Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pengaruh Hukum Modren pada Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN) Nur Avoy Sihotang; Raiza Aldhie Firdaus; Ani Yumarni; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18168

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba yang menganut prinsip patriarki. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama untuk melanjutkan garis keturunan, sementara anak perempuan memiliki posisi yang terbatas dalam hak waris. Namun, perubahan sosial dan pengaruh nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender, telah memengaruhi implementasi tradisi ini. Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum waris adat Batak Toba, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan, serta peran hukum positif dalam menjembatani konflik antara tradisi adat dan nilai-nilai kesetaraan. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara adat dan perubahan sosial di masyarakat Batak Toba.
Analisis Hukum Terhadap Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi Bagiyo Tri Surya; Nurwati; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19163

Abstract

Kendaraan taksis adalah fasilitas yang diberikan kepada Korp Brimob untuk mendukung tugas operasional, namun masih terbatas. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui analisis hukum terhadap kinerja pelayanan kendaraan taktis korps brimob polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis persoalan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat persoalan tersebut sebagai gejala masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu: 1) efektivitas operasional, 2) profesionalisme, 3) pertanggungjawaban hukum, 4) proporsionalitas, 5) legalitas dan kejelasan prosedur, 6) pengawasan dan transparansi. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis; Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob; Standar Operasional Prosesdur yang belum komprehensif; Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis; Anggaran operasional yang masih terbatas.
Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia Andhy Kurniawan; Ani Yumarni; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354

Abstract

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika  tidak memili maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.
Dinamika Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Dialektika antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional Muhammad Sayyid Rasyid Ridho; Ani Yumarni; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 2 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i2.22732

Abstract

Pluralisme hukum merupakan karakter fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang terbentuk dari sejarah panjang interaksi antara adat, agama, dan negara. Salah satu bidang hukum yang memperlihatkan dinamika pluralisme tersebut adalah hukum kewarisan. Dalam praktik kewarisan di Indonesia, masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum yang bersifat tunggal dan seragam, melainkan berada dalam persimpangan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan, saling berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan tidak jarang saling berkompetisi dalam menentukan mekanisme pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisis secara komprehensif dinamika pluralisme hukum dalam sistem waris adat di Indonesia dengan menitikberatkan pada dialektika antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketiga sistem hukum tersebut beroperasi dalam praktik, bagaimana konflik dan kompromi hukum terjadi, serta bagaimana peran negara dalam mengelola pluralisme hukum agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang mengadopsi pendekatan terhadap undang-undang serta konsep-konsep yang relevan, historis, dan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam kewarisan adat tidak selalu bermakna konflik normatif semata, melainkan juga mencerminkan proses adaptasi sosial dan pencarian keadilan kontekstual oleh masyarakat. Namun demikian, lemahnya harmonisasi regulasi, perbedaan penafsiran hakim, serta belum adanya kodifikasi hukum kewarisan nasional yang komprehensif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum kewarisan yang responsif terhadap realitas pluralisme hukum dengan menempatkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.