Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Mediasi oleh Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Ratna Sari Pratiwi; Nanik Sutarni; Muhammad Fauzan Hidayat
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.648

Acquired land questions that are not as per clear arrangements, bringing about irreconcilable circumstances between families. This is known as a "land debate". Land debates are land questions between people, legitimate substances or organizations that don't have an expansive socio-political effect. The goals of this examination are 1) To decide the execution of intercession by the Office of Spatial Agrarian Affairs/National Land Agency of Boyolali Regency in the settlement of legacy debates. 2) Knowing the hindrances in the execution of legacy question settlement intercession by the Office of Spatial Agrarian Affairs/National Land Agency of Boyolali Regency. 3) Knowing the job of an outsider as a go between. The exploration approach utilized in this examination is an observational juridical methodology. This exploration is clear examination. The sort of information utilized is essential information utilizing essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. Strategies for gathering information through interviews, documentation, writing study and other inquiries identified with the object of exploration. The information investigation strategy utilized enlightening subjective. The consequences of the exploration are 1) The most common way of carrying out the intervention completed by the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Boyolali Regency is as per the arrangements in the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases which incorporate : Case study; Initial case title;' Recorded aftereffects of starting case title; Mediation; Final case degree; Minutes of case settlement. Imperatives looked during the time spent carrying out the intervention The shortfall of the respondent and the whereabouts of the litigant is obscure. 3) The Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Boyolali Regency generally includes an outsider in helping the smooth course of intervention. From the consequences of the investigation, it is suggested that the Division of control and treatment of debates in the Agrarian and Spatial Planning Office/Land Agency of Boyolali Regency should lead an assessment after every intercession is completed so the execution of additional intervention can run as expected and agree and harmony between the gatherings. Memperoleh pertanyaan tanah yang tidak sesuai pengaturan yang jelas, membawa situasi yang tidak dapat didamaikan antara keluarga. Ini dikenal sebagai "debat tanah". Debat tanah adalah pertanyaan tanah antara orang-orang, elemen atau yayasan yang sah yang tidak memiliki efek sosial-politik yang luas. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk memutuskan pelaksanaan intervensi oleh Badan Usaha Pertanahan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Umum Rezim Boyolali dalam penyelesaian sengketa warisan. 2) Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan intervensi penyelesaian debat warisan oleh Badan Penataan Ruang Agraria/Organisasi Pertanahan Umum Rezim Boyolali. 3) Mengetahui pekerjaan orang luar sebagai perantara. Pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis observasional. Pemeriksaan ini jelas eksplorasi. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi penting yang menggunakan bahan-bahan yang penting, tambahan dan tersier yang halal. Teknik pengumpulan informasi melalui wawancara, dokumentasi, studi penulisan dan kegiatan lain yang diidentifikasi dengan objek eksplorasi. Strategi investigasi informasi yang digunakan jelas subjektif. Akibat dari penyidikan tersebut adalah 1) Cara pelaksanaan intervensi yang paling umum dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan pengaturan dalam Pedoman Imam Masalah Agraria dan Penataan Ruang/Atas Peraturan Pertanahan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan yang memuat : Analisis kontekstual; Judul kasus awal;' Efek samping dari rekaman judul kasus yang mendasarinya; Perantaraan; gelar kasus terakhir; Berita acara penyelesaian kasus. Keterbatasan yang dialami dalam siklus syafaat Kekurangan termohon dan keberadaan penggugat tidak jelas. 3) Tempat Kerja Penataan Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Umum Peraturan Daerah Boyolali biasanya melibatkan pihak luar dalam membantu kelancaran siklus intervensi. Dari hasil pemeriksaan, direkomendasikan agar pembagian penguasaan dan perlakuan perdebatan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Rezim Boyolali harus memimpin penilaian setelah setiap syafaat selesai sehingga dapat dilakukan intervensi lebih lanjut. berjalan sesuai harapan dan sepakat serta harmonis antar pertemuan.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Solo Di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo) Rachma Zaini Winarda; Joko Mardiyanto; Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.661

