Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Keadilan Jurnal Hukum Legalita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum West Science Law and Human Rights Keadilan Jurnal Cendekia Ilmiah
Nisa Fadhilah
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Criminal Liability for the Perpetrator of Fraud with the Modus of Lending Motorized Vehicles Agustina, Enjelia Putri; Fadhilah, Nisa
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i03.2071

Abstract

Fraud in the form of borrowing motor vehicles under false pretenses is a type of crime that exploits trust in social relationships and is often overlooked in legal discussions. This study aims to analyze the application of Article 378 of the Indonesian Criminal Code and judicial considerations in determining criminal liability in fraud cases using the case study of Decision Number 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi. The research employs a normative juridical method using literature and document analysis to examine the legal framework and factual evidence. Findings indicate that the elements of fraud, both objective and subjective, were fulfilled convincingly. The court imposed a 2-year and 6-month prison sentence, considering both juridical and non-juridical aspects. This study highlights the importance of distinguishing fraud from civil disputes in cases involving personal relationships and emphasizes the necessity for consistent law enforcement to ensure justice and legal certainty.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP RUU TPKS DALAM PEMENUHAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Nisa Fadhilah; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vzqgy904

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia belum sepenuhnya direspons secara memadai oleh sistem hukum yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan keadilan berbasis gender, sehingga mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan normatif. Berangkat dari kebutuhan untuk menggeser paradigma hukum dari berorientasi pada pelaku menjadi berpihak pada korban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. RUU TPKS memperkenalkan perubahan penting, antara lain perluasan definisi kekerasan seksual, penambahan jenis alat bukti seperti pemeriksaan psikologis dan bukti elektronik, serta pengakuan yang tegas terhadap hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif seperti ketidakjelasan redaksional dan belum diaturnya femisida secara eksplisit. Kebaruan utama dalam kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap hubungan antara substansi norma RUU TPKS dengan prinsip keadilan gender, sekaligus menyoroti tantangan implementasi yang dapat menghambat efektivitasnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban, serta menjadi landasan konseptual bagi pembaruan kebijakan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Kata Kunci: RUU TPKS, kekerasan seksual, keadilan gender, hukum normatif, perlindungan korban
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu Saputra, M. Laskar Ando; Fadhilah, Nisa; Haryadi, Slamet
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4114

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi masalah besar di Indonesia dan masih meluas. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 445.502 kasus KDRT pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 401.975 kasus. Tujuan penelitian ini untuk memahami penerapan hukum dalam kasus KDRT dengan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu. Penelitian ini didasarkan pada sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait serta artikel dan jurnal akademis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman dengan menggunakan teori gabungan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang merata serta komitmen untuk mencegah kekerasan di masa depan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Refaldy; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Ahyarudin; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/k7g4a797

Abstract

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk hak kesejahteraan bagi perangkat desa yang seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, pemberian THR di berbagai desa masih menghadapi persoalan diskriminasi administratif dan maladministrasi yang berdampak pada kepastian hak dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi administratif dan maladministrasi dalam pengaturan THR bagi perangkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam besaran, mekanisme, dan waktu pemberian THR tanpa dasar hukum yang jelas, yang mengarah pada diskriminasi administratif. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan prosedur, serta penetapan tunjangan secara sepihak. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi kerja perangkat desa, kepercayaan publik, dan stabilitas kelembagaan desa. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan THR yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: Diskriminasi Administratif; Maladministrasi; Tunjangan Hari Raya; Perangkat  Desa; Tata Kelola Pemerintahan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Refaldy; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Ahyarudin; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/k7g4a797

Abstract

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk hak kesejahteraan bagi perangkat desa yang seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, pemberian THR di berbagai desa masih menghadapi persoalan diskriminasi administratif dan maladministrasi yang berdampak pada kepastian hak dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi administratif dan maladministrasi dalam pengaturan THR bagi perangkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam besaran, mekanisme, dan waktu pemberian THR tanpa dasar hukum yang jelas, yang mengarah pada diskriminasi administratif. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan prosedur, serta penetapan tunjangan secara sepihak. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi kerja perangkat desa, kepercayaan publik, dan stabilitas kelembagaan desa. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan THR yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: Diskriminasi Administratif; Maladministrasi; Tunjangan Hari Raya; Perangkat  Desa; Tata Kelola Pemerintahan.
ANALISIS YURIDIS PERAN KECAMATAN MUARA SUNGKAI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN MELALUI PENCEGAHAN STUNTING Yuli Anwar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/87p62d05

Abstract

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu tantangan serius dalam pemenuhan hak tersebut di Indonesia adalah tingginya angka stunting yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kecamatan Muara Sungkai dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui upaya pencegahan stunting, dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan kerangka otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kecamatan memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pencegahan stunting melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap desa serta lembaga masyarakat. Namun, peran tersebut belum optimal karena terbatasnya kewenangan substantif, dukungan anggaran, serta regulasi yang secara eksplisit mengatur keterlibatan kecamatan dalam isu kesehatan anak. Dalam kerangka otonomi daerah, Kecamatan Muara Sungkai memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi, tetapi memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsinya secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak atas kesehatan. Optimalisasi peran kecamatan menjadi kunci untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah dan memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Kata Kunci: hak anak, kesehatan, kecamatan, otonomi daerah, stunting.    
ANALISIS YURIDIS PERAN KECAMATAN MUARA SUNGKAI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN MELALUI PENCEGAHAN STUNTING Yuli Anwar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/87p62d05

Abstract

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu tantangan serius dalam pemenuhan hak tersebut di Indonesia adalah tingginya angka stunting yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kecamatan Muara Sungkai dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui upaya pencegahan stunting, dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan kerangka otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kecamatan memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pencegahan stunting melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap desa serta lembaga masyarakat. Namun, peran tersebut belum optimal karena terbatasnya kewenangan substantif, dukungan anggaran, serta regulasi yang secara eksplisit mengatur keterlibatan kecamatan dalam isu kesehatan anak. Dalam kerangka otonomi daerah, Kecamatan Muara Sungkai memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi, tetapi memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsinya secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak atas kesehatan. Optimalisasi peran kecamatan menjadi kunci untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah dan memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Kata Kunci: hak anak, kesehatan, kecamatan, otonomi daerah, stunting.    
Co-Authors Adinda Akhsanal Viqria Agustina, Enjelia Putri Ahyarudin Kamilatun Kamilatun Muhammad Refaldy Sanjaya, Diki Saputra, M. Laskar Ando Setiadi, Afrida Slamet Haryadi Yuli Anwar