Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.824

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Wawasan Yuridika Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) Jurnal Suara Hukum Journal La Sociale Journal Justiciabelen (JJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Jurnal Riset Ilmu Hukum Aktualita : Jurnal Hukum JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Ekasakti Legal Science Journal

Chepi Ali Firman Z

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Author-ID : 4149019

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Muhamad Kevin Audi; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Currently criminal acts are growing with various types and modus operandi, in addition, criminal perpetrators also use technology to support the implementation of a crime. New types of crime are increasingly emerging including cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking, sexual violence against children and women and various other types of crimes. On the one hand, legal protection for victims is highlighted in the State of Indonesia where victims are often not protected as they should be entitled. On the other hand, marrying the victim to the perpetrator on the basis of maintaining the disgrace of prolonged trauma for the victim is what often happens today. In the case of children members of the DPRD committed rape in the city of Bekasi against women. Based on these issues, this study aims to find out the legal protection and rights for victims of rape crimes associated with law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This research method uses normative juridical and this research is descriptive analysis. While the data used in this study is secondary data obtained from the results of literature and using qualitative descriptive analysis methods. So it was obtained that victims of rape crimes get legal protection stated in articles 5, 6, and 7 of law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims in the form ofpensation and restitution. And victims also get medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation assistance, such assistance according to the Witness and Victim Protection Agency. Abstrak. Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Di satu sisi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerksoaan sangat disoroti di Negara Indonesia dimana bahwa korban seringkali tidak dilindungi hak haknya sebagaimana mestinya. Disisi lain menikahkan korban dengan pelaku atas dasar menjaga aib berujung trauma berkepanjangan bagi korban, inilah yang sering terjadi dewasa ini. Dalam kasus anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan di kota Bekasi terhadap perempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta hak hak bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan perlindungan hukum yang tertera pada pasal 5, 6, dan 7 undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban berupa kompensasi dan restitusi. Dan korban pun memperoleh bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, bantuan tersebut sesuai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya berdasarkan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Nisa Zahra Alifah; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Money basically has a function as a medium of exchange, a store of value, a unit of account, and a measure of delayed payments, which in essence determines how the economy of a country can help support its people. One of the crimes against currency is the crime of counterfeiting money. Where the crime of counterfeiting money is not only detrimental to society but also has an impact on political, social and economic stability. Based on the above phenomenon, this research focuses on the problem of criminal liability for the perpetrators of the crime of counterfeiting money, especially in the decision Number 165/Pid.b/2020/Pn Cms and the problem of how the implications of Article 244 of the Criminal Code are. This study uses a normative juridical research method, this research was conducted on the application of Law No. 7 of 2011 concerning Currency and the Criminal Code Articles 244 and 245 in law enforcement of the crime of counterfeiting money. The result of this research is that the provision of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of counterfeiting money in the decision No. 165/Pid.B/2020/Pn Cms is still far from the maximum penalty demanded in the indictment of the perpetrator. And the implications of implementing the Criminal Code in law enforcement for the crime of counterfeiting money do not have an effective impact, especially in the Criminal Code criminal sanctions against the crime of counterfeiting money are only punished with a single criminal sanction, namely only imprisonment so that the risk of recidivism by the perpetrator will be higher. In essence, the results of this study are that law enforcement of the crime of counterfeiting money in Indonesia is still relatively weak, and relatively light so that it does not provide a deterrent effect. Abstrak. Uang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda, yang pada intinya uang menjadi penentu bagaimana perekonomian sebuah negara yang dapat membantu menghidupi rakyat rakyatnya melihat dari fungsi uang yang sangat penting hal tersebut mengakibatkan terjadinya banyak tindak pidana terhadap mata uang salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Dimana tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga berdampak kepada stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini berfokus pada masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan uang khususnya dalam putusan Nomor 165/Pid.b/2020/Pn Cms serta masalah mengenai bagaimana implikasi Pasal 244 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap penerapan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan KUHP Pasal 244 dan245 dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang. Hasil dari penelitian ini adalah Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dalam putusan No.165/Pid.B/2020/Pn Cms masih jauh dari pidana maksimum yang dituntut dalam dakwaan pelaku. Dan implikasi dari diimplementasikan KUHP dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang tidak berdampak secara efektif terlebih lagi di dalam KUHP sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang hanya dipidana dengan sanksi pidana tunggal yaitu hanya sanksi pidana penjara saja sehingga resiko terjadinya residivis oleh pelaku akan lebih tinggi. Pada intinya hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia masih terbilang lemah, dan tidak memberikan efek jera.

