Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.572
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL OF EDUCATION (RDJE) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Journal Equity of Law and Governance QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies
Tetty Marlina Tarigan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI PISANG YANG BERLAPIS CAT PILOX PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH : (Studi Kasus di Kecamatan Martubung, Kota Medan) Muhammad Syafiq Aidri; Tetty Marlina Tarigan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik penjualan pisang yang dilapisi cat pilox di Kecamatan Martubung, Kota Medan, yang berpotensi menimbulkan dampak serius dan merugikan kesehatan konsumen. Praktik tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang. Dari perspektif Maqashid Syari’ah, tindakan ini bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) karena membahayakan kesehatan konsumen, serta Hifz al-Mal (menjaga harta) karena menimbulkan kerugian finansial akibat penipuan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur penipuan (tadlīs) yang dilarang, mencederai prinsip keadilan dalam muʿāmalah, serta bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Oleh sebab itu, pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan.
IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA) Arnita Sari Ritonga; Tetty Marlina Tarigan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkaji praktik pemungutan biaya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari 6 masyarakat dan 2 aparatur kelurahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan serta mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 79A belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pemungutan biaya dengan dalih administrasi dan percepatan pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang permisif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pelayanan gratis. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan serta tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat
Co-Authors Aisyah Nasution Arnita Sari Ritonga Dinda Febrianti Santoso Dodek Prajuliara Fatimah Zahara Muhammad Syafiq Aidri Nurhidayah Binti Suhaizan Pagar Hasibuan Risalah Adha Harahap Ummi Kalsum Siregar Wahyudi Zulham Zulham