Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Intizar Jurnal Ilmiah Ecosystem PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan El-Iqtishady Journal of Contemporary Law Studies Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Subair, Laola
Universitas Andi Djemma Palopo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
HAKIKAT HAK PENGELOLAAN DALAM UU NO.5/1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Laola Subair
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080

Abstract

AbstrakHak pengelolaan berpangkal dari hak penguasaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, hak penguasaan ini dikonversi menjadi hak pengelolaan dan menurut Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966. Terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Bagian-bagian hak pengelolaan dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada suatu departemen, instansi, dan daerah swatantra, badan usaha yang seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.Kata Kunci : Hak pengelolaan – UUPA
EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran) Laola Subair
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.854 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran dan untuk mengetahui faktor penghambat yang timbul untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empris, sumber data penulisan diperoleh dari dokumen dan peraturan perundang-undangan dengan jenis data berupa data primer dan sekunder, Narasumber yang diambil penulis adalah Kantor Dinas Kependudukan. Analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yaitu: Pertama: Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari tahun 2015-2017 ternyata banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak berjalan efektiv sekalipun sudah ada aksi nyata yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Kedua : faktor penghambat dari penyelenggara pemerintah (aparat pelaksana) diantaranya dalah aparat pelaksana yang melakukan tindakan diskriminatif dan sosialisasi yang kurang merata. Adapun faktor penghambat yang berasal dari masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam hal ini akta kelahiran dan tidak lengkapnya berkas yang diajukan masyarakat saat pengurusan akta kelahiran.
Akulturasi Budaya Aluk Todolo pada Masyarakat Muslim Abdul Suharlin Basong; Laola Subair; Salmi
Intizar Vol 30 No 2 (2024): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v30i2.24522

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai ajaran masyarakat muslim yang terakulturasi dalam budaya Aluk Todolo dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat Muslim. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan analisis data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa akulturasi budaya Aluk Todolo dalam kondisi sosial masyarakat Muslim di Desa Tasangtongkonan menghasilkan nilai-nilai kesyukuran dan keharmonisan sosial. Konsep-konsep seperti upacara rambu tuka (penyelenggaraan jenazah) dan rambu tuka’ (upacara syukuran) mengintegrasikan tradisi lokal dengan ajaran agama, memperkuat ikatan keluarga dan toleransi. Upacara Rambu Tuka’ (upacara syukuran) menunjukkan persatuan budaya gotong royong dan agama yang memperkaya hubungan sosial dan kehidupan masyarakat Muslim. Temuan ini menyoroti pentingnya integrasi nilai budaya lokal dan ajaran agama dalam membentuk komunitas yang harmonis, toleran, dan inklusif. Ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan untuk menerapkan pendekatan pendidikan yang berbasis kekayaan budaya lokal, sambil mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi dan kerjasama. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mempertahankan tradisi dan ritus keagamaan sebagai alat pendidikan efektif dalam mendorong keragaman dan pemahaman bersama dalam masyarakat majemuk.
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat Penenang Golongan Psikotropika: Kajian Regulasi dan Praktik di Lapangan Salmi, Salmi; Nurdin , Ilham B; Subair, Laola
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 2 (2025): Februari
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i2.3765

