Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PELABUHAN LAREA-REA DI KABUPATEN SINJAI TERHADAP KONDISI SOSIAL MASYRAKAT SEKITARNYA Abd Haris; Muhammad Takdi
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 1 (2017): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i1.128

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih atau lebih manusiawi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak keberadaan pelabuhan Larea-rea di Kabupaten Sinjai terhadap kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Penelitian ini dilaksanakan di sekitar kawasan pelabuhan Larea-rea Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan caraobservasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan Larea-Rea pada kondisi sosial masyarakat memberikan dampak diantaranya kesempatan kerja masyarakat, yakni adanya penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar pelabuhan Larea-rea. Etos kerja masyarakat juga semakin meningkat yang ditandai oleh kebutuhan masyarakat semakin tinggi sehingga semakin tinggipula kreativitas masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan. Tingkat keamanan di sekitar pelabuhan Larea-rea relatif aman. Adapun, hal yang terkait dengan kondisi kesehatan, masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk memelihara kebersihan sehingga kesehatan masyarakat jarang terganggu. Selanjutnya, pada jasa transportasi, keadaan transportasi, keadaan transportasi mulai membaik ditandai dengan akses jalan yang telah diperbaiki sehingga kendaraan yang dari arah pelabuhan menuju ke kota tergolong lancar. Pada kondisi ekonomi masyarakat, pelabuhan Larea-rea memberikan dampak dengan adanya penambahan pendapatan yang diperoleh masyarakat sekitar, baik yang berprofesi sebagai patani, nelayan, maupun petani tambak.

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINJAI Abd Haris; Muhammad Takdir
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.216

Abstrak Media merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, namun di Kabupaten Sinjai banyaknya media yang menyampaikan informasi baik itu media cetak, maupun media elektronik yang sumber informasinya tidak dapat dipercaya. Mungkin saja disebabkan karna terkadang sebuah media tergangtung pada sponsor atau pihak yang memberikan bayaran. Pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat media milik pemerintah atau milik masyarakat yang memiliki sifat netralisasi dalam penyampaian informasi dan kualitas informasi yang disebarluaskan dapat dipercaya. Pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui bahwa peran media adalah bagian dari program pembangunan hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah kajian bahwa bagaimana efektifitas media dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas informasi yang disampaikan oleh media Pemerintah Kabupaten Sinjai.

MODEL KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA DI KABUPATEN SINJAI. Hermansyah Hermansyah; Abd Haris; Amirudin Amirudin
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 10 NOMOR 2, 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan Model Kolaborasi dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman Hasil peneletian menunjukkan bahwa peran aktor dalam kolaborsi terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Sinjaimasih didominasi oleh aktor pemerintah, sementara peran aktor masyarakat dan swasta belum optimal. Olehnya itu dibutuhkan adanya Model Kolaborasi Pengembangan Pariwisata di kabupaten Sinjai dengan tiga dimensi antara lain, dinamika kolaborasi, kebebasan dan disteminasi pariwisata sehingga pada sisi disteminasi pariwisata dan insfrastruktur pariwisata dapat terwujud dengan peran antar sektor.

SAPTA PESONA DESTINASI WISATA DI KABUPATEN SINJAI Abd Haris; Ali Anas; Hermansyah Hermansyah
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 11 NOMOR 2, 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dalam penelitian ini membahasa terkait dengan Sapta pesona sebagai strategi yang dilakukan oleh dinas pariwisata Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kunjungan wisata di Pulau larea-rea. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kulaitatif melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan model spiral. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi yang kemudian dilakukan oleh dinas pariwisata Kabupaten sinjai dalam mengembangkan sektor pariwisata di pulau larea-rea sudah dilakukan secara optimal sekalipun masih tetap membutuhkan inovasi di masa yang akan datang. kualitas sumberdaya manusia diberikan motivasi untuk menggerakkan proses penyuluhan destinasiwisata pulai larea-rea. Kemudian sosialisasi dilakukan secara massif dan berkesinambungan Serta ketersediaan faslitas juga akan menjadi pendukung utama yang dilakukan oleh dinas pariwisata kabupaten sinjai dalam meningkatkan jumlah pengunjng di Pulau tak berpenghuni Larea-rea.

PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERHADAP PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BONE Uddin B. Sore; Ali Anas; Abd Haris
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 1, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i1.148

Peneltian ini di kembangkan untuk mengetahui dampak dan kemampuan UPTD Dinas Pendidikan Di kecamatan, akibat dari adanya perubahan status. Baik secara positif dan ataupun negative. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan datan melalui wawancara, observasi terhadap informan kunci, Dengan aktivitas dalam proses analisis data seperti data reduction (Reduksi data), display data (Penyajian) dan Conclusion (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya perubahan status dari UPTD menjadi kordinator wilayah memiliki dampak negative dan positif. Dari segi positif dampanya adalah pemnangkasan birokrasi, efisiensi pendanaan, serta proses penyelesaian masalah. Kemudian dari segi negative yakni rentang kendali dalam pengawasan, penataan ulang kepegawaian, kurang optimalnya pelayanan serta dampak terhadap proses belajar mengajar.

