Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LIPONSOS KEPUTIH SURABAYA Laurensya Enjelita; Djoko Widodo; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya membuat masyarakat kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Surabaya salah satunya yaitu maraknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh sebab itu dengan hadirnya instansi pemerintah yaitu UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih untuk melakukan pemberdayaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat meningkatkan potensi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Di UPTD Liponsos Keputih menunjukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dinilai belum maksimal karena dinilai dengan menggunakan 5 indikator menurut Suharto yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan, dan pemeliharaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum berjalan maksimal karena terbatasnya pendamping yang membuat kurangnya pengawasan saat pelatihan, hasil karya yang dihasilkan belum maksimal meskipun sudah dipasarkan melalui E-Peken dan kurangnya pemenuhan dari segi papan untuk klien PMKS.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT: (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur) Indri Habsari; Djoko Widodo; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan harus efektif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menghilangkan presepsi birokrasi yang kurang ramah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh kinerja pegawai pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang dimulai pada tanggal 03 April – 30 April 2023. Besar sampel sebanyak 154 responden masyarakat yang menggunkan jasa pelayanan publik di kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan survey sebagai desain penelitian utama yang merupakan jenis penelitian kuantitatif dan dokumentasi pada tempat penelitian. Teknik yang dilakukan menggunakan Analisis Regresi Sederhana yang menggunakan uji-t Parsial. Pada gambar diatas dapat disimpulkan jika P value (sig) <alpha (0,05) maka keputusan tolak Ho , kesimpulannya taraf uji (5%) cukup bukti bahwa kinerja pegawai (X) mempengaruhi kepuasan masyarakat (y). dan kemudian dari hasil analisis regresi sederhana menunjukan regresi inerja pegawain (x) sejumlah 0.641 yang bertanda positif ,dapat disimpulakan bahwasannya kinerja pegawai yang makin baik akan mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan masyarakat. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan pelayanan harus meningkatkan sarana dan prasarana seperti agar teraihnya kepuasan masyarakat yang melambangkan symbol keberhasilan melalui penyelenggaran pelayanan publik.
Implementasi Kebijakan Pembentukan Dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Suatu Studi Tentang Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya) Krisna Syarif Hidayatulloh; Endang Indartuti; Adi Soesiantoro
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i2.7120

Abstract

Dalam mengatur sebuah daerah maka dibutuhkan kebijakan publik, kebijakan publik sendiri memiliki definisi tersendiri yaitu keputusan sebagai pedoman untuk bertindak terhadap suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu dasar yang digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional mengenai suatu kebijakan tertentu. Peraturan Walikota Surabaya No 112 Tahun 2022 merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.  Parameter kebijakan yang baik perlu diimplementasikan berdasarkan empat indikator menurut George C. Edward yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif deskriptif. Sasaran dalam kebijakan ini adalah pelaksanaan pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK di Kelurahan Pegirian. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua indikator implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa hambatan.
Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Penjualan Hasil Olahan Kerupuk Ikan dengan Sistem Online di Kecamatan Bulak Kenjeran Surabaya Indra Prasta; Endang Indartuti; Adi Soesiantoro
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i2.7118

