Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.657
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Jurnal Hukum Lex Generalis Keadilan Jurnal Hukum Legalita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum West Science Law and Human Rights Keadilan Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Nisa Fadhilah
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Muhammad Refaldy; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sdx7mn15

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana, salah satunya terkait dengan maraknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kabupaten Lampung Utara, menelaah penerapan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Aparat penegak hukum di Lampung Utara telah menerapkan ketentuan tersebut secara proporsional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan alat bukti elektronik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya kemampuan teknis dalam bidang forensik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di Kabupaten Lampung Utara telah berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi hukum digital kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan restoratif agar hukum tidak hanya menjerat pelaku, melainkan juga mendidik masyarakat untuk beretika di ruang digital. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencemaran nama baik, media elektronik, Lampung   Utara, UU ITE.  
TINJAUAN YURIDIS DISKRIMINASI ADMINISTRATIF DAN MALADMINISTRASI DALAM PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PERANGKAT DESA DI INDONESIA Ahyarudin; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/k7g4a797

Abstract

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk hak kesejahteraan bagi perangkat desa yang seharusnya dikelola secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, pemberian THR di berbagai desa masih menghadapi persoalan diskriminasi administratif dan maladministrasi yang berdampak pada kepastian hak dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi administratif dan maladministrasi dalam pengaturan THR bagi perangkat desa, serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam besaran, mekanisme, dan waktu pemberian THR tanpa dasar hukum yang jelas, yang mengarah pada diskriminasi administratif. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan prosedur, serta penetapan tunjangan secara sepihak. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini berdampak negatif terhadap motivasi kerja perangkat desa, kepercayaan publik, dan stabilitas kelembagaan desa. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan THR yang lebih adil dan akuntabel. Kata Kunci: Diskriminasi Administratif; Maladministrasi; Tunjangan Hari Raya; Perangkat  Desa; Tata Kelola Pemerintahan.
ANALISIS YURIDIS PERAN KECAMATAN MUARA SUNGKAI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN MELALUI PENCEGAHAN STUNTING Yuli Anwar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/87p62d05

Abstract

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu tantangan serius dalam pemenuhan hak tersebut di Indonesia adalah tingginya angka stunting yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kecamatan Muara Sungkai dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui upaya pencegahan stunting, dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan kerangka otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kecamatan memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pencegahan stunting melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap desa serta lembaga masyarakat. Namun, peran tersebut belum optimal karena terbatasnya kewenangan substantif, dukungan anggaran, serta regulasi yang secara eksplisit mengatur keterlibatan kecamatan dalam isu kesehatan anak. Dalam kerangka otonomi daerah, Kecamatan Muara Sungkai memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi, tetapi memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsinya secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak atas kesehatan. Optimalisasi peran kecamatan menjadi kunci untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah dan memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Kata Kunci: hak anak, kesehatan, kecamatan, otonomi daerah, stunting.    
ANALISIS YURIDIS PERAN KECAMATAN MUARA SUNGKAI DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN MELALUI PENCEGAHAN STUNTING Yuli Anwar; Nisa Fadhilah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/87p62d05

Abstract

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu tantangan serius dalam pemenuhan hak tersebut di Indonesia adalah tingginya angka stunting yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Kecamatan Muara Sungkai dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan melalui upaya pencegahan stunting, dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan kerangka otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kecamatan memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pencegahan stunting melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap desa serta lembaga masyarakat. Namun, peran tersebut belum optimal karena terbatasnya kewenangan substantif, dukungan anggaran, serta regulasi yang secara eksplisit mengatur keterlibatan kecamatan dalam isu kesehatan anak. Dalam kerangka otonomi daerah, Kecamatan Muara Sungkai memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi, tetapi memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsinya secara substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak anak atas kesehatan. Optimalisasi peran kecamatan menjadi kunci untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah dan memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Kata Kunci: hak anak, kesehatan, kecamatan, otonomi daerah, stunting.    
Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Serta Kendala Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia Andika Triyono; Nisa Fadhilah
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 10 (2025): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i10.3353

Abstract

This study examines judicial considerations in imposing rehabilitation for narcotics abusers and the obstacles in its implementation. The research uses a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that judicial considerations include juridical, evidentiary, and sociological aspects, but their application remains inconsistent. Decisions are still dominated by a legalistic approach, resulting in suboptimal rehabilitation. The main issue lies in inconsistent judicial interpretation, leading to sentencing disparities. Obstacles also include limited facilities, weak coordination, and suboptimal integrated assessment. Strengthening judicial guidelines and institutional integration is necessary to improve the effectiveness of rehabilitation.
Co-Authors Adinda Akhsanal Viqria Agustina, Enjelia Putri Ahyarudin Andika Triyono Debi Anggara Fachry Abda El Rahman Iqbal Armanda Kamilatun Kamilatun Muhammad Refaldy Sanjaya, Diki Saputra, M. Laskar Ando Setiadi, Afrida Slamet Haryadi Yuli Anwar