Abstract

This study aims to analyze efforts to prevent the abuse of psychotropic drugs and identify obstacles in their implementation. A qualitative method with a normative-empirical approach was used, examining relevant regulations and their application in the field. Data were collected through interviews with law enforcement officers, medical personnel, former abusers, document studies, research reports, scientific articles, and government publications. The findings indicate that psychotropic abuse remains widespread due to low public awareness, weak distribution supervision, and limited rehabilitation facilities. Prevention efforts include public education on the dangers of psychotropics, law enforcement against abusers and illegal drug trafficking, and rehabilitation for individuals suffering from addiction. However, the effectiveness of these measures is hindered by a lack of community participation and inadequate infrastructure, despite sufficient funding. To optimize prevention and intervention efforts, synergy among law enforcement agencies, rehabilitation institutions, medical professionals, and community organizations is essential. Recommended strategies include advocacy, social support, partnerships, and community empowerment. The National Narcotics Agency of South Sulawesi plays a crucial role in these efforts through direct and indirect communication, advocacy, and the formation of anti-drug activist groups to strengthen community involvement in combating psychotropic abuse.
Dampak Hukum Akta Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat Hak Milik Reski, Sri; Subair, Laola; Salmi, Salmi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 25 No. 1 (2025): Ecosystem Vol. 25 No 1, Januari - April Tahun 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v25i1.5778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya mendaftarkan kepemilikan atas tanah dan membuat sertifikat atas tanah tersebut. Penelitian ini dibutuhkan agar dapat mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum yang timbul jika transaksi jual beli dilakukan tanpa sertifikat. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan sudi literatur dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi tanah tanpa sertifikat memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah, karena dengan tidak adanya sertifikat transaksi tersebut hanya dapat diakui sebagai perjanjian jual beli yang dapat menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli. Kesimpulan dari literatur dan aspek lain yang berkaitan dengan jual beli tanah tanpa sertifikat kepemilikan. This study aims to determine how important it is to register land ownership and make a certificate for the land. This study is needed in order to determine the legal force and legal consequences that arise if a sale and purchase transaction is carried out without a certificate. The type of research in this writing is a normative and empirical legal research method. Data collection techniques use literature studies and interviews. Based on the results of the study, land transactions without certificates have very weak legal force, because in the absence of a certificate, the transaction can only be recognized as a sale and purchase agreement that can cause losses between the seller and the buyer. Conclusions from the literature and other aspects related to the sale and purchase of land without a certificate of ownership.
DAMPAK HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE CROSS – BORDER Rahmatullah, Rahmatullah; Subair, Laola
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hokum positif terhadap dampak dari transaksi e-comerrcy crossborder bagi konsumen. agar masayarat dapat mengetahui dan memahami ketentuan dalam melakukan transaksi secara daring terutama ketika lintas Negara, sehingga dapat mengantisipasi akibat hokum yang akan timbul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain-lain, serta dapat mencerminkan pendapat para akademisi. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis e-commerce bisa ditemukan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 mengenai Perlindungan Konsumen dan dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. UU ITE telah memberikan pilihan hukum sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) yang mana dijelaskan bahwasanya para pihak ketika melakukan transaksi diberikan kekuatan untuk menentukan hukum yang sah untuk digunakan sebagai media transaksi digital luar negeri. Permasalahan yang ada dalam transaksi secara cross border adalah perjanjian baku yang tertulis pada perjanjian diantara pelaku usaha dan konsumen dengan metode “klik” ini menyebabkan tidak adanya tawar – menawar antara konsumen dan pelaku usaha termsuk dalamnya peroses penyelasaian ketika ada permasalahan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Subair, Laola; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Puspitasari, Eka Putri
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli tanah, khususnya yang dilakukan secara akta di bawah tangan, dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Transaksi jual beli tanah secara akta di bawah tangan masih sering dilakukan di masyarakat meskipun regulasi yang ada mengamanatkan penggunaan akta yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mengkaji pertentangan antara regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Penelitian ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai akta yang sah dalam regulasi pertanahan dengan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang jelas dan formalitas hukum dalam transaksi jual beli. Penelitian ini mengadopsi asas lex specialis derogat legi generali, yang menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli tanah di bawah tangan diakui, namun pembuktian dan perlindungan hukum bagi pembeli tetap terbatas. Perlindungan hukum bagi pembeli dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh pihak berwenang, dengan memperhatikan kejelasan peraturan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah
Co-Authors Abdul Suharlin Basong Nurdin , Ilham B Puspitasari, Eka Putri Rahmatullah Rahmatullah Reski, Sri Salmi Salmi, Salmi