Adaptive governance in mitigating hydrometeorological disaster risk in Sinjai Regency Abd Haris; Sumardi
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 10 No. 1: April 2025
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v10i1.14345

This research aims to identify factors that influence the level of vulnerability and risk of hydrometeorological disasters in Sinjai Regency and formulate policies that can be implemented through an adaptive governance approach. This research uses qualitative data collection techniques, including interviews, documentation and field observations. The collected data was then analyzed using Nvivo 12 Plus analysis software. The findings of this study succeeded in mapping the factors that influence the level of vulnerability and risk to hydrometeorological disasters in Sinjai Regency. The topography includes lowlands at high risk of flooding and hills and mountains susceptible to landslides, coupled with climate change, which causes extreme rainfall intensity, increasing the risk of disasters in this region. Poor community preparedness and inadequate disaster management infrastructure exacerbate the impact of disasters, highlighting the need for improvements in early warning systems, drainage networks, and preparedness training. The application of adaptive governance principles, including multi-stakeholder involvement, continuous monitoring and evaluation, capacity development, and responsive spatial planning, is expected to increase the effectiveness of disaster risk mitigation, adapt strategies to local needs and changing environmental conditions, and strengthen collaboration to reduce vulnerability and increasing community resilience to the impacts of disasters in Sinjai Regency.

Bureaucratic Innovation in Disaster Response: A Public Service Perspective Hermansyah Hermansyah; Abd Haris; Muhammad Yahya; Tawakkal Baharuddin
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 11 No. 1: April 2026
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v11i1.16843

The urgency of this research lies in the increasing frequency and complexity of disasters in South Sulawesi, which demand that regional bureaucracies be able to innovate adaptively. This study aims to analyze the forms and characteristics of public service innovation, the factors influencing the bureaucracy’s role in accelerating disaster response, and the challenges of its implementation. The method used is a qualitative approach involving in-depth interviews, field observations, and documentation to understand bureaucratic innovation practices in crises comprehensively. Data analysis was conducted using NVivo 12 Plus with systematic coding and source triangulation to ensure the credibility of the research findings. The main findings of the study indicate that public service innovations in disaster management in South Sulawesi emerged in the form of simplified procedures, the formation of cross-governmental organizations (OPD) teams, the use of digital technology, and strengthened collaboration with the community and non-governmental actors. These innovations have been shown to accelerate responses, improve service accuracy, and enhance the quality of public services for affected communities. However, the effectiveness of innovation is strongly influenced by institutional capacity, bureaucratic leadership, cross-sector coordination, and regulatory and resource support. The study also found that public service innovations tend to be reactive and temporary, requiring institutionalization and policy strengthening to ensure sustainability over the long-term disaster cycle.

Bureaucratic Reform and Political Elite Behavior Change: The Impact of Merit System on Political Patronage in Regional Government Abd Haris; Hermansyah Hermansyah; Kiki Rasmala Sani; Suardi Mukhlis
Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation Vol. 2 No. 1 (2025): June : Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humani
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/icsshi.v2i1.65

This study examines the impact of bureaucratic reform through merit system implementation on political elite behavior and patronage politics practices in regional government. Using a mixed-method approach combining quantitative analysis of 150 regional governments and qualitative case studies in five provinces during 2019-2024, this research investigates how civil service recruitment reforms influence transactional political practices. The study employs New Public Management theory, political patronage theory, and institutional change theory to analyze the transformation of elite behavior. Results indicate that merit system implementation significantly reduces political patronage practices (β = -0.627, p < 0.001), with stronger effects in regions with higher institutional capacity and civil society oversight. However, political elites adapt by shifting patronage mechanisms from recruitment to procurement and project allocation. The study reveals that successful bureaucratic reform requires simultaneous strengthening of transparency mechanisms, political accountability, and civil society participation. These findings contribute to understanding the complex relationship between administrative reform and political behavior change in decentralized governance systems.

Strategi Pengawasan Panwascam Kecamatan Sinjai Borong dalam Menangani Pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak di Kabupaten Sinjai Tahun 2024 sumardi sumardi; Fakhrul Amin; Muhammad Lutfi; Abd Haris
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6674

This study aims to analyze the supervisory strategy of the Panwascam (Central Election Supervisory Agency) of Sinjai Borong District in handling election violations in the 2024 Simultaneous Regional Elections in Sinjai Regency. The study focuses on two main aspects, namely preventive strategies and repressive strategies. The research method uses a qualitative approach with case studies, through in-depth interviews, observation, documentation, and interactive data analysis. The results show that the Panwascam's preventive strategies include socialization of election regulations, political education, and strengthening coordination with village officials and community leaders. This strategy has been proven to increase regulatory understanding among lower-level election organizers and public political awareness, especially first-time voters. Meanwhile, the repressive strategy is implemented through violation handling mechanisms, preparing legal recommendations, and summoning perpetrators and witnesses. Based on field findings, the Panwascam successfully handled one case of violation of ASN neutrality that was recommended to the Regency Bawaslu. This study concludes that the supervision of the Sinjai Borong Panwascam is relatively effective, although it still faces limited resources, low public legal literacy, and strong local political patronage. The results of this study provide a conceptual contribution to strengthening the community-based electoral supervision model, which integrates regulatory, educational, and collaborative aspects. They also serve as practical recommendations for improving the quality of electoral democracy at the local level.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search