Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities IJLSH
Raditya Feda Rifandhana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Dinamika Hukum Dan Masyarakat

 1 
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Bambang Angkoso; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalahPresidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diaturoleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahanpusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebutPeraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalammembuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agendakerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya,adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan UndangUndang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendirimembuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikanpresiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakanMenteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpolpemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasaldari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang samadalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara diIndonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan JenisPenelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sertaTeori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini.Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UUPengangkatan Menteri
PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKRegulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalammemegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehinggamengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satuaspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secaraketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalamkonteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengaturpemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum daripemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasiyang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas.Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individuuntuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air ataumenyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk dendadan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkajidari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yangdapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini .Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Raditya Feda Rifandhana; Indro Budiono; Rizki Yudha Bramantyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6639

Abstract

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini. Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menteri
PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA Indro Budiono; Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6640

Abstract

Regulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalam memegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehingga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secara ketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum dari pemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi yang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individu untuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air atau menyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji dari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yang dapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini . Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6850

Abstract

Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah diberbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktifterlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagaipenghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagaiproses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yangdilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yangdibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusanakhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi parapelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadipenentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsisebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politikmasyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politiksangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakanyang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudahsemestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambilkebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis inimenggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel.Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikanbersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publikmencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.
Co-Authors Anindita Purnama Ningtyas Bambang Angkoso Bambang Angkoso Wahyono Ferry Anggriawan INDRO BUDIONO Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mochamad Ardiyanto Oktaviani Muliati Rafa Huwaida Retno Sariwati Rizki Yudha Bramantyo Syahdina Yahwa Widiantoni Hermawan Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina