Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Perlindungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian Elektronik di Indonesia pada Era Transformasi Digital Fadhila Nur Lisa Maharani; Moh. Taufik; Sanusi Sanusi
Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol. 4 No. 3 (2026): September: Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/bima.v4i3.2997

Abstract

Transformasi digital telah secara fundamental mengubah cara masyarakat Indonesia membuat perjanjian, bergeser dari bentuk konvensional ke perjanjian elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti platform e-commerce, aplikasi perbankan digital, dan tanda tangan elektronik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian elektronik berdasarkan persyaratan hukum untuk perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHP Indonesia, memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam kontrak elektronik standar, menentukan posisi dan kekuatan pembuktian dokumen atau akta elektronik dalam menyelesaikan sengketa, dan menganalisis peran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE), dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keempat persyaratan validitas berdasarkan Pasal 1320 tetap berlaku untuk perjanjian elektronik, meskipun memerlukan rekonseptualisasi, khususnya mengenai unsur persetujuan dan kapasitas hukum, yang sulit diverifikasi dalam sistem elektronik. Kontrak elektronik standar yang disusun secara sepihak oleh pelaku bisnis menciptakan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar yang memerlukan perlindungan hukum melalui prinsip itikad baik dan pengawasan terhadap klausul pembebasan tanggung jawab. Dokumen dan akta elektronik telah diakui sebagai bukti yang sah, namun kekuatan pembuktiannya masih bergantung pada keandalan sistem elektronik dan kejelasan mengenai otoritas otentikasi.
Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Sudut Pandang HAM Sanusi Sanusi; Rezike Nurul Ergiarti; Fajar Ari Sudewo; Mukhidin Mukhidin; Moh. Taufik
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): January : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.432

Abstract

This study critically examines access to justice for minors who are victims of rape in the context of the Indonesian criminal justice system, with a special focus on the human rights perspective. This study is motivated by the high number of cases of sexual violence against children and the complexity of handling them in the Indonesian legal system. The research problem is how to protect human rights for minors who are victims of rape in the law enforcement system in Indonesia. The research method uses qualitative normative legal research by analyzing legal doctrine and related legislation. The research method used is qualitative normative legal research, namely examining various laws and regulations and related literature to understand legal principles and their implementation in the field. The results of the study show that in terms of legal-normative, the protection of children's human rights is regulated in various national and international laws and regulations. However, there are several challenges in its implementation in the field such as limited understanding of law enforcement officers, facilities, and implementing regulations. For this reason, it is necessary to strengthen socialization, legal frameworks and implementation facilities, and continuous evaluation in order to realize universal protection of children's human rights. This study identifies systemic challenges faced by victims in seeking justice, including child-unfriendly legal procedures, lack of psychosocial support, and persistent social stigma. The study’s main findings indicate significant gaps between international human rights standards on child protection and practices on the ground. This study argues for a comprehensive reform of Indonesia’s criminal justice system to better accommodate the needs and rights of child victims, including the provision of specialized legal assistance, increased sensitivity of law enforcement officers, and the development of recovery-centered justice mechanisms. This study offers concrete recommendations for system improvement, which are expected to serve as a reference for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders in efforts to improve access to justice for child rape victims in Indonesia.