Abstract : The aim of this study is to work out The implementation of land acquisition for development, specifically in Boyolali Regency. The implementation of land acquisition aims to make sure the supply of land for development within the public interest in Indonesia as stipulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development within the Public Interest. The approach method used is empirical juridical, the sort of research may be a qualitative approach. Methods of knowledge collection using interviews, literature study and documentation. the tactic used is data analysis by collecting the info obtained. The stages in land acquisition include: drawing board , preparation stage, implementation stage, and yield submission stage. The implementation of land acquisition for road construction includes inventory and identification of tenure , ownership, and utilization, compensation assessment, deliberation on compensation determination, granting compensation, and disposal of village treasury land; obstacles and solutions: within the measurement using village drawings that are still not accurate, they're replaced with the newest method, namely using digital measuring instruments in order that the calculation of the world is more accurate. the necessity for coordination between Task Force A, Task Force B, village officials. The calculation of compensation by the Assessment Team is decided consistent with the points and consistent with the identification data from the nominative data in order that if there are community members who don't accept as true with the worth of the land value, a consignment are often administered .The conclusion of this study states that the implementation of land acquisition for development is in accordance with Law No. 2 of 2012 and Presidential Regulation No. 19 of 2021. The community must understand the stages in land acquisition and compensation and supply socialization of the legal basis for land acquisition, Unite and achieve an agreement on perceptions between residents and therefore the government regarding the worth of the land price. Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan pengadaan tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di Indonesia tertuang dalam Undang – Undang yang Nomor 2 Tahun 2012 berisi tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris, jenis penelitiannya pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Metode yang digunakan analisis data dengan menghimpun keseluruhandata yang diperoleh.Tahapan dalam pengadaan tanah antara lain : tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan penyerahan hasil. Tata cara pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol meliputi Inventarisasi serta identifikasi penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan untuk ganti kerugian, pemberian hak ganti rugi, dan pelepasan tanah kas desa; hambatan dan penyelesaian: didalam pengukuran menggunakan sket gambar desa yang masih manual belum akurat digantikan dengan metode terbaru yaitu menggunakan alat ukur digital sehingga perhitungan luasnya lebih akurat. Perlunya koordinasi antara Satgas A, Satgas B, perangkat desa.. Perhitungan ganti rugi oleh Tim Penilai yang ditentukan sesuai poin – poin dan sesuai data identifikasi dari data nominatif sehingga jika ada warga masyarakat tidak setuju dengan harga nilai tanah maka dapat dilakukan konsinyasi. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa tahap pengadaan tanah untuk pembangunan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021.Masyarakat harus memahami tahapan dalam pengadaan tanah dan ganti rugi serta memberikan sosialisasi dasar hukum pengadaan tanah, Menyatukan dan mencapai kesepakatan tentang persepsi antara warga dengan pemerintah mengenai nilai harga tanah yang diganti rugi.

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA OLEH KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (Studi Kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali) Fajar Wirawan; Nanik Sutarni; Muhammad Fauzan Hidayat
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.684

Village Assets are one of the assets belonging to the Village Government that are utilized and managed for a business activity which will later become one of the sources of Village income. One of the village assets that can be managed by the village is in the form of village treasury land. In the management of this Village Cash Land, it must be in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. However, there are often cases of abuse in the management of Village Treasury Land by the Village Head, therefore there is a need for law enforcement in the problem of misuse of Village Treasury Land management. The purpose of this study was to find out about the management of Village Cash Land by the Village Head in Pusporenggo Village, Musuk District, Boyolali Regency and to find out the obstacles faced in managing Village Cash Land in Pusporenggo Village, Musuk District, Boyolali Regency. The research method used in this study is a research with an empirical juridical approach, where the data are taken directly and real from the results of interviews and literature studies. The results of research on the management of village treasury land in Pusporenggo Village have been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016, which is managed through leases and cooperation in the use of buildings for handover, namely in the form of renting shop houses, renting land for agriculture, building construction. Meetings that are rented out for receptions, construction of dams in cooperation with PDAM, and construction of soccer fields. In managing the village treasury land in Pusporenggo Village, it is through an auction system. The obstacle in managing village treasury land in Pusporenggo Village is that there are still many tenants who violate the contents of the lease agreement that was agreed upon at the beginning, namely the rent payment is in arrears by the tenant. It is hoped that the Village Government will give strict sanctions to village treasury land tenants who are in arrears in their rent payments. Aset Desa adalah merupakan salah satu kekayaan milikPemerintah Desa yang dimanfaatkan dan dikelola untuk suatu kegiatan usaha yang nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan Desa. Salah satu aset desa yang dapat dikelola oleh desa adalah berupa tanah kas desa. Dalam pengelolaan atas Tanah Kas Desa ini haruslah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi seringkali terjadi beberapa kasus terhadap penyalahgunaan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum dalam permasalahan penyalahgunaan pengelolaan Tanah Kas Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolalidan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dimana data diambil secara langsung dan nyata dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian tentang pengelolaan tanah kas desa di Desa Pusporenggo telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dikelola dengan melalui sewa dan kerjasama pemanfaatan bangun guna serah, yaitu berupa sewa bangunan ruko-ruko, sewa tanah untuk pertanian, pembangunan gedung pertemuan yang disewakan untuk acara resepsi, pembuatan embung kerjasama dengan PDAM, dan pembangunan lapangan sepak bola. Dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Pusporenggo ini dengan melalui sistem lelang. Adapun hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Pusporenggo adalah masih banyak penyewa yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian sewa yang telah disepakati di awal, yaitu menunggaknya pembayaran uang sewanya oleh pihak penyewa. Diharapkan Pemerintah Desa memberikan sanksi yang tegas kepada penyewa tanah kas desa yang menunggak pembayaran sewanya.

