Articles
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN POLIIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU MELALUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Sindhi Cintya]]>;
<![CDATA[Charina Putri Besila]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.262 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15389
<![CDATA[The direct election of regional heads and deputy regional heads by the people is a political process in the regions towards a more democratic and responsible political life. In relation, money politics is a negative behavior because money is used to buy votes or bribe voters or party members in order to win elections. The purpose of this study is to find out how to eradicate money politics in the Regional Head Election through the perspective of criminal law enforcement. This research is expected to have benefits for law enforcement officers, especially in handling corruption crimes in Indonesia, especially for Prosecutors, Judges and District Courts. This research is a normative-empirical legal research. The research is expected to provide input for law enforcement officers, especially in carrying out law enforcement and handling money politics in Indonesia. Proof of money politics will be easy when the arrests have been made. However, the problem is that it is rare for a candidate for regional head or his success team to be caught red-handed during the process of a money politics crime. What happens is people's ignorance that these actions can ensnare themselves into the realm of law. Voters who do not know about this can actually be processed, because they do not know whether they are guilty or not for their actions. Video recordings are evidence that can expedite the legal process. Which means that even though the regional head election has been completed, the public is still given stimulation on how a person can be charged with the law if proven to have committed a crime of money politics, both giving and receiving. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya, Money politics merupakan tingkah laku negative karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota paratai supaya dapat memenangkan pemilu. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana pemberantasan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui sudut pandang penegakan hukum pidana. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih pada Jaksa, Hakim dan Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan money politic di Indonesia. Pembuktian politik uang akan menjadi mudah ketika sudah dilakukan tangkap tangan. Namun, yang menjadi masalah ialah bahwa jarang sekali ada calon kepala daerah maupun tim suksesnya yang dapat dilakukan tangkap tangan saat proses tindak pidana politik uang itu dilakukan. Yang terjadi justru ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menjerat dirinya sendiri ke ranah hukum. Pemilih yang tidak mengetahui akan hal ini justru dapat diproses, sebab mereka tidak mengetahui apakah mereka bersalah atau tidak atas perbuatan mereka. Rekaman video merupakan alat bukti yang bisa melancarkan proses hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN HUKUM CUMA-CUMA DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT BAGI WARGA BINAAN RUMAH TAHAN KELAS I SALEMBA ]]>
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Sindhi Cintya]]>;
<![CDATA[Charina Putri Besila]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (563.58 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17585
<![CDATA[Legal aid is also a legal service to provide legal protection and defense of the human rights of a suspect or defendant from the time he is detained until a permanent court decision is obtained. The suspect or defendant who is defended and given legal protection is not the fault of the suspect/defendant but the human rights of the suspect/defendant to avoid being treated and acted inappropriately or arbitrarily by law enforcement officials. Legal aid is also a service provided by legal aid providers. Legal assistance is expected to provide input for the community, especially residents of the Salemba Class I Detention Center in providing assistance, defense, and other legal actions for the client's legal interests. Legal assistance will be carried out at the West Jakarta District Court, the collaboration between Lecturers and Lawyers is to increase the sense of justice for justice seekers, especially inmates from the Salemba Class I Detention Center. For administrative matters, the trial requirements will be handled by students starting from the collection of a Certificate of Incapacity (SKTM) and the identity of the defendant issued from the Salemba Rutan. Legal Aid is a legal service provided by Advocates free of charge to clients who cannot afford it. Legal aid itself can be in the form of services provided by advocates in the form of providing legal consultation, legal assistance, exercising power of attorney, representing, assisting, defending, and taking other legal actions for the legal interests of clients.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN DIGITAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN CYBER CRIME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE ]]>
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Sindhi Cintya]]>;
<![CDATA[Charina Putri Besila]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.325 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17705
<![CDATA[The development of social media (medsos) is getting faster and reaching all levels of society. Social media has become a phenomenal and inseparable need of the Indonesian people. Some of the features of social media include upload status, share news links, chat comumunication, audiovisual communication and more. Even though all people's behavior on social media platforms has been regulated by law, criminal acts as cybercrime still occur. Cybercrime is not a foreign thing among Indonesian people. Even the government through the National Police has formed a special team to monitor and eradicate cyber crime in Indonesia. However, in the eradication process, there is still a problem, namely in proving the defendant's guilt. This fact becomes a challenge for law enforcement circles to solve all problems that occur due to very rapid technological developments. The Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely Law No. 19 of Year 2016 Amendment to Law No. 11 of Year 2008 have been applied to cyber crimes. Unfortunately, the Indonesian people do not understand these regulations. This is because digital literacy focuses more on searching