Garuda - Garba Rujukan Digital

Peduli Lingkungan Berbasis Green Constitution pada Masyarakat Nalu Sukmawati; Nasran; Imran
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Abstrak Dalam penerapan konsep “Green Constitution” terhadap masyarakat, kami melakukan observasi awal terhadap salah satu lingkungan pesisir. Di lingkungan ini memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan taraf lingkungan hidup sehat dan bahkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Potensi tersebut berupa pantai yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun saat ini, lingkungan di daerah tersebut belum terjaga dengan baik dikarenakan masyarakat membuang sampah rumah tangga di sembarang tempat sehingga berdampak pada pencemaran di daerah pesisir. Secara umum tujuan penelitian ini adalah dengan menerapkan konsep “Green constitution” untuk pembetukan karakter terhadap masyarakat pesisir di Kelurahan Nalu sebagai upaya menjaga lingkugan dari berbagai pencemaran lingkungan terutama limbah rumah tangga. Kata Kunci: Karakter, masyarakat Nalu, Green Constitution Abstract In applying the concept of "Green Constitution" to the community, we made initial observations on one of the coastal environments. This environment has various potentials that can be developed to increase the level of a healthy living environment and even increase the economic income of the local community. The potential is in the form of a beach which is an attraction for local and foreign tourists. However, at this time, the environment in the area has not been properly maintained because people throw household waste in any place so that it has an impact on pollution in coastal areas. In general, the purpose of this study is to apply the concept of "Green constitution" for character building for coastal communities in Nalu Village as an effort to protect the environment from various environmental pollutions, especially household waste. Keywords: Character, Society of Nalu, Green Constitution

Budaya Sintuwu Sebagai Kearifan Lokal Di Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Imran Imran; Dwi Septiwiharti; Nasran Nasran
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7283

Penelitian ini di arahkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya sintuwu dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Masyarakat Desa Tindoli dalam melestarikan budaya sintuwu. Hasil penelitian (1) Budaya sintuwu di Desa Tindoli mengandung makna kesediaan untuk berbagi kehidupan dengan orang lain demi kehidupan itu sendiri, sarat dengan berbagai aktivitas sosial yang bertujuan untuk membantu sesama demi kebaikan dan kesejahteraan, baik dalam hal materi maupun tenaga, memiliki nilai-nilai yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Budaya sintuwu memiliki nilai solidaritas, nilai persatuan, nilai sopan santun, nilai toleransi, dan nilai demokrasi. (2) Upaya pelestarian budaya sintuwu yaitu melalui culture experience, dimana masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan budaya sintuwu baik dengan materi ataupun tenaga dalam kegiatan pesta, duka, kerja bakti, membangun rumah ataupun dalam pekerjaan sehari-hari, serta mulai melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan budaya sintuwu. Kemudian melalui culture knowledge, yaitu baik pemerintah maupun lembaga adat menyampaikan tentang pentingnya budaya sintuwu kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga dalam pertemuan-pertemuan yang di adakan dengan masyarakat Desa Tindoli.

Pemahaman Young Citizen terhadap Nilai Kearifan Lokal Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli di Era Globalisasi Imran Imran; Nasran Nasran; Kaharudding Nawing; Roy Kuliyawan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4451

Penelitian ini diarahkan untuk menggali nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada di Desa Salumpaga. (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana warga negara muda dalam memahami nilai kearifan lokal di Desa Salumpaga, (2) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan warga negara muda dalam melestarikan kearifan lokal di Desa Salumpaga. Hasil penelitian menunjukan bahwa Warga negara muda Desa Salumpaga cukup memahami keraifan lokalnya dengan baik walau ditengah arus globalisasi tetap menjaga kearifan lokal yang ada dibuktikan dengan partisipasi pemuda dalam kegiatan masyarakat seperti adanya tamu yang datang ke Desa Salumpaga disambut dengan musik tradisional dari alat berupa kulintang dan rebana serta proses memainkannya melibatakan para pemuda yang ada di Desa Salumpaga. Upaya yang dilakukan masyarakat muda Desa salumpaga dalam menjaga keraifan lokal dengan mengunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Culture Experience yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural yang ada dimasyarakat dan pendekatan Culture Knowledge Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Salumpaga.