Penetapan Dana Desa Sebagai Force Majeure Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Gemawang Tahun 2020-2022 Supriyono Supriyono; Nanik Sutarni; Adhiputro Pangarso Wicaksono
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.894

DETERMINATION OF VILLAGE FUND AS A FORCE MAJEUR IN HANDLING CORONA VIRUS DISEASE 2019 IN GEMAWANG VILLAGE 2020-2022 Gemawang Village is one of the villages in Jambu District, Semarang Regency which implements Law Number 6 of 2014 concerning Villages, but in determining the different 2019 Corona Virus Disease handling budgets in 2020-2022 which is mandatory in the budget, it requires a sufficient process. long considering that the determination of the budget has been determined in the previous year. Some of the problems that arise as a result of the Corona Virus Disease 2019 pandemic require several problem formulations in completing the budget changes that have been set, so that everything can be carried out in accordance with the government's expectations but does not leave the basis for determining the deliberation set by the village and approved by the Village Consultative Body. The purpose of this study was to find out about village procedures in force majeure in determining the budget for handling Corona Virus Disease 2019 in Gemawang Village in 2020 to 2022 based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In Gemawang Village, Jambu District, Semarang Regency, this research uses an empirical juridical approach which examines the process of determining the budget process for determining the 2019 Corona Virus Disease Handling Budget in Gemawang Village, Jambu District, Semarang Regency. Some of the benefits for the author in compiling this thesis, one of which is to fulfill the requirements for a Bachelor of Law, knowing the process in determining the Corona Virus Disease 2019 budget in Gemawang Village, as a legal research study on Force Majeure in Determining the 2019 Corona Virus Disease Management Budget in Gemawang Village. The results of the research on the determination of the Village Fund as a Force Majeur in Handling Corona Virus Disease 2019 in Gemawang Village in 2020 - 2022, are in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Ministerial Regulations and Presidential Regulations, this proves that the Gemawang Village Government has implemented regulations set by the government to protect citizens from the spread of covid-19 with a budget sourced from the Village Fund for handling Corona Virus Disease 2019 in Gemawang Village, in a state of force (force majeure) as a non-natural disaster determined by the central government which has an impact on the determination a budget managed by the village sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. PENETAPAN DANA DESA SEBAGAI FORCE MAJEUR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA GEMAWANG TAHUN 2020-2022 Desa Gemawang adalah salah satu Desa di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam penetapan anggaran penangganan Corona Virus Disease 2019 yang berbeda-beda pada tahun 2020-2022 yang wajib di anggaran, membutuhkan proses yang cukup panjang mengingat bahwa penetapan anggaran sudah di tetapkan ditahun sebelumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dari akibat pendemi Corona Virus Disease 2019 dibutuhkan beberapa rumusan masalah dalam menyelesaikan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan, agar semua dapat terlaksana sesuai dengan harapan pemerintah namun tidak meninggalkan dasar penetapan musyawarah yang ditetapkan desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang tata cara desa dalam force majeure dalam menetapkan anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Gemawang di tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana mengkaji proses proses penetapan anggaran penetapan Anggaran Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Beberapa manfaat penulis dalam menyusun skripsi ini, salah satunya untuk memenuhi syarat Sarjana Hukum, mengetahui proses dalam penetapan anggaran penangganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Gemawang, sebagai kajian penelitian hukum tentang Force Majeure dalam Penetapan Anggaran Penangganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Gemawang. Hasil Penelitian Penetapan Dana Desa Sebagai Force Majeur Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Desa Gemawang Tahun 2020 - 2022, sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden , Hal ini membuktikan bahwa Pemeritah Desa Gemawang telah melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi warga masyarakat dari penyebaran covid-19 dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa Gemawang, dalam keadaan memaksa ( force majeure ) sebagai bencana non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berdampak pada penetapan anggaran yang dikelola oleh desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Bayu Purwo Andoko; Nanik Sutarni; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.895