Disparitas Putusan pada Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Qisthi Rabathi; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research is motivated by the increasing number of corruption cases conducted by prosecutors as law enforcement officials in Indonesia. Corruption itself is included in White Collor Crime where the crime is committed by the stakeholders, so that in the settlement of the case there is often a disparity of verdicts due to conflicts of interest of some parties. The purpose of this research is to find out indications of criminal disparity in corruption cases and the causes of criminal disparity in corruption cases. Therefore this research is categorized qualitative research with the research method used is normative juridical, The material studied in normative legal research is library material or secondary data. The data collection techniques used in this study are the study of literature and internet media, by collecting data from books, scientific papers, laws, articles, journals, and documents related to those studied. The results of this study show that of the two corruption convictions that have been presented there is a disparity caused by several factors, the Panel of Judges is the main factor in the disparity of criminal verdicts because the Panel of Judges in each criminal corruption case varies, taking into account several reasons that can ease and incriminate the accused. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Korupsi sendiri termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collor Crime) dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pemangku kekuasaan, sehingga pada penyelesaian kasusnya sering terjadi disparitas putusan karena adanya konflik kepentingan beberapa pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Bahan yang diteliti di dalam peneltian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari buku-buku, karangan ilmiah, undang-undang, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari kedua putusan tindak pidana korupsi yang telah dipaparkan terdapat disparitas yang disebabkan oleh beberapa faktor, Majelis Hakim merupakan faktor utama terjadinya disparitas putusan pidana karena Majelis Hakim pada setiap kasus tindak pidana korupsi berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Muhammad Firman Ardiansyah; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In the process of enforcing the law for criminals to be integrated back in the community through the Penitentiary is a place to carry out the construction of Prisoners and Correctional Students. The manifestation of Article 12 of Law No.12 of 1995 on Correctional Services requires that every inmate get a decent place to live, the right to nutritious food and the right to health services. Terkait with health services in Law No. 12 of 1995 mentions that one of the rights of inmates is "to get health services and proper food". But in contrast to the conditions on the ground with the application of the law is difficult to implement. Departing from this, the question arises: How is the fulfillment of health rights for fostered citizens in The Class IIA Banceuy Bandung Correctional Institution based on Law No. 12 of 1995 on Correctional Services? Whatis the concept of good development of health rights to the built citizens in The Correctional Institution Class IIA Banceuy Bandung based on Law No. 12 of 1995 on Correctional Services? . Research on thesis writing uses empirical juridical methods with sampling techniques. The data collection techniques used include observations, interviews and documentation. The results of this study show that the fulfillment of the health rights of lapas residents Class II-A Banceuy Bandung can be said to be insufficient due to lack of medical personnel and or not in accordance with Permenkumham No.M.HH.02.UM.06.04 of 2011,and not in accordance with article 17 paragraph 4 of PP No. 32 of 1999 related to health care outside LAPAS. This requires that the governmentcanbe more careful in understanding the context of the laws and regulations and their derivative regulations at the level of implementation related to the fulfillment of health rights for the citizens can be carried out in accordance with the applicable. Abstrak. Dalam proses menegakan hukum bagi pelaku kejahatan agar terintegrasi kembali dimasyarakat melalui Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana. Pasal 12 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mewajibkan setiap narapidana mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi juga hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.” Selanjutnya dengan pelayanan kesehatan didalam UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana ialah “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Namun pada praktiknya penerapan undang-undang dirasa sulit dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut maka timbul pertanyaan: Bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dihubungkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? Serta Bagaimana konsep pembinaan yang baik atas hak kesehatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung dihubungkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?. Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik sampling. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak kesehatan wargabinaan LAPAS Kelas II-A Banceuy Bandung belum cukup memadai dikarenakan kurangnya tenaga medis dan atau tidak sesuai dengan Permenkumham No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, dan tidak sesuai pasal 17 ayat 4 PP No. 32 Tahun 1999 terkait penanganan kesehatan diluar LAPAS. Hal ini mengharuskan pemerintah dapat lebih teliti melihat kondisi dilapangan.

Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Anggi Muhammad Fadil; Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstact. Thetrade in protected animals is a criminal act that has a major influence on the balance of the ecosystem of living things in nature. illegal trade in protected animals, one of the impacts is the extinction of these protected animals. The trade in wild animals is said to be illegal if it does not have an official permit from the government and the Natural Resources Conservation Agency. The crime of trafficking has been regulated in Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. First, to understand the law enforcement of the crime of trafficking in protected animals in the Bandung city area. Second, to understand the policy of the Bandung city government towards the crime of trafficking in protected animals. In this study, the authors used a normative juridical approach. research specifications, this research is descriptive analytical. prioritizing library research to obtain library materials as basic data, which is supported by field research. The result of this study is that law enforcement in various forms aims to ensure that laws and regulations in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems can be obeyed by all levels of society and that violators are given strict sanctions in order to provide a deterrent effect and support efforts to enforce Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. And the community in the conservation of natural resources plays a very important role in the success of the conservation effort itself. The participation and cooperation between the community and the government will certainly be a great synergy in conservation efforts. Abstrak. Perdagangan hewan dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. perdagangan ilegal hewan dilindungi salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada hewan yang dilindungi tersebut. Perdagangan hewan liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertama, Untuk memahami penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di wilayah kota Bandung. Kedua, Untuk memahami kebijakan pemerintah kota Bandung terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data dasar, yang didukung dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera dan mendukung upaya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayatu memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan upaya konservasi itu sendiri. Peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar didalam upaya konservasi.

