Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE Siti Arifa Johan Putri; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vw2t6f75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bentuk-bentuk serta mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen guna melawan praktik wanprestasi dalam transaksi pre-order di sektor Food and Beverage (F&B). Mekanisme pre-order yang semakin populer melalui platform daring sering kali memicu masalah hukum, seperti penundaan pengantaran, pembatalan tanpa persetujuan bersama, atau bahkan penipuan oleh pelaku bisnis. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah metode hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum untuk konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya melalui tanggung jawab pelaku usaha untuk menyampaikan data yang akurat, memenuhi komitmen, serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Lebih jauh, prinsip itikad baik dan keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam perjanjian menjadi fondasi krusial untuk mengevaluasi validitas tindakan pelaku usaha dalam praktik pre-order. Meski demikian, keefektifan perlindungan hukum ini masih dihadapkan pada hambatan dalam penegakan di lingkungan digital. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan aturan dan pengawasan untuk memastikan hak konsumen terlindungi secara maksimal
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN WARIS ANAK DILUAR PERNIKAHAN DALAM HUKUM PERDATA I Gusti Ayu Kade Vani Wisnayati; Anak Agung Angga Primantari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/sbazqc17

Abstract

Penelitian ini tujuannya supaya menganalisis upaya dalam memahami status anak luar nikah dan hak warisnya, serta mengkaji bagaimana hukum perdata Indonesia membagi hak waris antara anak kandung dan anak luar nikah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sistematis dan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya anak di luar pernikahan secara hukum terbatas pada ibu beserta keluarga dari pihak ibu. Namun, jika ada bukti yang dapat diandalkan seperti hasil tes DNA maupun bukti lainnya yang diterima secara hukum dan teknologi, hubungan dengan ayahnya dapat diketahui. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur terkait hak waris anak di luar pernikahan dirujuk di sini. Dengan memperluas pengakuan terhadap hubungan darah dengan ayahnya, putusan ini mengubah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya membatasi hubungan hukum anak di luar nikah dengan ibunya, sehingga anak luar kawin kini memiliki hubungan perdata yang setara dengan anak sah, termasuk hak atas nama ayah dalam akta kelahiran, nafkah, wali nikah, serta hak waris dari ayah biologis tanpa memerlukan pengakuan atau pengesahan terlebih dahulu.   Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan darah yang terbukti melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA atau bukti hukum lainnya, sehingga membuka peluang bagi anak luar nikah untuk mewarisi harta ayah biologisnya dengan porsi yang sama seperti ahli waris lainnya berdasarkan prinsip legitieme portie dalam KUH Perdata.