Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Alan Bayu Aji
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16059

Abstract

Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara konstitusi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat mutlak. Dalam penelitian ini terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan yang berbeda tentang kedudukan hukum pemohon yaitu putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, di mana dari kedua putusan tersebut memiliki permohonan yang serupa tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, namun Mahkamah memberikan putusan kedudukan hukum yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana kedudukan pemohon dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, kedua mengenai pandangan Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi tentang kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian kedudukan hukum pemohon oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan kedudukan kepada pemohon. Hal tersebut menunjukan sikap Inkosistensi Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan kebijakan hukum terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi seharusnya menunjukan konsistensi dalam pemberian kedudukan hukum khususnya terkait dengan permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka. Kata Kunci:Inkonsistensi; Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi. 
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA Alan Bayu Aji; Retno Agus Setiawan
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 1, No 2 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v1i2.819

Abstract

This article aims to determine the relationship between the central government and the village government in village financial reporting which is reviewed in a normative juridical manner through a statutory approach. Currently, the village government has a heavy burden because in addition to having to provide services directly to the community, it must make village financial reports both to the regional government and the central government. Based on these problems, this article has several formulations including (1) How to regulate the relationship between the central government and village governments in village financial reporting; and (2) How to Model the Relationship between the Central Government and the Village Government in the future in village financial reporting. This article is an article with a normative juridical type with a statutory approach and a conceptual approach. The relationship between the Central Government and the Village Government has occurred directly since the birth of the Village Law, the Village Government has an extra burden because it has to carry out all forms of instructions or rules made by the Central Government, especially in terms of Village Financial Reporting, so that the relationship between the Central Government and the Village Government seems formal and rigid, this can be seen from the various rules and policies from the central government that must be implemented by the village government, especially in the field of village financial reporting. There needs to be an arrangement that places more emphasis on the recognition of the village substantially through empowering the village government, and a simpler village financial reporting system through facilitation with an integrated village financial accountability reporting system.