PertanggungJawaban Pidana atas Tindak Pidana Penipuan terhadap Dana Nasabah PT Aku Digital Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 378KUHP Tentang Penipuan Maulida Intan Syafika; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Tindak pidana korporasi ialah suatu hal yang perbuatannya melawan hukum yang dilanggar oleh suatu badan hukum. Salah satu hal yang dalam tindak pidana korporasi adalah sulitnya suatu korporasi atau badan hukum diproses dengan hukum sampai ke pengadilan, baru pengurusnya saja yang diminta mengenai pertanggungjawaban pidana seperti dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT Aku Digital Indoneisa. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan mengenai Apakah PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat dikenakan Tindak Pidana Penipuan? Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentan penipuan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analis dan pendekatan metode yuridis normatif sebagai penelitian berbagai bahan kepustakaan dengan pengumpulan dan penemuan informasi melalui studi kepustakaan serta didukung dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dilengkapi dengan kajian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat Dikenakan pasal 378 KUHP sebagai tindak penipuan, yang dapat dikenakannya pasal 378 KUHP tentang Penipuan untuk memberikan sanksi penjara kepada para pengurus PT Aku Digital Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan sanksi pidana denda kepada PT Aku Digital Indonesia sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memproses PT Aku Digital Indonesia yang telah melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polrestabes Bandung untuk membuktikan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penipuan. Kata Kunci : korporasi, pertanggungjawaban, penipuan.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Utami Nur Arfani; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. An act can be said to be a criminal act of rape if it has fulfilled the elements contained in Article 285 KUHP that, Whoever, with the threat of violence, coerces, a woman (outside of marriage), has intercourse, enters the male genitalia in the female genitalia, and discharges semen). Rape committed by the perpetrator against the victim forcibly without the consent of both parties coupled with violence against victim can cause the victim to suffer and experiences physical and psychological harm. For the loss suffered by the victim, the victim is entitled to protection from the state through one of the laws and regulations, namely Law No. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This study uses a normative juridical approach, with research specifications in the form of analytical descriptive, the research is carried out with a literature study, and to analyze the data using a qualitative normative method by analyzing the applicable laws and regulations as well as legal theory related to the protection of victims of the crime of rape. Researcher found protection for rape victims and their rights thourgh Law No. 31 of 2014 concerning victim protection with the establishment of Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Researcher found several benefits that can be felt by victims, including: (1) The victim feels that someone is paying attention to her suffering as a rape victim; (2) The victim regains self-confidence that was taken away as a result of the rape; (3) Society no longer stigmatizes victims as naughty women who deserve to be raped; (4) The victim has hope of living again and can live a new life. Abstrak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP, bahwa Barangsiapa, Dengan ancaman kekerasan, Memaksa, seorang wanita (di luar perkawinan), Bersetubuh, Masuknya kemaluan pria pada kemaluan wanita, dan keluar air mani. Perkosaan yang dilakukan pelaku kepada korban secara paksa tanpa adanya consent dari kedua belah pihak dibarengi dengan kekerasan kepada korban, dapat menyebabkan korban menderita kerugian secara fisik dan psikis. Atas kerugian yang dialami korban maka korban berhak mendapatkan perlindungan dari negara melalui salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang undangan yang berlaku serta teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Peneliti menemukan perlindungan terhadap korban perkosaan beserta haknya melalui Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban dengan dibentukanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK). Adapun peneliti menemukan beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh korban, di antaranya: (1) Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan; (2) Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut; (3) Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa; (4) Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Yoga Gintara; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Prohibition of importing used clothes Minister of Industry and Trade Decree Number: 229/MPP/Kep/7/1997, Article 3 for health reasons, furthermore, smuggling of used clothes violates Article 102 letter (a) of Law Number: 17 of 2006 concerning Amendments to Law Law Number: 10 of 1995 concerning Customs. Then in the context of the Tanjung Balai Karimun District Court Number 23/pidsus/2020/Pn Tbk there is a disparity in decisions when compared to the Tanjung Balai Asahan District Court Number 243/Pid.B/2017/PN Tjb. The lack of investigations considered by the council has made the act of smuggling used clothes not yet providing a deterrent effect in suppressing the progress of the case. The author's assessment in making the decision on Decision Number: Balai Karimun Number: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk is still not optimal if it is related to the purpose of punishment as an effort to retaliate and prevent the recurrence of the crime of smuggling. Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Laranagn mengimpor pakain bekas KepMen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 229/MPP/Kep/7/1997, Pasal 3 dengan alasan keshatan, selanjutnya penyelundupan pakaina bekas melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Kemudian pada konteks PN Tanjung Balai Karimun Nomor 23/pidsus/2020/Pn Tbk terjadinya disparitas putusan jika dibandingkan dengan PN Tanjung Balai Asahan Nomor 243/Pid.B/2017/PN Tjb. Masih kurangnya penelusuran yang dipertimbangankan oleh majlis menjadikan tindak penyelundapan pakain bekas belum memebrikan efekjera dalam menekan lajunya kasus tersebut. Penilain penulis daalam membrikan putusan pada Putusan Nomor: Balai Karimun Nomor: 23/Pid.Sus/2020/Pn Tbk masih belum maksimal jika dikaitakan dengan tujuan pemidaan sebagai upya pembalasan dan pencegahan agar tidak terulang laginya tindak pidana penyelundupan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan dengan Asas Keadilan Chintia Ella Riska; Chepi Ali Firman Z
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4921

ABSTRACT- The legal problems of crimes committed by children or known as juvenile delinquency, one of which is the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The purpose of the research was to find out the judge's considerations in imposing a sentencing decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of the crime of premeditated murder and the reason the judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd as a form of criminal responsibility. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the judge's considerations in imposing a sentencing decision are Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of premeditated murder are the prosecutor's indictment, the purpose of the punishment, the mitigating and aggravating circumstances, the panel of judges tends not to impose the maximum sentence, the hope that the perpetrator will not repeat his actions, the motive for the crime, the attitude of the perpetrator after committing the crime, the consequences . The judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The aim of punishment is oriented towards prioritizing the best interests of the child integrated into the system and model of juvenile justice, encouraging its integration into positive legal norms and child law enforcement, if a child is only sentenced to 8 (eight) years in prison it is feared that the child will not realize his mistake increased insight into criminal acts The purpose of punishment is not to punish, but to improve conditions, care for and protect children as well as the application of theories related to the basic considerations of judges in deciding cases in court hearings namely legal certainty, expediency and legal justice. ABSTRAK- Problematika hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinquency salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan Penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model peradilan pidana anak, mendorong terintegrasinya ke dalam norma hukum positif dan penegakkan hukum anak, jika anak hanya di hukum 8 (delapan) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan anak tersebut dapat betambah wawasannya men genai perbuatan kriminal Tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Muhammad Rizky Kaisar; Chepi Ali Firman Zakaria
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4944

