Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Journal I La Galigo : Public Administration Journal Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Hisma Kahman
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMAN 1 LUWU UTARA Sulastryani, Sulatryani; Kahman, Hisma
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2889

Abstract

Penelitian  ini  menganalisis  peran kepolisian  dalam  penyidikan  tindak  pidana korupsi  yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peranan  penyidik  dalam   proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Uatara diantaranya ketika melakukan penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta mengumpulkan  dan  menyiita  barang  bukti.  Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi  baik  secara  kauntitas  maupun  kualitas,  anggaran  yang  minim,  sarana  dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati; Sunarding, Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3128

Abstract

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo) Sunarding, Sunarding; Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3129

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO Kahman, Hisma
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4878

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo terlaksana kurang efektif sesuai Perda No. 3 Tahun 2008, termasuk tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan teknis pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan, dan begitu pula pelaksanaan fungsi yang juga terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) perumusan kebijakan teknis dalam bidang kehutanan dan perkebunan sesuai lingkup tugasnya; (b) pelaksanaan pengawasan dan pelayanan umum; (c) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; (d) pelaksanaan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo adalah: substansi hukum (56%), struktur hukum (54%), pengetahuan
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo Sunarding; Kahman, Hisma; Ramadhan, Muh. Rifqy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo) Achmad Said Fadli; Abdul Rahman Nur; Hisma Kahman; Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/8pw17040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo. Pembinaan narapidana merupakan salah satu fungsi utama lembaga pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari aspek frekuensi kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pembina, maupun keberlangsungan program. Meskipun Lapas Palopo telah menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien melalui berbagai program pembinaan seperti kegiatan kerohanian dan pertanian mandiri, kondisi over kapasitas dan keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pembinaan dan sinergi dengan pihak eksternal diperlukan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palopo Panji Jawoto; Hisma Kahman; Laola Subair
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 3 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i3.12074

Abstract

This study examines legal protection for witnesses in criminal cases at the Palopo District Court, focusing on witness examination procedures during trials and challenges in narcotics and domestic violence (KDRT) cases. An empirical juridical approach was employed, with data collected via judge interviews, courtroom observations, and analysis of legal documents based on the Criminal Procedure Code (KUHAP, 2025 revision), Law No. 13/2006 jo. Law No. 31/2014, and Law No. 23/2004. Findings reveal that witness testimonies, expert opinions, documentary evidence, and indicative evidence are effective, despite obstacles such as syndicate threats, long geographical distances, physical/psychological trauma, and suboptimal LPSK responses. Implementation of KUHAP Articles 160–183 and 188 is flexible at the Palopo District Court, but South Sulawesi's social pressures and infrastructural limitations undermine the two valid evidence minimum principle (Article 183 KUHAP). Witness protection is partially successful; inter-agency coordination, document standardization, and apparatus training must be stregngthened for proportional judicial decisions. Expedite LPSK interventions, robust virtual trials, and mobile forensic medical services.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Achmad Said Fadli H Hasmawati hasmawati hasmawati Muh. Rifqy Ramadhan Panji Jawoto Subair, Laola Sulastryani, Sulastryani Sunarding