rights, and cultural diversity in the education system. This study aims to develop a roadmap for the implementation of Target 4.7 in East Kalimantan, emphasizing cross-sector collaboration as a strategic approach. The method used is exploratory qualitative through in-depth interviews and policy analysis of stakeholders in the education, environment, and social sectors. The study results show that East Kalimantan has great potential to integrate sustainability values into the local curriculum, supported by regional development planning documents and strong policy commitments. However, the implementation process still faces significant challenges such as institutional fragmentation, the lack of operational indicators for Target 4.7, and limited inter-sectoral coordination capacity. Recommendations from this study include the establishment of a multi-level partnership model involving local governments, academics, NGOs, and the private sector, as well as strengthening monitoring and evaluation mechanisms based on local indicators. The roadmap is expected to serve as a strategic reference for improving the effectiveness of sustainable education integration in regional policies, in line with East Kalimantan's vision of becoming an advanced and sustainable economic superhub. Through a transformative and inclusive approach, cross-sectoral collaboration is considered crucial to ensuring the systemic, measurable, and sustainable implementation of Target 4.7.
Inovasi Digital untuk Peningkatan Pelayanan Publik : Studi Kasus Penerapan Sp4n-Lapor di Disdukcapil Kota Samarinda Dyah Rahayuning Perwitasari; Enos Paselle; Hariati; Suci Fitrah Syari
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol. 7 No. 01 (2025): The 7th National Conference for Community Service Project 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v7i01.11103

Abstract

Penelitian ini mengkaji inovasi digital melalui implementasi SP4N-Lapor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda, dengan menitikberatkan pada novelty berupa integrasi complaint management system SP4N-Lapor dengan sistem layanan administrasi kependudukan digital. Tujuannya adalah membuat layanan dokumen kependudukan lebih responsif, transparan dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan analisis dokumentasi layanan. Hasilnya menunjukkan peningkatan akuntabilitas layanan, kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, dan penguatan komunikasi antara Disdukcapil dan masyarakat. Tantangan utama termasuk literasi digital warga, keterbatasan infrastruktur dan regulasi data kependudukan yang perlu disinergikan.
Responsivitas Pelayanan Penanganan Komplain melalui Website Resmi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Dina Denisa Saputri; Enos Paselle
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7848

Abstract

Responsivitas pelayanan publik menjadi aspek penting dalam menjamin penanganan keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas pelayanan penanganan komplain melalui website resmi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang komprehensif terkait kondisi pelayanan yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pelayanan penanganan komplain melalui website resmi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya standar operasional prosedur khusus yang mengatur pelayanan pengaduan secara daring, sehingga proses penanganan komplain belum berjalan secara sistematis dan konsisten. Selain itu, keterbatasan fitur pada website serta rendahnya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat turut menjadi kendala dalam efektivitas layanan tersebut. Hambatan lain yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola layanan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan website, serta adanya kendala teknis dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya optimalisasi sistem layanan pengaduan berbasis website, termasuk pengembangan fitur yang lebih responsif dan penyusunan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Tata Kelola Komparatif Implementasi Mobilitas Cerdas dalam Ekosistem Kota Cerdas: Analisis Kelembagaan dan Kebijakan Singapura dan Jakarta Wahyu Purnama; Muhammad Dzakwannur Ghozy; Sri Sulistina; Ahmad Jeri Adam; Mansur Mansur; Enos Paselle
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) Vol 5, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP) - August
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiaap.v5i2.7271

Abstract

This study is motivated by a research gap: prior studies have generally examined Singapore and Jakarta separately as single case studies or compared them descriptively without an explicit, measurable institutional-policy analytical framework for smart mobility. The novelty of this study lies in applying a comparative institutional and policy analysis framework that symmetrically integrates three smart mobility measurement dimensions less mobility, move freely, and less travel time across two cities with contrasting governance maturity. The study draws on collaborative governance theory, new institutionalism, the digital governance evolution framework, and instrument taxonomy as its main analytical lenses. It employs a descriptive qualitative comparative case study design, with a literature search and selection procedure adapted from the PRISMA flow, analyzed through Braun and Clarke's six-phase thematic analysis technique using a deductive coding matrix built on four variables: institutional structure, mobility integration performance, technological and payment innovation, and external regulation. Data trustworthiness was maintained through four criteria. Theoretically, this study contributes to the smart mobility governance literature by extending the three-dimension measurement framework to a cross-country comparative context, while enriching the Public Administration discipline's understanding of the interaction between institutional structure, public policy, and technology adoption. In terms of policy implications, the findings recommend strengthening inter-agency harmonization, accelerating fleet electrification, and formulating price-based policy instruments (electronic road pricing) that account for social equity for DKI Jakarta.
Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Penurunan Stunting Di Daerah (Studi Kelurahan Lok Bahu Kota Samarinda) Dara Amelia; Enos Paselle; Hariati; Bimantara Nur Alim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penurunan Stunting di Daerah pada Kelurahan Lok Bahu serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan yaitu model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Lok Bahu belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, proses transmisi telah berjalan baik dari DP2KB hingga ke tingkat TPK, tetapi masih terdapat kelemahan pada kejelasan komunikasi belum diterima secara keseluruhan oleh masyarakat dan konsistensi dan intensitas forum koordinasi yang hanya 2 kali setahun. Dari sisi sumber daya, kualitas SDM, anggaran, peralatan, dan kewenangan formal dinilai sudah memadai, meskipun terdapat keterbatasan dari segi kuantitas personel hanya berjumlah 18 orang. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari tingkat kelurahan hingga tim lapangan, sementara struktur birokrasi telah tertata sesuai prosedur operasional standar (SOP) dan mekanisme pembagian kerja yang formal namun fragmentasi pada pertanggungjawaban fungsi pembinaan oleh DP2KB dalam menginiasi pertemuan TPK ini masih sangat terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor penghambat utama, yaitu: (1) minimnya intensitas forum komunikasi dan koordinasi internal TPK akibat beban kerja ganda personel; (2) belum optimalnya sosialisasi dan penyebaran informasi kepada kelompok sasaran secara terstruktur; serta (3) terbatasnya jumlah anggota TPK dibandingkan dengan jumlah sasaran di Kelurahan Lok Bahu.