Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia JHR (Jurnal Hukum Replik) Cakrawala Repositori Imwi Indonesian Journal of Law and Policy Studies Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum
Suartini
Universitas Al Azhar Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KEADILAN PADA SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Nanang Suhendar; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v6i2.838

Abstract

Abstrak - Dalam merealisasikan pemerataan pendidikan sesuai dengan amanat konstitusiUUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,pemerintah sejak tahun 2017 menerapkan "Sistem Zonasi" dalam penerimaan peserta didikbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana mekanismepenerimaan peserta didik baru dengan system zonasi? Kedua, bagaimana upaya perbaikandalam sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi? Kerangka teori yangdigunakan adalah teori Keadilan yang diungkap oleh John Rawls. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian iniadalah menggambarkan adanya kewenangan secara bebas untuk pemerintah. Kebebasanwewenang yang dimaksud adalah memebrikan ruang kepada pemerintah dalam mengaturisi dan materi untuk menentukan sendiri dari keputusan yang akan diberlakukan. Kata kunci: Keadilan, Sistem Penerimaan, Peserta Didik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v2i1.740

Abstract

Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penindakan terhadap kasus pemalsuan dan peredaran obat palsu belum berjalan dengan baik. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam peredaran obat-obatan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, secara hukum tindakan tersebut disebabkan unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen, obat-obat yang telah exipired harus ditarik untuk dimusnahkan, dan tidak boleh dijual kembali dengan label atau diolah kembali menjadi obat yang lain seperti jamu atau suplemen tertentu. Departemen kesehatan dan Badan POM memiliki peranan peting dalam hal perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum peredaran obat di Indonesia. Sanksi pemalsuan obat menurut undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999, pelaku diancam pidana maksimal (5) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar). Adapun Kajian permasalahan ini bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat?. Bagaimanakah Alur Proses Pengaduan Korban Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat?. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yangdiberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Hasil dari pembahasan konsep mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen. Sehingga memudahkan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi konsumen maupun produsen. Perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi lemah. Akibat adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan produksi obat, melalui Badan POM sebagai perlindungan terhadap konsumen agar tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan yang diedarkan. Pengawasan Badan POM harus dilakukan untuk pengecekan produksi obat yang beredar serta peranan perlindungan konsumen atas tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dilindungi oleh pemerintah. Pelaku atas perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat dapat dihukum melalui ancaman hukuman dalam ketentuan udang-undang perlindungan konsumen. Aturan-aturan hukum guna melindungi masyarakat, dari perbuatan tindak pidana pemalsuan produksi obat.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemalsuan Obat
ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS PERBUATAN PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA Muh Basri; Fokky Fuad; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i1.1189

Abstract

AbstrakKajian tentang peristiwa pidana menarik untuk dianalisis dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal: pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perbubatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Apakah penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori gabungan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba adalah salah satunya adanya kenakalan remaja yang tidak dapat dikontrol karena terputus pedidikannya.Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, BulukumbaAbstrak The study of criminal events is interesting to analyze from a criminological perspective due to several things: first, that criminological studies are expected to be able to explain the extent to which the growth rate of crime rates is high in society. Second, that legal action does not only occur because of the normative factors of the law itself, but is also influenced by the existence of precipitating factors outside the law, such as poverty, social problems, and so on. The formulation of the problem in this study are: First, what is the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency? Second, what are the efforts to prevent the crime of murder in Bulukumba Regency? The theory used in this research is to use the combined theory of criminal acts. The method used in this study is an empirical legal research method. The results of this study explain that the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency is one of them is juvenile delinquency that cannot be controlled because of the disconnection of education.Keywords: Criminology, Crime, Bulukumba
IMPLEMENTASI NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUM DESA Suartini Suartini; Nizla Rohaya
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v7i2.1262

Abstract

Abstrak Pembangunan kini tidak lagi tersentral sesuai dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ekonomi domestic di Indonesia telah di mulai dengan mendirikan Badan usaha Milik Desa yang kini sudah mulai menjadi penopang ekonomi negara. Implementasi terhadap Nawa Cita tersebut dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Desa juga pemberian dana desa kepada desa sehingga desa dapat mendirikan badan-badan usaha sesuai dengan kemampuan atau potensi desa sehingga karakteristik pembanguan ekonomi juga melihat dari sisi siumberdaya alam dan sumber saya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan social dimana dilihatnya peraturan perundang-undangan dan perilaku masyarakat. Dua desa yang ada dalam hasil penelitian menunjukkan desa mampu membangun ekonominya dengan pendekatan yang mereka Analisa dari keadaan geografis dan keadaan social masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa.Kata Kunci : Implementasi Nawa Cita melalui BUMDes
PERLINDUNGAN ANAK SELAKU KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Dwi Yulia Sari; Suartini Suartini; Suci Flambonita
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i1.1879

Abstract

AbstrakTerhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh anak yang terpaksa harus berkonflik dengan hukum pada tabel diatas tidak terlepas dari pengaruh Juvenile Deliquency (Kenakalan anak) yang menjadi pendorong kriminalitas. Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Kedua, bagaimana Ganti rugi terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi terkait putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Ketiga, apakah Putusan Hakim Pengadilan Negri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Anak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. belum memenuhi rasa keadilan.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, AborsiAbstractAgainst crimes committed by children who are forced to come into conflict with the law in the table above cannot be separated from the influence of Juvenile Deliquency (Child Delinquency) which drives crime. The child protection law is very essential in determining the future of forming a family, society, nation and state. The formulation of the problem in this research is: First, what is the legal protection for child victims of rape who have abortions related to decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Second, what about compensation for child victims of rape who have abortions related to decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn? Third, is the Muara Bulian District Court Judge's Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn in accordance with the principles of legal protection for children? The research method used is normative legal research method. The theoretical framework used is the Child Protection Theory. The conclusion in this study is that legal protection for the crime of abortion committed by children is in decision number: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MBN. not fulfilling a sense of justice.Keywords: Child Protection, Rape Victims, Abortion
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANIDIRI SEBUAH ANALISIS KEADILAN HUKUM Syahruddin Siregar; Yusup Hidayat; Suartini Suartini
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v5i2.789