Penerapan Nilai Kearifan Lokal Tradisi Metawe’ terhadap Masyarakat Suku Mandar di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Sukmawati Sukmawati; Renaldi Renaldi; Sunarto Amus; Shofia Nurun Alanur; Nasran Nasran; Imran Imran
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 6, No 2 (2024): In Press
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v6i2.6421

Adat Metawe' merupakan tradisi adat yang dilakukan warga marga Mandar untuk menunjukkan rasa hormat, sopan santun kepada orang lain yang lebih tua, misalnya jalan-jalan kedua di hadapan wali dengan mengucapkan "tawe" sebagai ajakan maaf dengan mental menyerah dan menundukkan tangan, bahkan menundukkan kepala. Bacalah ini tidak ada yang berkaitan kecerdikan dalam mengamalkan metawe' dan terlebih lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh internal marga mandar setempat menjaga adat metawe' dalam kehidupan sehari-hari. Teknik penelitian ini merupakan strategi subjektif dengan tipe konsentrasi pada kepastian dimana informasi diperoleh melalui pengamatan persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terkonsentrasi pada hal ini, ditemukan bahwa warga Mandar memahami tanda adat metawe' yaitu merasa berhutang budi (umumnya menghargai), siri' (dipermalukan) dan assamalewung (berbagai) sebagai struktur hibah warga perorangan. Variabel utama yang berkaitan tanda adat metawe' diketahui bahwa dampak iklim, keluarga dan inovasi perbaikan. Upaya yang dilakukan untuk mengikuti adat tersebut diketahui bahwa melalui daerahin orang tua tidak tetap untuk menerapkan dan menampilkan adat tersebut . Penelitian berakhir Jejak adat metawe' ini menunjukkan tuntutan watak Permisi dengan penuh hormat yang muncul melalui perilaku fisik dan wacana ramah tamah.

Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Civic Participation dalam Melakukan Pendaftaran Tanah di Desa Mayakeli Sukmawati Sukmawati; Olha Finaselya Tabunggi; Hasdin Hanis; Shofia Nurun Alanur; Roy Kulyawan; Imran Imran
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v6i3.6569

Kehati-hatian yang sah di wilayah setempat diketahui bahwa nilai kehidupan di arena publik melalui pemahaman dan konsistensi atau konsistensi wilayah setempat dengan standar dan peraturan serta pedoman yang sah. Penjajakan ini berencana untuk menentukan pemahaman aturan daerah setempat, upaya Kantor ATR/BPN Peraturan Poso dalam memperluas pemahaman aturan daerah setempat dan cara yang dapat ditempuh oleh otoritas publik Kantor ATR/BPN Rezim Poso dengan asumsi ada perebutan kepemilikan atau pertanyaan terkait dengan pencatan lahan. Strategi eksplorasi ini merupakan teknik subjektif dengan jenis penelitian elusidasi dimana informasi diperoleh melalui persepsi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aturan warga Kota Mayakeli dalam mendaftarkan lahan sangat baik karena sebagian besar warga mendaftarkan lahannya dan sudah memiliki surat pernyataan. Upaya yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Peraturan Poso diketahui bahwa dengan memimpin upaya ke daerah setempat, lebih meningkatkan kualitas bantuan dan melaksanakan setiap program yang ada. Cara yang dilakukan Peraturan Poso ATR/BPN diketahui bahwa menindaklanjuti pedoman dalam Pedoman Gerejawi ATR/BPN Urutan 21 Periode 2020 dalam menangani persoalan, bentrokan, dan perkara perlahanan. Eksplorasi ini memberikan pentingnya kehati-hatian setempat sebagai salah satu bentuk kerjasama warga dalam mendaftarkan lahan.

Synchronization Between Election Campaign Regulations and University Autonomy Rules Nabilah Qonita Maharani; Imran Imran; Mohammad Safrin
Rechtsvinding Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1866

The Constitutional Court's decision that allows election campaigning in academic settings sparks an existential dilemma for educational institutions, where the line between maintaining political neutrality and upholding campus autonomy becomes blurry, leading to legal uncertainty. This normative legal research aims to analyze the synchronization of election campaign regulations with university autonomy, as well as to examine the implementation and impact of enforcing neutrality rules. Using Hans Kelsen's Stufenbau Theory and Lawrence Friedman's Legal Effectiveness Theory, this study looks into the tension between the norms of Law No. 7 of 2017 on Elections and Law No. 12 of 2012 on Higher Education. Research results show that there is horizontal antinomy at the law level, which triggers legal dualism. Although the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XXII/2024 has mitigated this tension through conditional campaigns with the Rector's permission, vertical misalignment still occurs in KPU Regulations that contain complicated administrative restrictions, making them materially flawed (lex superior derogat legi inferiori). On the other hand, a total ban on campaigning through college statutes is seen as hierarchical disobedience (normative disobedience). From a legal effectiveness perspective, enforcing neutrality has not been effective and is subordinate due to gaps in the law (leemten in het recht) in the legal substance, overlapping authority between Bawaslu, BKN, and the Rectorate in the legal structure, and the emergence of a chilling effect and self-censorship in the academic community’s legal culture, which will threaten the campus as a laboratory of democracy.

