Articles
<![CDATA[Between the Job Creation Act and Labor Act: What’s Specific Time Employee Agreement (PKWT)? ]]>
<![CDATA[Ariawan Gunadi]]>;
<![CDATA[Suwinto Johan]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Nagari Law Review Vol 5 No 2 (2022): Nagari Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Andalas University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.160-170.2022
<![CDATA[President Jokowi signed the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta Kerja), but the Constitutional Court (MK) decided to conduct a judicial review. According to the Constitutional Court, the government must revise the Job Creation Law within two years. Two of the five petitioners for judicial review express concern about the Job Creation Law's inclusion of Specific Time Employee Agreements (PKWT). A Specific Time Employee Agreement is a contract between a business/employer and its employees for a specified period. The purpose of this study is to examine Specific Time Employee Agreements. This study employs a normative judicial methodology. The research is unique in discussing Specific Time Employee Agreements from two perspectives: the worker and the employer. Additionally, this research examines how Specific Time Employee Agreements have been implemented in practice thus far. The research concludes that workers lack understanding of Specific Time Employee Agreements, raising concerns about the Job Creation Law. The absence of a formulation regarding precarious work creates legal uncertainty for workers. Ineffective communication between the employer and employees has raised suspicions regarding the Specific Time Employee Agreement between the two parties. The Job Creation Law's socialization of labor cluster legislation requires improvement. To avoid misinterpretation, the definition of non-permanent work must be clarified]]>
<![CDATA[Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUJN ]]>
<![CDATA[Anada Safara]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Transformation Vol 5 No 10 (2024): Jurnal Syntax Transformation ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jst.v5i10.1016
<![CDATA[Notarial documents are important legal evidence, but their validity depends on the fulfillment of the provisions of the UUJN, especially Article 16 paragraph (1) letter m. This research aims to analyze the legal consequences of notarial deeds that do not comply with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN, as well as understand the responsibilities of notaries in ensuring the validity of the documents they create. This research uses a doctrinal approach by analyzing legal norms through a literature review of relevant literature and legal sources. The main focus is on the legal consequences of notarial deeds that do not comply with the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. The research found that a notarial document that is not read and signed in the presence of the parties involved potentially loses its evidentiary power and is considered an underhand deed. Notaries are fully responsible for this mistake, which can result in administrative, civil and criminal sanctions. The obligation to read the deed orally by the notary is essential to ensure that all parties understand the contents of the document and agree to its terms. Violation of this obligation not only harms the parties involved but also undermines the integrity of the notary profession. The conclusion of this study confirms that the fulfillment of the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN is mandatory to maintain the validity of notarial deeds.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI KEPADA KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA KEJELASAN (STUDI KASUS AIR ASIA QZ698) ]]>
<![CDATA[Alifah Putri Nuryasin]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v1i3.606
<![CDATA[Terlepas dengan fungsi dari transportasi sebagai salah satu fasilitas yang membantu mobilitas masyarakat, terdapat juga kegunaan lainnya dari transportasi, yaitu sebagai salah satu faktor pendukung dari kegiatan perekonomian yang berjalan di Indonesia. Dalam pengangkutan penumpang pesawat, hubungan hukum ini bisa digolongkan sebagai hubungan pelaku usaha dan konsumen (contractual), oleh karena itu perjanjian antara konsumen dengan maskapai penerbangan yang dalam hal ini AirAsia dimulai pada saat konsumen membeli tiket pesawat. Atas dasar penelitian yang diamati dan diteliti, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah. Dengan demikian penulisan ini menghasilkan kesimpulan berupa, maskapai penerbangan di dalam menjalankan tanggung jawabnya harus dapat bersandarkan dan memperhatikan UUPK. Tidak hanya itu, apabila terjadi pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh pihak maskapai, maka sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya maskapai harus dapat memberikan itikad baik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Interaksi Digital Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Cenlia Brigita Engkolan]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2707
