Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL Adi Juardi; Martin Roestamy; Nurwati
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 15 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v15i02.9551

The most basic problem is that there is no regulation regarding royalty rates for performance rights on digital platforms, while the royalty rates used so far depend on each platform to the CMO. Many cover version musicians commercialize their work without the permission of the original creator, resulting in copyright infringement. The research used is empirical juridical using legislation and interview approaches. The conclusion is that due to the large potential for copyright infringement on the cover version, it must first obtain permission from the creator, Article 9 (2). Departing from the theory of development, the Copyright Law and Government Regulation Number 56 of 2021 must be able to follow existing developments. There needs to be clear rules regarding royalty rates on digital platforms, as of this writing, there are no statutory regulations or their derivatives that regulate it. About sharing royalties for copyright creators for music and songs included in digital platforms. If you look at the Utilitarianism theory carried out by WAMI's CMO for music royalties and songwriters on digital platforms, then the distribution of royalties is part of the legal goal of this theory, which is to provide benefits and happiness to as many people as possible.

Critique of Intellectual Property Law Supervision and Policy: Towards a Structured System in Indonesia Nurwati Nurwati; Radif Khotamir Rusli; Martin Roestamy; Adi Rahman Nur Ibnu
Kosmik Hukum Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25148

Intellectual property (IP) law plays a crucial role in fostering innovation, creativity, and economic growth by safeguarding intellectual assets such as inventions, trademarks, and artistic works. However, the rapidly evolving technological landscape, globalization, and the rise of digital platforms have exposed significant shortcomings in existing IP legal frameworks. Key challenges include inconsistent enforcement mechanisms, fragmented legal systems, online piracy, and insufficient stakeholder awareness, particularly in developing economies. Despite attempts at reform, IP policies often remain reactive and disconnected, limiting their ability to address cross-border complexities and technological advancements effectively. This study critically evaluates the current state of IP law, identifying gaps and proposing solutions for a cohesive, proactive framework. Employing a normative legal approach, it examines statutory provisions, case law, and policy documents, with key references including the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), WIPO standards, and regional agreements. Comparative analyses of the US, EU, and Japan provide insights into best practices and highlight policy deficiencies. The findings underscore five critical issues: weak enforcement mechanisms, fragmented legal frameworks, digital challenges, low stakeholder awareness, and gaps in international cooperation. The study advocates for harmonized enforcement strategies, increased stakeholder education, and strengthened cross-border collaboration. These recommendations aim to establish an adaptive IP system aligned with technological progress, fostering global innovation and effectively protecting creators and businesses.

Azas Keterbukaan Bagi Pelayanan Internet Berbayar di Lingkungan Kota dan Kabupaten Bogor Terhadap Provider Riki Nova Nugraha -; Endeh Suhartini; Nurwati
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v17i1.10052

This research is an empirical legal research. Empirical legal research, namely legal research conducted by collecting data from primary data or data obtained directly from research subjects, which is carried out either through observation or direct interviews. Based on the research results, it is known that the form of responsibility given by the Provider (ISP) for internet network quality disturbances experienced by customers (consumers) varies. The legal protection given to consumers due to disruption to the quality of the internet network according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is that consumers have the right to claim compensation from the ISP, unless the ISP can prove that the loss was not caused by their mistakes and/or negligence Completion of compensation losses can be implemented through court proceedings or out of court, such as through conciliation, mediation, or arbitration as well as through an institution tasked with resolving disputes between consumers and business actors, namely the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

Ancaman Cyberpornografi pada Anak-Anak: Identifikasi dalam Hambatan Penanganan Cyberpornografi Uapaya Penyelesaian Renata Farha Bilqis; Nurwati; Teguh Rama Prasja; M. Rendi Aridhayandi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18634

Cyberpornografi merupakan penyebaran atau konsumsi konten pornografi melalui media digital, seperti internet dan aplikasi media sosial. Kejahatan siber ini menjadi salah satu kejahatan siber yang banyak memakan korban, mulai dari wanita, pria, lansia, bahkan anak-anak yang menjadi sasaran empuk bagi para pelaku cyberporn. Selain itu, cyberpornografi juga menjadi kejahatan siber yang sulit untuk dicegah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga sulit untuk hukum mengikuti perkembangan tersebut dengan sama cepatnya. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pencegahan cyberporn serta menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyberpornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana anak anak dapat menjadi sasaran empuk untuk terkena cyber crime, khususnya cyberpornografi. Banyak dari anak-anak yang belum cukup usia menjadi korban kejahatan cyberpornografi, kurangnya pengawasan dari orang dewasa serta minimnya pemahaman mereka terkait hal tersebut menjadi salah satu alasan banyak anak-anak terkena cyberpornografi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai maraknya kejahatan siber pornografi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring media sosial.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pengendara Go-Jek dalam Transaksi Menggunakan Sistem Go-Pay Annisa Pertiwi; Nurwati; Jacobus Jopie Gilalo
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.18668

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara ojek berbasis online (GO-JEK) dalam suatu transaksi menggunakan sistem pembayaran non-tunai (GO-PAY). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan sistem berbasis aplikasi online. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis-empiris. Yuridis- empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah kerugian yang dialami konsumen karena tindakan wanprestasi yang dilakukan melalui sistem berbasis aplikasi online dapat dimintakan ganti ruginya sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai transportasi online di Indonesia.