Abstract

Abstrak- Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah pembiayaanmusyarakah adalah yang paling khas dan menjadi daya tarik dari pembiayaansyariah. Karena akad pembiayaan ini menonjolkan kerjasama dan keadilan dalammelakukan usaha bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Pertama, bagaimanakah pembiayaan musyarakah dan konsep bagi hasilnya pada BankSyariah Mandiri? Kedua, apakah nilai keadilan sudah dirasakan sebagai bagian darikerjasama pembiayaan musyarakah sudah memenuhi rasa keadilan? Teori yangdigunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode hukum normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalahPertama, Kedudukan hukum pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiriadalah merupakan hubungan yang dilakukan antar syarik/mitra, yaitu antaranasabah dan bank untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usahatertentu dengan pembagian keuntungan dan kerugian diantara pemilik dana/modalberdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Kedua,Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di di Bank Syariah Mandiri dapat dinilaitelah memenuhi prinsip keadilan. Kata Kunci: Keadilan, Musyarakah, Bank Syariah Mandiri
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia Bimo Tresnadipangga; Fokky Fuad; Suartini Suartini
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.438

Abstract

Pelaksanaan bantuan sosial tidak terlepas dari anggaran, mengingat bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan anggaran negara yang tentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai Instansi yang ditunjuk untuk menangani program bantuan sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang merujuk pada ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Data dalam penelitian yang dititik beratkan pada norma peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa agar terjadi kolaboratif antar lembaga harmonisasi peraturan perundang-undangan ditataran peraturan menteri merupakan salah satu tahapan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan secara horizontal agar tidak terjadi kecacatan formil dan memiliki dampak hukum yang meluas ke depannya. Dalam penerapan belanja bantuan sosial melibatkan banyak sektor maka dari itu aturan yang dibuat haruslah diperketat dengan adanya peraturan-peraturan dari dua kementerian yang berkaitan, yakni kementerian sosial sebagai pelaksana program dan kementerian keuangan sebagai yang menyalurkan dana untuk terselenggaranya program tersebut.
Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi Suartini Suartini; Maslihati Nur Hidayati
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.598

Abstract

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menunjukkan peningkatan, apalagi dalam masa pandemi banyak korban KDRT terutama perempuan dan anak yang ditelantarkan akibat kendala ekonomi. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanakah konsep restorative justice dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT pada masa pandemi (studi putusan 2020-2023)? Dalam penelitian yang berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab setiap rumusan masalah serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pada pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui restorative justice, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yanci Libria Fista; Aris Machmud; Suartini Suartini
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.599

Abstract

Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-commerce. Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian mengkaji hukum tertulis dan literatur, menghubungkannya dengan kejadian nyata. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian nyata. Kesimpulannya adalah peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Adanya undang-undang perlindungan hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.
Analisis Hukum Terhadap Tingkat Efektivitas Perjanjian Sewa-Menyewa Kios UMKM (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah) Pada Rest Area Jalan Tol Yang Dikelola Oleh PT Hutama Karya (Persero) Agil Aprilyanto Saputro; Fokky Fuad Wasitaatmadja; Suartini Suartini
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 6 No. 5 (2023): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v6i4.407

Abstract

Salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan di Pulau Sumatera. Pemerintah memberikan penugasan pengusahaan Jalan Tol di Trans Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) melalui Perpres No.100/2014, Perpres No.117/2015 dan telah mengalami perubahan terakhir yaitu Perpres No.131/2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemenuhan aspek hukum pada perjanjian sewa-menyewa kios UMKM pada rest area jalan tol yang dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero) yang telah diterapkan, apakah sudah memenuhi aspek hukum perjanjian sewa-menyewa? Bagaimana efektivitas perjanjian sewa-menyewa yang telah berlaku/telah digunakan selama ini, dan apakah bisa perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara elektronik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dan metode sosiolegal research. Teori yang digunakan adalah teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan perjanjian secara elektronik sebenarnya cukup efektif untuk menghadapi masalah banyak dan jarak kantor pusat PT HK dengan lokasi kios UMKM yang akan disewakan, namun banyaknya investasi yang diperlukan dan pemahaman teknologi masyarakat menjadi problem sendiri yang harus diselesaikan sebelum menggunakan perjanjian elektronik tersebut. Sehingga perjanjian yang efektif dan dapat diterapkan pada sewa-menyewa kios UMKM rest area jalan tol yang dikelola PT. Hutama Karya (Persero) adalah perjanjian yang berbentuk konvensional dan kuasa PT HK diwakili oleh seorang Branch Manager.
Co-Authors Agil Aprilyanto Saputro Agus Haryono Saputro Amoury Adi Sudiro Bimo Tresnadipangga Dwi Ayu Rahmadani Dwi Yulia Sari Emilda Kuspraningrum Flambonita, Suci Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Fokky Fuad Wasitaatmadja Machmud, Aris Maslihati Nur Hidayati Muh Basri Nanang Suhendar Nizla Rohaya Nizla Rohaya Susianto susianto Syahruddin Siregar Yanci Libria Fista Yusup Hidayat Zuhad Aji Firmantoro