Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Adi Soesiantoro
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN 6A UNTUK MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATAWAN: STUDI PADA WISATA SEJARAH MUSEUM TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Sri Astutik; Indah Murti; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata sejarah berbasis pendekatan 6A dalam meningkatkan daya tarik wisatawan di Museum Trowulan Kabupaten Mojokerto. Pendekatan 6A yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep pengembangan destinasi pariwisata yang dikemukakan oleh Buhalis (2000), yang meliputi attraction, amenities, activities, accessibility, ancillary services, dan available packages. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke Museum Trowulan jika dibandingkan dengan destinasi wisata lain di Kabupaten Mojokerto, meskipun museum ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sebagai pusat peninggalan Kerajaan Majapahit. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik utama Museum Trowulan terletak pada koleksi artefak bersejarah dan nilai edukatif yang tinggi.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI LANGKAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIDOTOPO, KECAMATAN SEMAMPIR, KOTA SURABAYA Erdianzah Dicky Pramudia; Indah Murti; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2871

Abstract

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta jiwa atau 8,25 persen dari total penduduk. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), koordinator PKH, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Sidotopo secara umum telah berjalan cukup baik. Dimensi komunikasi didukung oleh penyampaian informasi yang berjenjang dan konsisten, meskipun masih terdapat kendala komunikasi pada sebagian KPM. Dimensi sumber daya didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat keterbatasan anggaran operasional. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen, integritas, dan responsivitas pelaksana dalam menjalankan program. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan dengan baik. Faktor pendukung implementasi meliputi komunikasi yang terstruktur, ketersediaan sumber daya manusia, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung, sedangkan faktor penghambatnya adalah kendala komunikasi dengan sebagian KPM dan keterbatasan anggaran operasional. Dengan demikian, implementasi PKH di Kelurahan Sidotopo telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi dan dukungan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN KLA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI SURABAYA: STUDI KASUS KELURAHAN GUNUNGSARI Sofiana; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2524

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi setiap hak anak di Indonesia bekerjasama UNICEF menerapkan sebuah Konsep Kota Layak Anak sebagai strategi untuk mewujudkan perlindungan Hak Anak secara menyeluruh di tingkat daerah. Untuk itu dalam memperkuat sistem KLA yang ada, Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 di Kelurahan Gunungsari serta faktor pendorong dan penghambat implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Teori George Edward III (komunikasi, smber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 berhasil dikarenakan penilaian keempat indikator George Edward III berhasil dilaksanakan semua, serta faktor pendorong tersebut berasal dari dukungan moril Lembaga dan masyarakat, serta masyarakat yang rela berkontribusi untuk program sedangkan faktor penghambat terletak pada tidak meratanya sosialisasi program di tiap rumah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI SMP NEGERI 2 TAMAN KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR Hani Alviana Putri; Indah Murti; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2872

Abstract

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan sekolah inklusif untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Layanan Disabilitas, pihak sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), wali murid, dan peserta didik penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sekolah inklusif telah berjalan cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, dukungan sumber daya, komitmen sekolah, serta adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, UPTD Layanan Disabilitas, keberadaan GPK, dan kerja sama antar pihak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah GPK yang terbatas, keberagaman kebutuhan peserta didik disabilitas, dan masih ditemukannya perilaku perundungan (bullying).
Co-Authors Ach Dzulfikar Iskandar Anggraeny Puspaningtyas Anisah Anisah Puteri Djatmiko Anugrah Surya Ramadhan Arif Darmawan Arnoldus Umbu Pati Djoko Widodo Elsa Regitha Aura Putri Endang Indartuti Erdianzah Dicky Pramudia Erliana Putri Febriantie Hani Alviana Putri Indah Murti, Indah Indra Prasta Indri Habsari Joko Widodo Krisna Syarif Hidayatulloh Laurencia Yudi Venezia Laurensya Enjelita M. Kendry Widiyanto Muhammad Bimantoko Mahendra Putra Niko Dwi Laksono Niko Dwi Laksono Narmadi Noeke Dwi Ratna Romadhoni Revi Pravira Pangestuti Rifanda Hermawan Sofiana Sri Astutik Sukarno Hardjo Soewito Taufilillah Ifada Ufid Nur Ufida Vina Yuvina Yusuf Hariyoko Yusuf Hariyono Zakariya Zakariya