<![CDATA[Layanan transportasi online telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan moda transportasi, membawa efisiensi serta integrasi digital melalui pemesanan berbasis aplikasi. Tiga aktor utama dalam layanan transportasi online: penyedia aplikasi, pengemudi, dan konsumen. Transportasi online seperti Gojek memfasilitasi mobilitas serta menawarkan berbagai fitur. Namun, kemudahan ini juga diiringi tantangan, termasuk permasalahan komunikasi antara pengemudi dan konsumen yang kadang bersifat tidak pantas. Penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen dalam interaksi digital yang tidak pantas di layanan transportasi online, terutama dalam konteks pesan-pesan kasar yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengulas hak-hak konsumen yang dilindungi, seperti kenyamanan, keamanan, dan hak atas pengaduan.]]>
<![CDATA[Legal Power of Notarial Wills According to the Compilation of Islamic Law ]]>
<![CDATA[Tonny Nurmala Putra]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2026): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v11i1.27504
<![CDATA[A will is a legal instrument in the inheritance system in Indonesia, thus its position is very important because it contains both legal and religious aspects. As an authentic deed, a notarial will has great evidentiary power because it provides legal certainty in the eyes of positive law. However, its substance is often inconsistent with or contradicts the principles of Islamic law. Thus, there is a challenge, namely the still-unharmonious relationship, especially between positive law and Islamic law in practice in Indonesia. This study aims to analyze and examine the extent of the legal force of a notarial will in the Compilation of Islamic Law applicable in Indonesia. This study uses a normative legal research method. The results show that the legal force of a notarial will is relative for Muslims, because it depends on the conformity of the substance of the notarial will with Islamic law.]]>
<![CDATA[Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar ]]>
<![CDATA[Luthfi Marfungah]]>;
<![CDATA[Ahmad Redi]]>;
<![CDATA[Jeane Neltje Saly]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2022: VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v2i1.56
<![CDATA[Sejak keberlakuan PP No. 36 Tahun 1998 hingga PP No. 11 Tahun 2010, dalam pelaksanaannya belum dijalankan dengan efektif. Tahun 2020 terdapat 9.000 kasus sengketa konflik di bidang pertanahan yang terjadi di Indonesia. Konflik tersebut tak lain adalah mengenai kawasan telantar. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan berakibat pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Namun dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan kaidah Pancasila. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 8 butir b dan Pasal 20 ayat (3) PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Carut marutnya penataan kawasan terlantar menyebabkan stagnasi berkepanjangan di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif doktirnal dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis dan evaluasi kesesuaian PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar terhadap Pancasila. Sebagai instrumen pengelolaan pertanahan, penulisan ini memberikan rekomendasi atau novelty diperlukan pengevaluasian lebih lanjut melalui executive review untuk melakukan revisi terhadap muatan-muatan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar khusunya di dalam pasal agar terciptanya kegiataan Penertiban kawasan dan tanah terlantar yang berkeadilan dan berkesejahteraan serta tidak mengulang masa kelam rezim pengaturan sebelumnya. ]]>
<![CDATA[Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018) ]]>
<![CDATA[Eliza Manty]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2217
<![CDATA[Bisnis dan kepatuhan hukum menjadi dua sisi yang saling berjalan beriringan. Kepatuhan pada hukum memberikan kepastian hukum bagi berjalannya kegiatan bisnis. Perjanjian pemegang saham timbul dari adanya kebutuhan subjek hukum akan adanya perjanjian yang dapat mengakomodir kebutuhannya untuk mencapai tujuan komersial. Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dibuat Notaris, sehingga muncul masalah dimana perjanjian pemegang saham mengakomodir kebutuhan komersial dan akta pendirian PT yang dipersyaratkan oleh UUPT. Apabila tidak saling sejalan antara perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam operasional PT baru yang dibentuk. Apakah Notaris memiliki kewajiban dalam menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif yang pada akhirnya berujung pada timbulnya gugatan dari salah satu pihak. Maka dalam menjawab permasalahan tersebut, penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Notaris wajib menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta Pendirian PT sekalipun perjanjian pemegang saham tersebut tidak berbentuk akta notariil. Notaris juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesesuaian antara perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT akan memperlancar operasional PT baru yang dibentuk.]]>
<![CDATA[KLAIM KOSMETIK MENYESATKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KUHP ]]>
<![CDATA[Jeand Monic]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8737