for hoax information rather than explaining various actions that can be classified as cyber crime.Perkembangan media sosial (medsos) semakin pesat dan menembus seluruh lapisan masyarakat. Medsos telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh medsos termasuk mengunggah status, membagi halaman berita, chatting, komunikasi audiovisual dan fitur lainnya. Walaupun semua perilaku masyarakat pada platform medsos telah diatur oleh hukum, tetap saja terjadi tindak pidana sebagai cybercrime terjadi. Cybercrime tidak merupakan hal yang asing antar masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah telah membentuk tim khusus untuk memantau dan memberantas cyber crime di Indonesia melalui Polri. Akan tetapi dalam proses pembrantasan, tetap saja terdapat suatu permasalahan, yaitu pada pembuktian kesalahan terdakwa. Fakta ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diterapkan untuk perbuatan cyber crime. Sayangnya, masyarakat Indonesia belom paham dengan peraturan-peraturan tersebut. Ini dikarenakan literasi digital lebih banyak berfokus pada penelusuran informasi hoaks dari pada menjelaskan berbagai perbutan yang dapat digolongkan sebagai cyber crime.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP MASYARAKAT DIFABEL DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALANGAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Hery Firmansyah]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Sindhi Cintya]]>;
<![CDATA[Charina Putri Besila]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.794 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v1i1.17706
<![CDATA[Bullying is an act or behavior that is done by hurting in physical, verbal or emotional/psychological form by a person or group who feel stronger to the victim who is weaker physically or mentally repeatedly without any resistance with the aim of making the victim suffer. The problem of bullying is increasingly increasing in numbers, coupled with cyber bullying that is increasingly attacking children's psychological. One of the government's efforts in preventing and tackling child delinquency is by organizing the child criminal justice system through Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System which replaces Law No. 3 of 1997 on Child Courts. But the solution offered by this government according to the author should be avoided in dealing with this problem of bullying, because it can disrupt the child's mentality for the future. Especially bullying in people with disabilities is very serious because children with disabilities are more vulnerable to the impact of bullying cases and even want to kill themselves rather than having to face pressures in the form of insults and punishment to death. Bullying adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan menyakiti secara fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah secara fisik atau mental secara berulang-ulang tanpa adanya perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Permasalahan bullying semakin hari mengalami peningkatan angka, ditambah dengan cyber bullying yang kian marak menyerang psikologis anak. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini menurut penulis sebaiknya dihindari dalam menangani permasalahan bullying ini, karena bisa mengganggu mental anak untuk kedepannya. Khususnya bullying pada penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat serius karena anak disabilitas lebih rentan terkena dampak dari kasus bullying bahkan berkeinginan untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman hingga kematian.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>;
<![CDATA[Tiffany Noel Dumais]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.473 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18532
<![CDATA[Pajak merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan vital di dalam setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Penting adanya untuk memperhatikan sektor pajak dalam membantu menopang anggaran penerimaan negara, terlebih lagi untuk negara berkembang. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber penerimaan negara yang besar, di mana nantinya akan dialokasikan dalam pembangunan negara. Hal tersebut disebabkan karena nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Dengan ini, naskah tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para wajib pajak atas pelanggarannya dalam bidang perpajakan. Pembayaran pajak baik oleh suatu badan maupun secara pribadi dalam hal ini bersifat memaksa, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan tertib membayar pajak. Permasalahan yang muncul ini pada umumnya disebabkan oleh ketimpangan antara aturan pajak yang ada di Indonesia, baik secara teknis maupun secara praktik yang diterapkan. Pada dasarnya permasalahan ini dapat disebabkan oleh adanya kelemahan regulasi dan penerapan hukum dalam sektor pajak, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi terkait dengan pajak, dan rendahnya kepedulian maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kami melakukan pendekatan terhadap pelanggaran yang terdapat dalam kegiatan pajak. Terkait dengan pelanggaran wajib pajak tersebut, masyarakat kerap kali melakukan tindakan melanggar hukum yang pada akhirnya dapat merugikan negara maupun pihak masyarakat sebagai pembayar pajak sendiri. Sehingga akan sangat memungkinkan apabila nantinya akan diterapkan bentuk pertanggungjawaban secara hukum bagi masyarakat wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, dalam menanggapi hal tersebut, wajib pajak tentu secara pasti diberikan sanksi dan bertanggungjawab di mata hukum agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pihak wajib pajak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI KAWIN KONTRAK ]]>
<![CDATA[Amad Sudiro]]>; Gunardi Lie;
<![CDATA[Indah Siti Aprilia]]>;
<![CDATA[Salsabila Putri]]>;
<![CDATA[Naomi Femilia]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.887 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.19788
<![CDATA[Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan mut’ah yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut syara’ mut’ah adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangst dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. digunakan untuk mengungkap aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan yuridis tentang pembagian harta gonogini bagi pasangan suami istri nikah yang bercerai. Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama. Pembagian harta gonogini mengacu pada ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.]]>
<![CDATA[Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya ]]>
