Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA MUTHIA SEPTARINA; NAHDHAH NAHDHAH; SALAMIAH SALAMIAH; NINGRUM AMBARSARI
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN NIKAH SIRI DI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Munajah Munajah; Yati Nurhayati; Muthia Septarina; Nahdhah
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.215 KB)

Community service at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin which is aimed at the students of Pondok Tahfidz, aims to provide knowledge of the legal consequences arising from unregistered marriages. Lack of knowledge about the consequences of unregistered marriages is the main factor in the many practices of unregistered marriages that occur in society. This community service entitled "The Law of Siri Marriage in the Legal System in Indonesia (Legal Counseling at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin)" is expected to provide an understanding of the students, especially in the area of ??Pondok Tahfidz Madintul Qur'an Banjarmasin on the consequences of unregistered marriage. So that with this service, it can reduce the practice of unregistered marriage in the Banjarmasin community in particular. The method used in this community service uses a sociological approach where the implementation is through counseling and lecture methods at the target location. The result of this trial is that there are conditions where people do not understand the legal consequences of unregistered marriages, especially for wives and children born from unregistered marriages.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA MAKANAN SIAP SAJI DI BANJARMASIN Salamiah Salamiah; Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Humans are the most perfect creature, created by God Almighty, who gives the mind and intelligence, perfected by communicating, that is the distinguishes human with the other exist in this world. Since the first, human being has a different view in assessing the foods and drinks, both related to food allowed or forbidden foods, especially for the foods that contain unhealty or danger materials. That's why the government need for legal certainty in ensuring consumer protections contained in the Act 8 of 1999 Consumer Protection.Keywords: Legal Protection, Consumer

TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012 Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Hak menguasai negara merupakan konsep negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada di tangan Negara. Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan pengelolaan hutan yang mana hutan itu sendiri merupakan tempat tinggal, tempat bergantung kehidupan mereka sehari-hari. pemberlakuan UU kehutanan No. 41 Tahun 1999 menyebabkan masyarakat hukum adat diberbagai daerah kehilangan hak atas wilyah adat karena diserobot oleh pihak lain dengan dalih sudah diberikan izin oleh negara. Kata Kunci : Hutan Adat, Hak Menguasai Negara

SENGKETA-SENGKETA PERBATASAN DI WILAYAH DARAT INDONESIA Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Perbatasan internasional juga merupakan factor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. Terhadap negara-negara tetangga yang menjalin persahabatan sekalipun perlu mengetahui secara jelas lokasi-lokasi perbatasan wilayah mereka guna dapat menegakkan hukum dan peraturan negara masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai kendala dalam menetapkan batas wilayah antar negara dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilaakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul akibat masalah perbatasan. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.Kata Kunci : Sengketa, Sengketa Perbatasan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Perjanjian Terapeutik

PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

As for the objectives of this study are to find out who is the subject of law whichbecame the holder of the rights in the protect of traditional knowledge and to findout how the forms of legal protection granted to traditional knowledge thisresearch is expected to provide a significant contribution both theoritycally andpractically.This study uses research methods of socio-logical research using aninterdisciplinary approach among aspects of social logical research usingnoemaive approach who used the method of qualitative analysis is by analyzingthe data in depth and holistic as stated by David M Fettermen “this descriptionmight include the groups’s history, religion, politics, economy and environment”with another word presented the relationship between context in which is lawlocated it is o meet the need for more detailed and thorough explaination of thelegal issues in a more meaning full by making comparisons between law in bookwith law in action.

PEMBUATAN KEMASAN MEREK SASIRANGAN BAGI UMKM PENGRAJIN SASIRANGAN KHAS KALIMANTAN SELATAN UNTUK MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SUNGAI JINGAH SEBAGAI SENTRA PRODUKSI BATIK SASIRANGAN KALIMANTAN Yati Nurhayati; Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

AbstractCommunity service aims to provide knowledge on how to make a sasirangan product packaging to create a packaging of sasirangan products that can increase the selling value and protect the brand sasirangan products at SMEs Sasirangan Banjarmasin. And provide knowledge about the importance of making sasirangan product packaging on SMEs Sasirangan Banjarmasin and Provide samples of packaging which can further be developed by business actors who join in SMEs Sasirangan Banjarmasin Community Service Activities is expected to contribute to the community sasirangan business actors, especially business actors incorporated in SMEs Sasirangan Sungai Jingah Both of theoretically and practically. The method used in the implementation of community service activities is the method of presentation, this method is used to convey to the target audience about some matters relating to the importance of benefits, packaging function of sasirangan products that can increase the sale value sasirangan, and protect the brand of sasirangan products and the next is the method of demonstration, This method is used to convey to the target audience how to manufacture the packaging of sasirangan products. The result of this Devotion is the increased awareness of the legal protection for the owner of the sasirangan brand in the Sungai Jingah sasirangan production center and understand sasirangan craftsmen in increasing the selling value through the packaging of goods.Keywords: Sasirangan, Brand, Packaging.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN (Legal Protection for Patients in Therapeutic Agreement Reviewed from Health Law) Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapetik antara pasien dan dokter.

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA MEREK BERBENTUK HOLOGRAM Ansyari Ansyari; Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Merek merupakan salah satu identitas/ciri khas sebuah perusahaan. Dalam perkembangannya sekarang ini teknologi tidak luput dari adanya inovasi serta kreasi dari berbagai pihak untuk memperkenalkan mereknya yang memiliki ciri khas yang unik . Hologram merupakan salah satu dari jenis merek yang sedang berkembang dan akibat perkembangan teknologi sekarang ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana perlindungannya terhadap merek hologram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ditemukan merek hologram sudah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dijelaskan hologram masuk kedalam merek non-tradisional. kedua, perlindungan hukum terhadap hologram, hologram memiliki perlindungan hukum apabila menampilkan warna yang berbeda dari sudut pandang yang sama.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search