Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.947

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Badamai Law Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

MUTHIA SEPTARINA

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB

Author-ID : 4113097

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN GAMBUT DAN RAWA MENJADI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO KUALA MUTHIA SEPTARINA; NAHDHAH NAHDHAH; SALAMIAH SALAMIAH; NINGRUM AMBARSARI
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan local masyarakat adat akibat alih fungsi lahan rawa dan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi martabat masyarakat setempat. Terkait perijinan untuk Kabupaten Barito kuala sendiri proses perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit, serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan dan kesesuaian rekomendasi dari Bupati dan Dinas Terkait. Dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sawit ini mengingat bahwa perkebunan Kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah yang saat ini berkembang pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA MAKANAN SIAP SAJI DI BANJARMASIN Salamiah Salamiah; Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Humans are the most perfect creature, created by God Almighty, who gives the mind and intelligence, perfected by communicating, that is the distinguishes human with the other exist in this world. Since the first, human being has a different view in assessing the foods and drinks, both related to food allowed or forbidden foods, especially for the foods that contain unhealty or danger materials. That's why the government need for legal certainty in ensuring consumer protections contained in the Act 8 of 1999 Consumer Protection.Keywords: Legal Protection, Consumer

PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

As for the objectives of this study are to find out who is the subject of law whichbecame the holder of the rights in the protect of traditional knowledge and to findout how the forms of legal protection granted to traditional knowledge thisresearch is expected to provide a significant contribution both theoritycally andpractically.This study uses research methods of socio-logical research using aninterdisciplinary approach among aspects of social logical research usingnoemaive approach who used the method of qualitative analysis is by analyzingthe data in depth and holistic as stated by David M Fettermen “this descriptionmight include the groups’s history, religion, politics, economy and environment”with another word presented the relationship between context in which is lawlocated it is o meet the need for more detailed and thorough explaination of thelegal issues in a more meaning full by making comparisons between law in bookwith law in action.

PEMBUATAN KEMASAN MEREK SASIRANGAN BAGI UMKM PENGRAJIN SASIRANGAN KHAS KALIMANTAN SELATAN UNTUK MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SUNGAI JINGAH SEBAGAI SENTRA PRODUKSI BATIK SASIRANGAN KALIMANTAN Yati Nurhayati; Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

AbstractCommunity service aims to provide knowledge on how to make a sasirangan product packaging to create a packaging of sasirangan products that can increase the selling value and protect the brand sasirangan products at SMEs Sasirangan Banjarmasin. And provide knowledge about the importance of making sasirangan product packaging on SMEs Sasirangan Banjarmasin and Provide samples of packaging which can further be developed by business actors who join in SMEs Sasirangan Banjarmasin Community Service Activities is expected to contribute to the community sasirangan business actors, especially business actors incorporated in SMEs Sasirangan Sungai Jingah Both of theoretically and practically. The method used in the implementation of community service activities is the method of presentation, this method is used to convey to the target audience about some matters relating to the importance of benefits, packaging function of sasirangan products that can increase the sale value sasirangan, and protect the brand of sasirangan products and the next is the method of demonstration, This method is used to convey to the target audience how to manufacture the packaging of sasirangan products. The result of this Devotion is the increased awareness of the legal protection for the owner of the sasirangan brand in the Sungai Jingah sasirangan production center and understand sasirangan craftsmen in increasing the selling value through the packaging of goods.Keywords: Sasirangan, Brand, Packaging.

Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Istiana Heriani; Indah Dewi Megasari; Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.7574

The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who are victims of domestic violence. Second, to find out how the judicial mechanism is for victims of domestic violence. The research method is normative juridical, with a descriptive approach, namely the results obtained from this study are expected to provide an overview of legal protection for children as victims of domestic violence. The results of his research are legal protection for children as victims of domestic violence, namely the protection provided, including: providing legal assistance; confidentiality of the victim's identity; arrest of the offender with preliminary evidence; providing other assistance in the form of health services; rehabilitation efforts. The judicial mechanism for child victims of domestic violence is with the right handling and approach so that this problem can be handled properly, namely directed to the resolution of domestic violence crimes through restorative justice efforts to restore the rights of victims and relationships with the perpetrators.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum dalam pelanggaran merek terkenal yang tidak terdaftar dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran merek terkenal menurut ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitin yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan perlindungan dalam pasal 52 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menambah ketentuan mengenai “permohonan pendaftarn merek internasional” yaitu mengenai permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro internasional dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari Biro Internasional.

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASPEK HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA AISYIYAH RANTING CEMPAKA KOTA BANJARMASIN Munajah Munajah; Muthia Septarina; Nahdhah Nahdhah
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5: Oktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i5.3576

Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disingkat WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mengalami peningkatan. Apabila nampak secara angka terjadi penurunan, akan tetapi hal itu tidak menunjukkan realitasnya. Sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hak perlindungan dari kekerasan. Selain itu penyuluhan hukum ini diharapkan dapat berkesinambungan memberikan pendampingan menyangkut kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah observasi dan penyuluhan terhadap objek dengan pendekatan-pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pengabdian. Hasil dari pengabdian yang dilaksanakan adalah Pemahaman keagamaan juga perlu diberikan, agar antara hukum dan agama dapat berjalan beriringan, yang selanjutnya akan tercipta harmoni di dalam setiap keluarga dan masyarakat.

Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin Muthia Septarina; Munajah Munajah; Nahdhah Nahdhah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12948

Di Indonesia pernikahan merupakan hak setiap warga Negara. Di dalam Pasal 28B ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) menjamin akan hal ini. Pasal tersebut berbunyi :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diwujudkan dengan keberadaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan, termasuk orang yang masih terkategori anak. Akan tetapi dengan pertimbangan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, Pemerintah kemudian merevisi mengenai batasan usia kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pria maupun wanita ditentukan usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila akan melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Pengadilan Agama memberikan izin kawin karena alasan mendesak. Pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin ini angkanya cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang akan mengkaji dari sisi perundang-undangan sekaligus dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat dari tingginya angka dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin, yaitu : pertama, dampak dari ketentuan usia 19 tahun maka meningkatkan permohonan dispensasi nikan serta kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas. Kedua, Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin untuk menolak atau mengabulkan dengan memperhatikan apakah calon suami sudah bekerja atau belum atau apakah calon istri masih sekolah ataukah tidak memperhatikan pula kepada alasan mendesak sebagaimana ketentuan di dalam PERMA.

Co-Authors Indah Dewi Megasari Istiana Heriani Munajah Munajah Munajah Munajah Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah Nahdhah NINGRUM AMBARSARI Salamiah . Salamiah Salamiah Salamiah Salamiah Yati Nurhayati

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search