Abstract

Banyak sekali usaha yang ada di negara indonesia ini. Baik usaha nyang di kelola oleh perusahaan besar, seperti perusahaan ternama yang sudah menyebar luas di indonesia. Ada pula usaha di bidang jasa yang di kelolo oleh berbagai perusahaan yang ada di indonesia, namun untuk usaha mikro kecil dan menengah atau di sebut dengan UMKM dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Pada pembahasan di jurnal ini peneliti membahas tentang pemberdayaan UMKM yang ada di jalan nambangan Kecamatan Bulak Kenjeran Surabaya. Pada intinya peneliti m,eneliti tentang UMKM ini di daderah tersebut karena pada dasarnya di daerah tersebut masih menjual hasil olahan ikan dlewat mulut ke mulut, sedangkan ada beberapa orang atau UMKM yang sudah menjual lewat online. UMKM di surabaya di bina oleh dinas koprasi.
PENGARUH INOVASI RAGAM DAYA TARIK WISATA TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DI TAMAN PRESTASI KOTA SURABAYA Erliana Putri Febriantie; Yusuf Hariyoko; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taman Prestasi merupakan salah satu taman yang berlokasikan di Kota Surabaya dan dibangun pada tahun 1992 yang memiliki luas lahan 6000m2. Dalam tempat wisata selalu identik dengan adanya ragam daya tarik, Taman Prestasi ini memiliki 3 ragam daya tarik wisata yaitu Arena Taman Bermain, Wahana Perahu Kalimas Berbasis Online, dan Panggung Teater. Adanya daya tarik wisata tersebut dijadikan untuk menambah ciri khas pada tempat wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari adanya ragam daya tarik wisata terhadap kepuasan pengunjung di Taman Prestasi Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan jumlah sampel 375 responden dengan perhitungan sampel menggunakan rumus slovin yang merupakan pengunjung Taman Prestasi Kota Surabaya. Prosedur penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik Accidental Sampling dan pengambilan data menggunakan kuesioner dan analisis data dengan regresi linier berganda dengan menggunakan uji-t parsial. Hasil dari penelitian ini diperoleh sebesar 0,110 > 0,05 dan nilai thitung 1,601 < 1,966 (ttabel) pada variabel X1 sehingga dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Arena Taman Bermain, sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 4,379 > ttabel 1,966 pada variabel X2 sehingga dinyatakan signifikan dan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 8,122 > ttabel 1,966 pada variabel X3 sehingga dinyatakan signifikan. Dalam hasil penelitian tersebut disarankan untuk meningkatkan dan mempertahankan ragam daya tarik wisata khususnya dari kepuasan pengunjung agar dapat lebih berkembang dalam segala tingkat kepuasan.
EVALUASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SURABAYA: (Studi Kasus: Taman Bungkul Kota Surabaya) Elsa Regitha Aura Putri; Anggraeny Puspaningtyas; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penataan Pedagang Kaki Lima sering kali dilatarbelakangi oleh banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya yang dapat menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban salah satunya di Taman Bungkul Kota Surabaya. Dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk menata Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak dari penataan. Pedagang Kaki Lima yang terkena dampak dari penataan akan diberikan dan disediakan tempat untuk berjualan kembali pada Sentra Wisata Kuliner Taman Bungkul yang nyaman dan rapi. Namun, meskipun sudah dilakukan relokasi kepada beberapa Pedagang Kaki Lima ke tempat yang lebih nyaman masih ada saja Pedagang Kaki Lima lain yang bermunculan dan membuat ketidaktertiban di pinggir jalan Taman Bungkul Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Bungkul Kota Surabaya. Dengan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan dari William N. Dunn, evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima tidak sepenuhnya berhasil karena masih ada Pedagang Kaki Lima yang kembali ke lokasi lama atau di pinggir jalan karena biaya retribusi yang tidak tepat sasaran dengan fasilitas dan penghasilan yang didapatkan.
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN Noeke Dwi Ratna Romadhoni; Joko Widodo; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan inovasi. Kualitas dan kompetensi SDM menjadi aset berharga bagi organisasi dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Kinerja pegawai memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kedisiplinan. Kedisiplinan adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, tugas, tanggung jawab, dan nilai-nilai organisasi. Ketika seorang pegawai memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, hal tersebut cenderung berdampak positif pada kinerjanya. Kedisiplinan dan motivasi merupakan faktor penting yang perlu ditanamkan dalam sebuah instansi, terutama dalam konteks pelayanan publik. Gabungan antara kedisiplinan yang kuat dan motivasi yang tinggi menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan di wilayah Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pegawai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 61 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Kelurahan wilayah Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA SURABAYA: (Studi Pada UPTD Kampung Anak Wonorejo) Anisah Anisah Puteri Djatmiko; Yusuf Hariyoko; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Surabaya city government cares about the welfare of street children. In 2009 the Surabaya City Public Children's Village program was designed by the Social Service and then 3 UPTD offices were formed which included the UPTD Kampung, Kalijudan State Children's Village UPTD, Griya Werdha Home. Government communication with the perpetrators who are responsible for screening Street Children who live in the city of Surabaya. The role of the community in reducing the number of street children directly reduces poverty for the families to be accommodated. This study aims to look at the implementation of the State Children's Village Program at UPTD Wonorejo State Children's Village. The research method that the writer uses is descriptive qualitative research. And the successful implementation of the Surabaya City State Children's Village program was analyzed by the author using 4 indicators derived from Edward III's theory. 4 indicators which include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic structure. The results of the research analysis revealed that all assisted residents at UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo carry out coaching activities and activities to increase interest in talent. The emergence of problems with street children makes the authors provide suggestions for improvements to the personality of street children for the better.Abstract is the essence of the article content. It contains the summary of the whole text without taking too much detail on each part of the text.Avoid writing any acronym except it is widely known or has been stated before.
PENYULUHAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA SAMBI KEREP KEC. REJOSO, KAB. NGANJUK Arif Darmawan; Adi Soesiantoro; Indah Murti
ABDIMAS Vol 3 No 04 (2023): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan pemerintah dengan Masyarakat dalam suatu negara sangatlah penting karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau Masyarakat. Begitupun dengan adanya suatu wilayah. Dalam tata hubungan pemerintah dengan Masyarakat dikenal Hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan Masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan secara tepat. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Analisis Pelayanan Surat Izin Mengemudi Menggunakan Perspektif Dynamic Governance di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Colombo Kota Surabaya Solehuddin; Dida Rahmadanik; Adi Soesiantoro
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 9 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i9.8638

Abstract

Online SIM service policy, Satpas Colombo Surabaya continues to strive to improve online SIM services so that urban residents of Surabaya who have very high mobility and are busy can still extend their SIM through online SIM which can be done at Satpas Colombo, Surabaya City. The government's commitment to improving public services in Indonesia through improving governance or reforming the bureaucracy to create good governance by referring to three indicators, namely Thinking Ahead, Thinking Again, and Thinking Across. This study aims to analyze the application of dynamic governance in the implementation of public services at the SATPAS Colombo Office, Surabaya City. This study uses a qualitative method that uses primary data and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Driving License (SIM) service at SATPAS Colombo Surabaya has shown significant progress through the application of the Dynamic Governance concept, especially with the use of information technology in the online SIM registration and management system which increases efficiency, transparency, and accessibility. This innovation is strengthened by routine evaluation, cross-sector collaboration, as well as proactive leadership support and employee readiness to face change. However, its implementation still faces a number of obstacles such as technical disruptions, limited ICT infrastructure in several areas, low digital literacy among the community, and minimal public involvement in the service planning and evaluation process.