<![CDATA[Nicholas Alexandros]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.473 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12659
<![CDATA[Notaris yang dipidana di bawah lima tahun dalam persidangan Majelis Pengawa Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya hukuman sementara tersebut tidak merujuk pada ketentuan UUJN yang paling singkat 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan paling lama karena hukuman sementara berarti mengikuti lamanya hukuman. Belum adanya aturan dalam UUJN terkait sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman di bawah lima tahun tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan sanksinya. Penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan terkait analisis kedudukan hukum terhadap Notaris dan PPAT yang dipidana di bawah lima tahun dan pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya secara komprehensif. Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran), sehingga jika dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah Notaris selesai menjalani masa hukuman maka Notaris tersebut dapat menjabat kembali sebagai Notaris tanpa perlu adanya prosedur pengangkatan kembali sebagai Notaris. Apabila Notaris menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang tertera di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana maupun administrasi seperti pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.]]>
<![CDATA[Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana ]]>
<![CDATA[Humaira Afdini]]>;
<![CDATA[Amad Sudiro]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.14073
<![CDATA[The type of research used by the author is normative juridical, namely Legal research carried out by examining library materials called Literature Law research. The author's consideration in using this type of research is to know, analyze, and explain the Urgency of Overcoming Prison Overcapacity as an Effort to Fulfill Rights for Prisoners. Efforts to overcome the Overcapacity of Prisons in Indonesia adhere to two concepts contained in the RKUHP which will be enacted in 2026, namely the Purpose of Punishment and Criminal Individualization. First, the purpose of punishment is directed to community protection, community protection (social idefence), socializing convicts by guidance, restoring and crushing a sense of settlement and guilt in convicts and creating a balance between society and convicts]]>
<![CDATA[Peranan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Dalam Penerbitan Laporan Akhir Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182 Sebagai Upaya Tercapainya Kepastian Hukum Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182 ]]>
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Columbanus Priaardanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v7i2.5535
<![CDATA[Abstract The Sriwijaya SJ-182 plane crash has become an accident that adds to the record of aircraft accidents in Indonesia, the National Committee for Transportation Accidents (KNKT) is the institution in charge of the implementation of investigations into every plane crash in Indonesia, at the time of the Sriwijaya Air SJ-182 plane crash, KNKT also carried out an investigation into the accident, in every accident case handled, KNKT needs to issue a statement or final report as a summary and recommendations on the problems that caused the accident. But then of course for almost more than 2 (two) years KNKT has not provided the results of the report on the Sriwijaya Air SJ-182 aircraft accident case and only issued the final report in November 2022 , the problem in this paper is how the impact of legal certainty received by the victim's family on the issuance of the final knkt report on the sriwijaya sj-182 aircraft crash case, How is the role of KNKT in the process of issuing the final report on the Sriwijaya SJ-182 aircraft accident. This research is made based on normative juridical methods and is made based on primary and secondary legal materials. This accident was allegedly caused by an autothrottle (Auto Pilot) which had problems resulting in the crash of this aircraft. With the issuance of this final report, it is hoped that it can meet legal certainty for victims and it is hoped that in the course of every aircraft accident investigation process, KNKT can be more transparent and efficient in solving every aircraft accident case, as well as for the Indonesian government to pay more attention to the implementation of air transportation safety and is expected to provide upset prevention and recovery training (UPRT) training to every airline. Keyword: National Committee for Transportation Accidents (KNKT), Legal Certainty, Plane Crash.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang ]]>
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Mario Fernando]]>;
<![CDATA[Ivan Tirta Yudha]]>;
<![CDATA[Muhammad Haykel]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31316/jk.v8i1.6465
<![CDATA[Abstrak Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung di tengah dinamika global. Artikel ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi serta memperjuangkan hak asasi manusia melalui instrumen hukum internasional. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas geopolitik, ketidaksepakatan dalam interpretasi hak asasi manusia, dan ketidakmampuan lembaga internasional dalam menegakkan kepatuhan. Namun, di tengah tantangan tersebut terdapat peluang untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia melalui kerja sama internasional, peningkatan kesadaran global, dan inovasi dalam hukum internasional. Artikel ini juga menganalisis beberapa inisiatif yang telah dilakukan dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kata Kunci: HAM, Internasional, Global Abstract The protection of human rights in the context of international law is an ongoing struggle amidst global dynamics. This article discusses the challenges and opportunities faced in efforts to uphold and advocate for human rights through international legal instruments. These challenges include geopolitical complexities, disagreements in the interpretation of human rights, and the inability of international institutions to enforce compliance. However, amidst these challenges, there are opportunities to enhance the protection of human rights through international cooperation, increased global awareness, and innovation in international law. The article also analyzes some initiatives that have been undertaken and potential solutions that can be implemented to address these challenges. Keywords: Human Right, International, Global]]>