The administration of the state is identical with power based on authority. For example, in the local government environment, namely the authority in the field of transportation for parking matters, which in the Boyolali Regency Government is contained in Local regulations number 19 of 2016 concerning Parking Management, which is carried out by the Department of Transportation. The implementation of good parking is intended to support development and economic growth and ensure safety, smoothness, order, security and comfort. However, in reality there are still parking activities that are not appropriate and interfere with safety, smoothness, order, security, and comfort, both for motorists using road users and pedestrians using sidewalks. The purpose of this study was to determine the implementation of the Regional Regulation on Parking Management and the obstacles faced. This research is a descriptive research with an empirical juridical approach. By collecting primary data by conducting interviews with officials at the Department of Transportation in charge of parking matters, namely the Head of the Operational Supervision and Violation Enforcement Section. Based on the results of the study, it is understood that the implementation of Local regulations number 19 of 2016, which was carried out by the Department of Transportation was followed up by Local regulations of Boyolali Regency number 12 of 2021 concerning Public Service Retribution, Local regulations of Boyolali Regency number 13 of 2021 concerning Business Services Retribution, and Decree of the Head of the Department of Transportation number 189.6/028/4.11/2021 concerning Standard Operating Procedures at the Department of Transportation. For obstacles, there are budget allocations for the completeness of parking officers, the number of employees who are still lacking, as well as facilities for moving vehicles in the form of locks and vehicle cranes and there are still parking activities that are not in accordance with the provisions. Thus, additional budget allocations, additional staff and facilities, as well as strengthening the duties, functions, and roles of the Department of Transportation still need to be improved by the Boyolali Regency Government. Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Contohnya dalam lingkungan pemerintah daerah, yaitu pada kewenangan bidang perhubungan urusan perparkiran yang mana di Pemkab Boyolali tertuang dalam Perda nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan parkir yang baik dimaksudkan agar menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kegiatan parkir yang tidak sesuai dan mengganggu keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, baik bagi pengendara kendaraan bermotor pengguna jalan maupun pejalan kaki pengguna trotoar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perparkiran dan hambatan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Dengan pengambilan data primer dengan melakukan wawancara dengan pejabat pada Dinas Perhubungan yang membidangi urusan perparkiran yaitu Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan Perda nomor 19 tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Boyolali nomor 13 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan nomor 189.6/028/4.11/2021 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan. Untuk hambatan terdapat pada alokasi anggaran untuk kelengkapan petugas parkir, jumlah pegawai yang masih kurang, maupun sarana untuk pemindahan kendaraan yang berupa gembok dan derek kendaraan serta masih ada kegiatan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian, penambahan alokasi anggaran, penambahan pegawai, dan sarana, serta penguatan tugas, fungsi, dan peran Dinas Perhubungan masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i1.1016

Sexual crimes against children will generally have a negative impact on children's development, both psychologically and in other developments. The objectives of this study are: 1.) Knowing the judges' judgment in making decisions on sexual violence against children in criminal case Number 3 / Pid.Sus.Anak / 2018 / PN.Byl, 2.) Knowing whether the judge's decision at the Boyolali District Court in case Number 3 / Pid.Sus.Anak / 2018 / PN.Byl are in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In compiling this study, the authors used a normative juridical legal approach. The conclusion that the authors get from this research is that the purpose of punishment is not to give sorrow to the perpetrator of a criminal act but is preventive, educative and corrective in nature, so the criminal charges imposed on the child as stated in the ruling are deemed less appropriate and fair and less appropriate. with the level of child error and contrary to the sense of justice in society. The defendant's actions were obscene acts against the victim's child, referring to article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, according to the author, the judge should have dropped Article 81 paragraph (1) and pointed out Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning child protection because from the facts it is clear that the defendant's act was more an act of sexual intercourse which was previously committed as an obscene act. firstly, the elements of the article have been fulfilled for the defendant's act which was consciously committed and had bad faith / intention to commit the act to the victim's child long before the act was committed and of course it could incriminate the defendant.

URGENSI PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI TEORI ECONOMIC ANALYSIST OF LAW Nanik Sutarni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60480

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Online Dispute Resolution terhadap penyelesaian sengketa perdangan elektronik (e-commerce) yang ditinjau dengan teori economic analysist of law. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Online Dispute Resolution relevan untuk diterapkan pada sengketa transaksi e-commerce karena memiliki karakteristik yang sama. Online Dispute Resolution telah sesuai dengan teori economic analysist of law yang memenuhi prinsip kemanfaatan dan keuntungan yang bersifat moneter dan non moneter karena dalam dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Di Indonesia belum terdapat regulasi khusus atau peraturan pelaksanakan mengenai Online DisputeResolution. Berdasarkan Pasal 41 UU ITE, terdapat peluang untuk dikembangkannya Online Dispute Resolution sebagai bentuk peran masyarakat mengembangkan teknologi.Para pihak dapat menentukan Online Dispute Resolution sebagai choice of forum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, yang kemudian pelaksanaannya berdasarkan UU APS.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search