Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Jurnal Hukum Legalita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum West Science Law and Human Rights Keadilan J-CEKI
Nisa Fadhilah
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu) Nisa Fadhilah; Kamilatun Kamilatun
Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.239 KB)

Abstract

Pemeriksaan pada sidang pengadilan pastilah dipimpin oleh seorang hakim, dimana dalam persidangan tersebut hakim dan Jaksa Penuntut Umun bertanya kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan saksi-saksi hal ini dimaksudnya untuk menemukan kebenaran materiilnya seperti waktu dan tempat terjadinya pidana, unsur-unsur pasal yang dilanggar serta hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Selanjutnya sebelum hakim menetapkan putusannyahakim juga akan memeriksa syarat formilnya seperti identitas terdakwa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, serta agama terdakwa. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim yang berupa putusan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri, sedangkan yang menilai putusan tersebut adalah masyarakat luas.
SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu) Kamilatun Kamilatun; Nisa Fadhilah
Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.462 KB)

Abstract

Salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa ini adalah anak, yang memilik peranan dan ciri khusus dan seringkali dijadikan objek tindak kejahatan. Akan tetapi akhirakhir ini justru kejahatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh anak. Akan tetapi meskipun kejatahan tersebut dilakukan oleh anak, kejahatan tersebut tetap mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, namun demikian dalam pemberian hukumannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN Kamilatun; Nisa Fadhilah
Legalita Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.697 KB)

Abstract

Tipiring menurut ketentuan KUHP merupakan perbuatan pidana yang dikatagorikan sebagai perbuatan yang tidak berbahaya yaitu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kasus tipiring ini umumnya diselesaikan dengan mengunakan pendekatan restoratif justice di tingkat Kepolisian. Namun pendekatan restorative justice terkadang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan yang bekenaaan dengan masalah tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Penelitian ini menggunakan metode secara normatif, dan metode secara empiris. Keseluruhan yang telah diperoleh dianalisis kembali secara diskriptif kualitatif, diklasifikasikan dan dipisahkan sesuai dengan pokok permasalahannya sehingga dapat ditarik seuatu kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan implementasi hukuman terhadap pelaku tipiring dalam perkara No. 2/Pid.C/2020/PN Kbu bahwa dalam perkara tindak pidana ringan ini pelaksanaan putusannya dilakukan pada hari itu juga hal ini berlaku untuk semua tindak pidana ringan contohnya perkara lalu lintas hal ini untuk menghindari jangan sampai banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan putusan perkara ini cukup dicatat dibuku register lalu ditandatangi panitera dan hakim yang memimpin sidang tersebut.
UPAYA KEPOLISIAN POLRES LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MODUS GANJAL ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) Nisa Fadhilah; Kamilatun
Legalita Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.266 KB)

Abstract

Automated Teller Machine atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan ATM merupakan sebuah alat yang disediakan oleh pihak Bank bagi nasabahnya untuk memudahkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan secara rutin, seperti penarikan, penyetoran, pembayaran kartu kredit, mentransfer antara sesama Bank atau kepada Bank lain. Akan tetapi saat ini meskipun mesin ATM tersebut telah ditempatkan/diletakkan di area sekitar Bank dan dijaga oleh Satuan Pengamanan (satpam) namun masih saja para pelaku kejahatan masih dapat melakukan aksi kejahatannya dengan berbagai modus operansi, salah satunya dengan melakukan modus ganjal, trik ganjal ini kartu ATM yang masuk oleh nasabah yang dimasukkan ke dalam ATM ini bisa masuk tapi akan sulit untuk keluar seolah-olah kartu ATM ditelan oleh mesin padahal hanya terganjal, kejahatan dengan modus ganjal ini dapat dikualisifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan memberatan melanggar ketentuan Pasal 363 KUHP. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji tentang buku-buku, ketentuan perundang-undangan dan yang berhubunganya dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya Kepolisian Polres Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana ini dilakukan dengan upaya hukum dan upaya diluar hukum (penal dan non penal).
PROSES REKONSTRUKSI DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA : Studi pada Polres Lampung Utara Nisa Fadhilah
Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v4i2.668

