Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.776

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Law Science Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Salamiah Salamiah

Universitas Islam Kalimantan MUhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Author-ID : 4326197

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PEMBERDAYAAN PERAN PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID19 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Ningrum Ambarsari; Adwin Tista; Salamiah Salamiah
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 7, No 2 (2021): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar azas persamaan hak antara laki-laki dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi kedudukan perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan. Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan kedudukan perempuan dalam sektor publik. Namun demikian, di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MARAKNYA MAKANAN SIAP SAJI DI BANJARMASIN Salamiah Salamiah; Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Humans are the most perfect creature, created by God Almighty, who gives the mind and intelligence, perfected by communicating, that is the distinguishes human with the other exist in this world. Since the first, human being has a different view in assessing the foods and drinks, both related to food allowed or forbidden foods, especially for the foods that contain unhealty or danger materials. That's why the government need for legal certainty in ensuring consumer protections contained in the Act 8 of 1999 Consumer Protection.Keywords: Legal Protection, Consumer

EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA SECARA SUKARELA (STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN) Salamiah Salamiah; Iwan Riswandie; Muhammad Aini
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanan dan tingkat keberhasilan eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dan juga berkaitan dengan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data hukum baik perimer maupun sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Panin Bank, KCU Banjarmasin. Bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan tindakan Non Justisia dan juga Non Litigasi sehingga dalam hal ini nasabah (debitur) yang tidak mau menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan sebelum dilakukan proses hukum, melalui tahapan yang cukup ketat dan diberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi langsung menurut ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pasal 30. Namun yang menjadi kendala adalah saat dilakukan permohonan pengamanan eksekusi ini, pihak keamanan seringkali tidak memahami ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sehingga permasalahan ini seringkali dipahami sebagai masalah private atau perdata sehingga penyelesaian tergantung dari para pihak.

PEMBUATAN KEMASAN MEREK SASIRANGAN BAGI UMKM PENGRAJIN SASIRANGAN KHAS KALIMANTAN SELATAN UNTUK MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM DI DESA SUNGAI JINGAH SEBAGAI SENTRA PRODUKSI BATIK SASIRANGAN KALIMANTAN Yati Nurhayati; Muthia Septarina; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

AbstractCommunity service aims to provide knowledge on how to make a sasirangan product packaging to create a packaging of sasirangan products that can increase the selling value and protect the brand sasirangan products at SMEs Sasirangan Banjarmasin. And provide knowledge about the importance of making sasirangan product packaging on SMEs Sasirangan Banjarmasin and Provide samples of packaging which can further be developed by business actors who join in SMEs Sasirangan Banjarmasin Community Service Activities is expected to contribute to the community sasirangan business actors, especially business actors incorporated in SMEs Sasirangan Sungai Jingah Both of theoretically and practically. The method used in the implementation of community service activities is the method of presentation, this method is used to convey to the target audience about some matters relating to the importance of benefits, packaging function of sasirangan products that can increase the sale value sasirangan, and protect the brand of sasirangan products and the next is the method of demonstration, This method is used to convey to the target audience how to manufacture the packaging of sasirangan products. The result of this Devotion is the increased awareness of the legal protection for the owner of the sasirangan brand in the Sungai Jingah sasirangan production center and understand sasirangan craftsmen in increasing the selling value through the packaging of goods.Keywords: Sasirangan, Brand, Packaging.

ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT afif khalid; Iwan Riswandi; Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6171

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang suatu perusahaan yang tidak mampu dibayar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Ternyata undang-undang tersebut menunjukkan adanya kekurangan, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas demi kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum permohonan pernyataan pailit, serta batasan hak dan kewenangan kurator dengan hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu pengolahan dan penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, Pertama status hukum permohonan pailit merupakan perkara gugatan dengan mengacu pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena dalam permohonan kasasi terdapat pihak pemohon dan termohon kasasi. Kedua, hak dan kewenangan kurator dan hakim pengawas berbeda dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Urgensi Kontrak Perdagangan E-Commerce Dalam Hukum Perjanjian Salamiah Salamiah; Ningrum Ambarsari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.8021