Peduli Lingkungan Berbasis Green Constitution pada Masyarakat Nalu Sukmawati; Nasran; Imran
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3156

Abstrak Dalam penerapan konsep “Green Constitution” terhadap masyarakat, kami melakukan observasi awal terhadap salah satu lingkungan pesisir. Di lingkungan ini memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan taraf lingkungan hidup sehat dan bahkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Potensi tersebut berupa pantai yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun saat ini, lingkungan di daerah tersebut belum terjaga dengan baik dikarenakan masyarakat membuang sampah rumah tangga di sembarang tempat sehingga berdampak pada pencemaran di daerah pesisir. Secara umum tujuan penelitian ini adalah dengan menerapkan konsep “Green constitution” untuk pembetukan karakter terhadap masyarakat pesisir di Kelurahan Nalu sebagai upaya menjaga lingkugan dari berbagai pencemaran lingkungan terutama limbah rumah tangga. Kata Kunci: Karakter, masyarakat Nalu, Green Constitution Abstract In applying the concept of "Green Constitution" to the community, we made initial observations on one of the coastal environments. This environment has various potentials that can be developed to increase the level of a healthy living environment and even increase the economic income of the local community. The potential is in the form of a beach which is an attraction for local and foreign tourists. However, at this time, the environment in the area has not been properly maintained because people throw household waste in any place so that it has an impact on pollution in coastal areas. In general, the purpose of this study is to apply the concept of "Green constitution" for character building for coastal communities in Nalu Village as an effort to protect the environment from various environmental pollutions, especially household waste. Keywords: Character, Society of Nalu, Green Constitution

The Authority of Autonomous Regions in The Formation of Regional Legal Products in The Unitary State of Indonesia System Agnes Oktaviani Putri; Surahman Surahman; Imran Imran
Interdisciplinary Social Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Interdisciplinary Social Studies
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v5i2.1031

Indonesia, as a unitary state, adheres to a government system based on the principle of decentralization as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Through decentralization, the state grants autonomy to regions to regulate and manage certain governmental affairs, including the authority to create regional legal products as instruments for regulating regional autonomy. This authority is constitutionally legitimized in Article 18, paragraph (6) of the 1945 Constitution; however, it is not absolute, as it must remain within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the national legal system, which is hierarchical. This research is normative legal research using a statutory, conceptual, and historical approach. The study analyzes the position and limits of the authority of autonomous regions in the formation of regional legal products, as well as the juridical problems that arise in practice. The results of the study indicate that regional legislative authority is a legitimate attribution of authority constitutionally, but it is limited by the principles of the unitary state, the hierarchy of legal regulations, the mechanisms of supervision and guidance from the central government. In practice, the formation of regional legal products still faces juridical problems, such as discrepancies between the material content and regional authority, the weak application of the principles of good legislative process, and the duality of supervision authority and harmonization between the Governor as the representative of the central government in the region and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

Model Pengisian Kepala Daerah Secara Demokratis (Gagasan Terhadap Kegagalan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah) Gunawan Arifin; Imran Imran; Isman Bruaharja
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1536

This study aims to examine and explain the nature of democratic elections and to formulate a model for democratically filling positions in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This type of research will use normative research with a reflective inventory and evaluation of regulations governing democratic regional head elections, as provided for in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Various obstacles to the implementation of elections will be inventoried as input for formulating a democratic position-filling model following the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of the study conclude that: 1) Democratic elections require that the election process uphold democratic values, including the protection of political rights, equality and electoral justice. Regulations governing elections through a single candidate mechanism do not yet reflect democratic elections because they only accommodate the fulfilment of citizens' political rights, namely the right to be elected and to vote, but ignore the values ??of equality and electoral justice; 2). The model for filling regional head positions is based on Pancasila democracy, which requires deliberation to reach consensus grounded in divinity, humanity, unity, and justice.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search