Abstract. This article is entitled Criminal Responsibility of Criminal Offenders in a State of Unconsciousness (Trance) According to the Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law. The method used in this paper is normative juridical methods connected with research on events that occur in society. The occurrence of crime the phenomenon of trance or in Indonesia is often known as "kerasukan", it is still difficult for the human mind to accept because it is beyond human reason. This phenomenon is also always associated with an element of culture and religion that prevails in Indonesia. The elements of a criminal act consist of subjective elements including the subject and the existence of an element of error and an element of purpose, namely acts that are against the law, actions that are prohibited or prohibited by law/legislation and the violators are subject to criminal sanctions, and are carried out in time, place and circumstances. certain. Criminal responsibility is born by passing on objective reproaches to actions that are stated as applicable criminal acts, and subjectively to the perpetrators of criminal acts who meet the requirements to be subject to a criminal penalty for their actions. In Islamic law, one element of criminal responsibility can occur if the act is committed voluntarily. An act can only be held criminally responsible if he is able to realize that his actions are against the law and can determine his will according to his conscience. Abstrak. Artikel ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dihubungkan dengan meneliti kejadian yang terjadi di masyarakat. Terjadinya tindak pidana dalam keadaan tidak sadar diri (Trance) atau di Indonesia sering dikenal dengan istilah “kerasukan”, masih sulit untuk diterima oleh akal manusia dikarenakan berada diluar nalar manusia. Fenomena ini juga selalu dikaitkan oleh suatu unsur budaya dan agama yang berlaku di Indonesia. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan dan unsur objektif yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang bersifat objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai suatu hukuman pidana karena perbuatannya. Dalam syari’at Islam, Salah satu unsur pertanggungjawaban pidana bisa terjadi apabila perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri. Suatu perbuatan hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Co-Authors Adam Rizky Febriansyah Ade Mahmud Adela Berliana Nugraha Agus Gede Sutamaya Ahmad Faizal Adha Aji Mulyana Alfiyanti Lestari Alyayudinda Andika Pradipta Putra W Anggi Muhammad Fadil Arinto Nurcahyono Aslan Noor Beny Harkat Bintang Raihan Sulaeman Bunga Tania Putri Chintia Ella Riska Deddy Effendi Defid Firdausa Poer Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Dey Ravena Diah Pudjiastuti Dini Dewi Heniarti Doddy Putra Pratama Sudjana Doni Sonjaya Dwidja Priyatno Efik Yusdiansyah Elfrida Ratnawati Elsy Nur Anggraeni Emaliawati Emaliawati Emaliawati, Emaliawati Evand Hadi Adiwena Farhan Ednur Satria Fatwa septaruna Fauziah Balqis Sitorus Hasya Fazni Pratiwi Hendral Veno Husni Syawali Ilman Fathony Martanegara Mahmud, Ade Maulida Intan Syafika Mochamad Daffa Adzanu Muhamad Akbar Rafly Astadipura Muhamad Haikal Arifin Muhamad Kevin Audi Muhammad Akbar Muhammad Alhaddid Andrefva Muhammad Firman Ardiansyah Muhammad Ilman Abidin Muhammad Rizky Kaisar Muhammad Zidane Najieh, Muhammad Fauzan Namira Gupita Rakasiwi Aria Nandang Sambas Neni Ruhaeni Nisa Zahra Alifah Padlilah Padlilah Pratama, Raka Indra Pratiwi, Hasya Fazni Putu Sarjana Qisthi Rabathi Ramadhan Zaky Alfath Reyvita Salsabila Rini Irianti Sundari Rizki Amrulloh Saripudin, Iip Setiawati, Suci Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Thoriq Najmu Tsaqib Tono Hadi Susiarno Utami Nur Arfani viko musadad Weganisa Willy Ahmad Yudistia Yoga Gintara Zainur Arifin Syah

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search