Abstract

Pelaksanaan rekonstruksi merupakan langkah awal atau sebagai pemeriksaan pendahuluan bagi pihak kepolisian, dan inisiatif pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi. Rekonstruksi diperlukan apabila masih terdapat beberapa permasalahan yang belum jelas pada saat melakukan penyelidikan, oleh karena itu untuk perlu dilakukan reka ulang kembali bagaimana sesungguhnya peristiwa pidana yang terjadi. Jadi rekonstruksi adalah salah satu metode atau tekhnik pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, pendekatan normatif dengan mengkaji tentang buku-buku, ketentuan perundang-undangan dan yang berhubunganya dengan masalah yang akan dibahas sedangkan pendekatan masalah secara empiris dilakukan melalui proses wawancara dengan nara sumber pada saat melakukan penelitian. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pada Polres Lampung Utara digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih jelas. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu hambatan teknis diantaranya tersangka, saksi, dan masyarakat sedangkan hambatan yuridis diantaranya yaitu saksi yang langsung mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan rekonstruksi. Masyarakat umum yang ingin melihat untuk mengetahui adegan rekonstruksi tersebut sangat ramai dan adanya rekayasa saksi yaitu bukan saksi yang sebenarnya.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi) Nisa Fadhilah
Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat diantaranya ialah tindak pidana pencabulan. Tindak Pidana pencabulan merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Fadhilah, Nisa
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1016

Abstract

Abstrak: Anak merupakan generasi muda hendaknya diperlakukan baik kedua orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama tindak pidana kesopanan. Secara umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep best interest of the child sama dengan proses penyelesaian melalui konsep restorative justice yang mengutamakan Masyarakat, selain itu tujuannya apabila telah terjadi kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak yng sedang berperkara, maka dasar pendamaian inilah yang dijadikan dasar hukum bagi penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan selanjutnya
Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam Menekan Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor yang Sah (Motor Bodong) Fadhilah, Nisa
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1256

Abstract

Transaksi motor second atau motor bekas sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Lampung Utara, namun dalam pelaksanaan jual beli ini motor ini dokumen kelengkapan motor tidak ada tidak atau disebut juga motor bodong. Motor bodong berarti motor yang tidak memliki surat-surat kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Faktor penyebab adanya motor yang tanpa adanya dokumen resmi ini umumnya disebabkan oleh hasil dari tindak pidana misalnya pencurian, begal atau bisa juga disebabkan hilang atau tercecer, bencana alam dan lain-lain serta faktor penegakan hukumnya. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan dengan upaya secara pre-emtif, pre-ventif maupun secara represif.
Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Setiadi, Afrida; Fadhilah, Nisa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.9068

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan terhadap sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana dalam kerangka pembinaan yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek legal serta implementasi praktis dari hak dan kewajiban narapidana berdasarkan ketentuan terbaru tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data sekunder, tulisan ini menganalisis ketentuan hukum dalam UU Pemasyarakatan, kemudian membandingkannya dengan kondisi nyata di lembaga pemasyarakatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hak-hak narapidana telah diatur secara progresif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kurangnya sumber daya manusia. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan eksternal, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta optimalisasi program pembinaan narapidana guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.
Receiving as an attraction for perpetrators of theft crimes (decision study: Number 81/pid.B/PN.kbu) Sanjaya, Diki; Fadhilah, Nisa
Journal of Law Science Vol. 7 No. 2 (2025): April: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i2.6216

Abstract

The phenomenon of shoplifting in Indonesia, which can occur in various conditions and based on its elements, and the importance of government strategies to reduce this problem. One of the issues raised was about receiving goods. Article 480 of the Criminal Code not only describes the legal challenges faced in upholding justice, but also illustrates the need to immediately address the socio-economic factors that drive individuals such as Mr. Gunadi Saputra to commit criminal acts, so that a comprehensive government strategy is needed including stricter law enforcement, which reflects the legal, social, and economic challenges faced by society. This study aims to analyze the application of Article 480 of the Criminal Code in the context of decision Number 81/Pid.B/2024/PN KBU, as well as the factors that make storing attractive for theft perpetrators. The method used is normative juridical, focusing on the analysis of laws and regulations and related literature. The results showed that the criminal acts committed by Mr. Gunadi Saputra as the backbone of the family were influenced by economic needs, a less supervising environment, and available opportunities. Therefore, a comprehensive approach is needed which includes strict law enforcement, public education, and improving economic welfare to create a safer and fairer environment for all.
Co-Authors Adinda Akhsanal Viqria Agustina, Enjelia Putri Kamilatun Kamilatun Sanjaya, Diki Saputra, M. Laskar Ando Setiadi, Afrida Slamet Haryadi