Analisis Hukum Terhadap Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi Bagiyo Tri Surya; Nurwati; R. Yuniar Anisa Ilyanawati
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19163

Kendaraan taksis adalah fasilitas yang diberikan kepada Korp Brimob untuk mendukung tugas operasional, namun masih terbatas. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui analisis hukum terhadap kinerja pelayanan kendaraan taktis korps brimob polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis persoalan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat persoalan tersebut sebagai gejala masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu: 1) efektivitas operasional, 2) profesionalisme, 3) pertanggungjawaban hukum, 4) proporsionalitas, 5) legalitas dan kejelasan prosedur, 6) pengawasan dan transparansi. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis; Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob; Standar Operasional Prosesdur yang belum komprehensif; Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis; Anggaran operasional yang masih terbatas.

Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial Anang Setiawan; Nurwati; Dadang Suprijatna
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.19240

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi Konflik sosial. Dalam menangani konflik sosial diperlukan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang dilakukan melaui studi kepustakaan dan didukung dengan interview terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 oleh Korps Brimob Polri di Papua telah berjalan melalui tahapan pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial, namun dihadapkan pada berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala utama meliputi disparitas kompetensi personel di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi serta tersendatnya harmonisasi regulasi adat dan nasional. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrem dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata menghambat deteksi dini serta respons cepat aparat. Meskipun demikian, strategi community policing, mediasi berbasis kearifan lokal, dan forum Kamtibmas telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan eskalasi kekerasan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Analisis Yuridis Terhadap Pelindungan Privasi Pasien dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Klinik Pratama di Indonesia Ilham Ramadhan; Nurwati; Asep Thobibudin Qolyubi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.21166

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, salah satunya melalui penggunaan rekam medis elektronik (RME). Inovasi ini mempermudah penyimpanan dan akses data pasien, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek perlindungan privasi. Penelitian ini mengkaji secara yuridis bagaimana perlindungan hak privasi pasien diterapkan di klinik pratama di Indonesia dalam konteks pemanfaatan RME. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, serta didukung dengan studi pustaka dan analisis terhadap praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan privasi pasien belum sepenuhnya terlindungi secara efektif, baik dari sisi regulasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh, maupun dari penerapan teknis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ditemukan pula adanya kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya, khususnya dalam hal persetujuan penggunaan data dan mekanisme pengamanan informasi medis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pelindungan data pribadi di sektor kesehatan dan peningkatan kesadaran serta kapasitas SDM klinik dalam menerapkan prinsip privasi pasien secara optimal.

Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Aditya Dellis Tianto; Nurwati; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21664

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor fundamental. Namun, di berbagai wilayah termasuk Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, kesadaran hukum masih tergolong rendah akibat minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pihak kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, melibatkan tokoh lokal, serta menggunakan metode komunikatif berbasis kebutuhan riil, memberikan hasil yang lebih efektif. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dan penurunan pelanggaran hukum ringan di wilayah yang aktif menerima penyuluhan. Namun, tantangan masih muncul, seperti keterbatasan tenaga penyuluh hukum dan rendahnya partisipasi awal masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dirancang secara sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan berakar di tengah masyarakat.

Efektivitas Penggunaan Teknologi Drone dalam Meminimalisir Potensi Unjuk Rasa Eskalasi Tinggi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Polri (Studi Kasus Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada 2024) Muhmmad Zulpani Prayoga; Nurwati; Rizal Syamsul Ma'arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21746

Penelitian ini membahas penggunaan teknologi Drone dalam meminimalisir potensi unjuk rasa dengan eskalasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri. Studi ini mengambil studi kasus pada unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 2024. Tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas Drone dalam pemantauan situasi, mencegah provokasi, serta meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat oleh Brimob. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan personel Resimen I Pasukan Pelopor dan Squad Drone TIK Korbrimob Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Drone secara signifikan membantu Polri dalam memetakan pergerakan massa, mengidentifikasi provokator, dan mengurangi potensi bentrokan fisik. Hambatan utama yang ditemui adalah keterbatasan regulasi internal Polri dan kendala teknis seperti cuaca dan gangguan sinyal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi yang jelas dan peningkatan pelatihan operator Drone untuk mendukung tugas Polri. Korps Brimob Polri memiliki peran penting dalam menangani gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi, termasuk pengamanan unjuk rasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, Resimen I Pasukan Pelopor mulai memanfaatkan Drone sebagai alat bantu pengawasan untuk meminimalisir potensi unjuk rasa anarkis. Penggunaan Drone terbukti efektif karena mampu memberikan informasi visual secara realtime, membantu pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko benturan langsung antara aparat dan massa. Namun, hingga kini belum terdapat regulasi internal yang secara khusus mengatur penggunaan Drone oleh Brimob, sehingga menimbulkan kendala hukum dan operasional di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brimob dalam penggunaan teknologi Drone serta urgensi pembentukan regulasi yang mendukung pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pengamanan unjuk rasa berskala tinggi seperti penolakan RUU Pilkada 2024.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search