Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Wacana Publik

Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat Warganegara, Arizka
Wacana Publik Vol 13, No 01 (2019): Jurnal Wacana Publik, Juni 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.202 KB)

Abstract

Indikator sebuah negara demokrasi selalu diawali dengan adanya pemilihan umum, baik dilevel nasional maupun lokal. Pelaksaan Pilkada serentak tahun 2015 dan Pemilu tahun 2019 mengindikasi bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang bergerak menuju negara dengan demokrasi yang matang. Sejauh ini tidak ditemukan konflik yang mengakar diaras public walaupun perhelatan dua event demokrasi besar tersebit menyisakan beragam evaluasi dimulai dari kritik terhadap sistem pemilu yang terlalu rumit, penyelenggara yang belum sempurna mengejahwantahkan peraturan pemilu di lapangan, kekurangan logistik pemilu dan berbagai pelanggaran pemilu yang ditemukan. Tulisan ini mencoba memberikan catatan terhadap kedua event politik tersebut. Catatan yang paling utama bagi Pilkada serentak adalah potensi kecurangan ternyata bukan terletak pada biaya kampanye formal yang pada Pilkada 2015 ditanggung oleh ?penyelenggara?,  dalam konteks ini penyelenggara harus mampu menemukan formulasi teknis yang dapat mengurangi sebaran politik uang dan hal itu akan lebih bermanfaat bagi kualitas pemimpin yang terpilih. Sedangkan bagi Pemilu 2019, saya melihat justru persoalan distribusi logistic, pendataan pemilih dan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi hal utama yang harus menjadi catatan dalam evaluasi Pemilu 2019. 
Analisa Menguatnya Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu Indrajat, Himawan; Warganegara, Arizka; Muflihah, Lilih
Wacana Publik Vol. 18 No. 2 (2024): Wacana Publik
Publisher : P3M STISIPOL Dharma Wacana Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v18i2.70

Abstract

Direct regional elections are a form of implementing democracy at the local level, after previously regional elections were held indirectly elected through the Rakyar Regional Representative Council constituencies with this method were still carried out at the beginning of the 1999 reform regulated through Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, but then with the spirit of democratization regional elections were finally held directly where the people were the ones who determine who is eligible to be the regional head and its implementation was first carried out in 2005 based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. But in its implementation, it turns out that dynamics emerge, especially efforts made by candidates for regional heads to win contestations using tribal and religious sentiments or known as Identity Politics. The use of identity politics in local elections also occurred in the regional elections of East Lampung and Pringsewu districts to win regional elections in these areas.
Analisa Menguatnya Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu Indrajat, Himawan; Warganegara, Arizka; Muflihah, Lilih
Wacana Publik Vol. 18 No. 2 (2024): Wacana Publik
Publisher : LP3M Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v18i2.70

Abstract

Direct regional elections are a form of implementing democracy at the local level, after previously regional elections were held indirectly elected through the Rakyar Regional Representative Council constituencies with this method were still carried out at the beginning of the 1999 reform regulated through Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, but then with the spirit of democratization regional elections were finally held directly where the people were the ones who determine who is eligible to be the regional head and its implementation was first carried out in 2005 based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. But in its implementation, it turns out that dynamics emerge, especially efforts made by candidates for regional heads to win contestations using tribal and religious sentiments or known as Identity Politics. The use of identity politics in local elections also occurred in the regional elections of East Lampung and Pringsewu districts to win regional elections in these areas.