This study aims to determine the urgency of trade contracts via the Internet (e-commerce) in terms of contract law in Indonesia and the solutions for problems in implementing trade via the Internet (e-commerce). Using normative research methods, it can be concluded: 1. The agreement applies as a law for the parties who make it, meaning that the parties must comply with the agreement they made the same as obeying the law. As stated in 1320 BW, the legal terms of an agreement are essential (urgency), if the terms of the agreement are not fulfilled, then the agreement is considered null and void by law, both conventional and online, as in e-commerce agreements, 2. The presence of the Internet has changed people's perspective on shopping activities, where shopping can be done both conventionally and online through buying and selling platforms on the Internet (e-commerce). However, some things must be considered when shopping online, including additional costs, product quality, digital payments, security, and sending and returning goods. And if there are problems in implementing trade via the Internet (e-commerce), they can be resolved through two events: Litigation and non-Litigation.

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Salamiah Salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15762

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial melalui pendekatan Restorative Justice. Pencemaran nama baik di media sosial sudah menjadi fenomena yang marak di era digital saat ini. Dampak negatif pada tindakan tersebut bukan hanya merugikan korban, tapi juga dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dalam perkara ini pendekatan Restorative Justice (RJ) dapat menjadi sebuah solusi karena didalamnya memberikan suatu penawaran alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara yang lebih fokus pada rehabilitasi dibandingkan retaliasi. Restorative Justice dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana perdata antar perseorangan (natuurlijkepersonen) atau badan hukum (recht personen), yaitu dengan mengutamakan pokok permasalahan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restorative justice dapat menyeimbangkan perlindungan hak dan martabat seseorang sebagai konsep pemidanaan yang bertujuan untuk mencari cara untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang.

IMPLIKASI YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN DANA DESA Salamiah Salamiah; Fathan Anshori
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16206

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Serta untuk mengetahui Implikasi hukum apa yang dapat timbul dari pengembalian kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

Legal review of port management by regional governments from the perspective of regional autonomy Fathan Ansori; Salamiah Salamiah
Journal of Law Science Vol. 8 No. 1 (2026): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v8i1.6963

Port management occupies a strategic position in supporting transportation systems, trade, and regional development, particularly in an archipelagic state such as Indonesia. Nevertheless, the legal regulation of port management still demonstrates the dominance of Central Government authority, which has the potential to weaken the principle of regional autonomy. This article aims to critically analyze the normative disharmony between lex sectoralis in the port sector and lex generalis in regional government law, as well as its implications for the effectiveness of regional autonomy. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the legal construction of port management in Indonesia is not yet fully aligned with the principles of decentralization and the development of international practices that position port authorities as relatively autonomous entities. This article recommends the harmonization of regulations and the reformulation of the division of authority in port management in order to strengthen the role of regional governments without neglecting national interests.

Kinerja Badan Pertanahan Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Rawa Di Kabupaten Banjar Adwin Tista; Ningrum Ambarsari; Salamiah Salamiah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2033

Pada ketentuan dalam UUPA dan pada Peraturan Pemerintah maka status akan hak kepemilikan atas tanah khususya tanah rawa bagi setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya dapat terjamin kepastian hukum agar dapat tercipta suatu kepastian hukum baik mengenai kepastian hukum akan subjeknya, kepastian hukum akan objeknya ataupun hak yang dapat melekat di atasnya dan termasuk dalam hal ini adalah adanya peralihan hak atas tanah rawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, dengan melihat kondisi senyatanya di lapangan. Dalam penelitian ini yang disoroti adalah kinerja badan pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah rawa di kabupaten banjar. Hal ini dapat dilihat dari kasus tentang tanah rawa terjadi di wilayah kabupaten Banjar, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Co-Authors Adwin Tista Afif Khalid Fathan Anshori Fathan Ansori Iwan Riswandi Iwan Riswandie Muhammad Aini Muthia Septarina MUTHIA SEPTARINA Ningrum Ambarsari Suciati Ningsih Haryadi Yati Nurhayati

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search