<![CDATA[Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia diikuti oleh semakin masifnya penggunaan klaim promosi sebagai strategi pemasaran. Dalam praktiknya, batas antara promosi komersial yang sah dan informasi yang menyesatkan kerap menjadi kabur, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika klaim tersebut membentuk keyakinan konsumen yang tidak sejalan dengan karakteristik produk yang sebenarnya. Selama ini, penanganan terhadap klaim menyesatkan lebih banyak ditempatkan dalam rezim hukum administrasi dan perlindungan konsumen, sementara pendekatan hukum pidana masih jarang dikaji secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menilai apakah klaim kosmetik menyesatkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim promosi yang secara aktif membentuk ekspektasi keliru dapat dipahami sebagai bentuk tipu muslihat apabila terbukti menjadi dasar lahirnya keputusan transaksi konsumen. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku individual, melainkan dapat diperluas kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana sepanjang perbuatan dilakukan dalam lingkup kebijakan usaha dan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme pengendalian terhadap praktik pemasaran yang melampaui batas kewajaran serta sebagai penguat perlindungan konsumen dalam aktivitas ekonomi modern. The rapid growth of the cosmetic industry in Indonesia has been accompanied by the extensive use of promotional claims as a primary marketing strategy. In practice, the boundary between legitimate commercial promotion and misleading information often becomes unclear, creating legal concerns when such claims shape consumer beliefs that do not correspond to the actual characteristics of the product. Regulatory responses to misleading claims have largely been addressed through administrative measures and consumer protection law, while the application of criminal law remains insufficiently examined. This study aims to assess whether misleading cosmetic claims may be qualified as criminal conduct and to analyze the construction of corporate criminal liability within the framework of the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that promotional claims capable of actively generating false expectations may constitute fraudulent misrepresentation when they serve as the basis for consumer transactions. In such circumstances, criminal liability should not be limited to individual actors but may also extend to corporations as criminal subjects, particularly when the conduct occurs within corporate business policies and provides economic benefit to the company. The study demonstrates that criminal law may function as a corrective mechanism to control excessive marketing practices while strengthening consumer protection in contemporary economic activities.]]>
<![CDATA[The Legal Strength of SK KINAG in Contemporary Landreform Land Ownership ]]>
<![CDATA[Nurfadilah Cintiarossati]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 2 (2026): June 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jdh.v9i2.52314
<![CDATA[This study examines the legal force of land ownership derived from the land reform program through the Decree of the Head of the Agrarian Inspection Office (SK KINAG) within the context of contemporary land law. Land reform in Indonesia represents a form of state intervention aimed at restructuring land tenure in a fair manner through redistribution mechanisms. SK KINAG functions as an administrative instrument that legitimizes the determination of land subjects and objects in the implementation of such policies. However, the development of the modern land law system, which emphasizes land registration and certification, has affected the position of SK KINAG within the system of proof of land rights. This research employs a qualitative method with conceptual and statutory approaches, supported by secondary data in the form of legislation, books, and scholarly journals. The analysis is conducted descriptively to assess the current legal validity of SK KINAG. The results indicate that SK KINAG holds administrative and historical value as an initial basis for land control; however, it does not provide strong legal certainty comparable to land title certificates. Therefore, conversion through land registration mechanisms is necessary to obtain more definite legal recognition and effective protection within the modern land law system.]]>
<![CDATA[Legal Position and Implications of Land Lease Agreements Subject to Mortgage Rights ]]>
<![CDATA[Himma Hasanah]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 2 (2026): June 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jdh.v9i2.52350
<![CDATA[This study aims to analyze the legal position of land lease agreements and the legal implications of leasing land encumbered with mortgage rights. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The novelty of this study lies in the analysis of the relationship between lease rights as personal rights and mortgage rights as material rights, particularly regarding legal protection for tenants when the leased object is executed by creditors. Based on the results of the study, it is concluded that land lease agreements provide tenants with the right to utilize the land; however, their position is weaker than mortgage rights, which possess preferential characteristics and the principle of droit de suite. Consequently, if the debtor defaults and execution is carried out on the collateral object, the tenant may lose the right to use the leased object before the lease period expires. Legal protection for tenants remains limited and largely depends on the contents of the agreement and the creditor’s approval in the Deed of Granting Mortgage Rights, therefore caution is required when entering into land lease agreements in order to minimize potential legal risks.]]>
