Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) Mechanova Jurnal Strategi Pemasaran JURNAL TEKNIK INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI Communiverse Journal of the Indonesian Medical Association : Majalah Kedokteran Indonesia Indonesian Journal of Health Science Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Science and Environment
Andrew Wijaya
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Dentistry Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Veterinary

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum Wijaya, Andrew; Hartono, Christopher; Arwanto, Bambang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4087

Abstract

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, khususnya POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, menjadi dasar hukum bagi operasional Bank Digital di Indonesia. Regulasi ini, yang berlandaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memungkinkan Bank Digital beroperasi tanpa kantor fisik, namun menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturannya terlebih apabila dibandingkan dengan Bank Syariah, Walaupun definisi Bank Digital tidak dijelaskan secara spesifik dalam regulasi tersebut, perlindungan nasabah Bank Digital tetap menjadi perhatian penting. POJK No. 12/POJK.03/2018 menegaskan bahwa Bank Digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah, harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI). Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi peraturan khusus (Lex Specialis) yang mengatur Bank Digital Syariah agar perlindungan nasabah lebih terjamin. Penelitian ini mendorong perlunya peraturan yang lebih spesifik guna melindungi nasabah Bank Digital, khususnya Bank Digital Syariah, dalam menciptakan lingkungan perbankan digital yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi kepentingan nasabah di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara Wijaya, Andrew; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4088

Abstract

Korporasi sebagai entitas hukum memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi aktor utama dalam kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana ekonomi di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori hukum pidana korporasi serta praktik penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi dan hambatan pembuktian dalam kasus korporasi menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, restrukturisasi peraturan yang lebih komprehensif dan eksplisit diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan ekonomi, termasuk melalui penerapan doktrin strict liability, vicarious liability, dan identification.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Wijaya, Andrew; Saleh, Mohammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4201

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi membawa tantangan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Di Indonesia, SPBE bertujuan untuk mendigitalisasi berbagai proses pemerintahan guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Namun, meskipun terdapat berbagai kebijakan hukum yang mendukung, implementasi SPBE di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakseimbangan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, serta masalah keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPBE di pemerintah daerah Indonesia dan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilannya dalam meningkatkan transparansi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SPBE untuk mencapai tujuan good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Gambaran Myelosupresi pada pasien Kanker Ovarium yang Menerima Kemoterapi Carboplatin-Paclitaxel di RSUPN Cipto Mangunkusumo Tahun 2018 Winarto, Hariyono; Wijaya, Andrew
Majalah Kedokteran Indonesia Vol 70 No 4 (2020): Journal of The Indonesian Medical Association - Majalah Kedokteran Indonesia, Vo
Publisher : PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47830/jinma-vol.70.4-2020-160

Abstract

Background: Ovarian cancer has the highest mortality rate among other gynecologic cancers with poor prognosis due to unspecific symptoms. Ovarian cancer is mainly treated by surgical and chemotherapy combination. Despite its curative effect chemotherapy’s, myelosuppressive is a notable side effect and may impact the next cycle of chemotherapy. This study is aimed to record laboratory changes in chemotherapy recipient in Cipto Mangunkusumo Hospital.Methods: Hemoglobin, Absolute Neutrophil Count (ANC), and thrombocyte data are obtained from medical records whose received 6 cycles of Carboplatin-Paclitaxel from January-December 2018. Patients who received other chemotherapy and bone marrow metastasis were excluded.Results: Sixteen patients who completed 6 cycles were recorded. Baseline hemoglobin was 11.30±0.887 mg/dL and mean reduction was 0.29 g/dL per cycle. Mean ANC was 5,394.43±2096 cells/mm3, mean reduction was 543 cells/mm3 per cycle, and 5,35% developed neutropenia. Mean thrombocyte level was 34.225 cells/mm3 and 23% developed thrombocytopenia.Conclusions: Carboplatin-Paclitaxel’s effect on myelosuppression is prominent within the first cycle. Extra precaution must be done to prevent unwanted events.
Air Conditioner Customer Retention Based on Satisfaction and Loyalty with A Marketing Mix Analysis Wijaya, Andrew; Aprilia Tan, Harvani; Merrey Tanoro, Ruby; Suwarno, Bambang; Noor, Shaista
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.412

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between customer satisfaction and retention for air conditioners (ACs) sold in retail stores in Medan, as well as the impact of the marketing mix. This quantitative study surveyed 1,614 AC buyers from 14 retail stores in Medan (May–September 2025) and analyzed the data using PLS-SEM to test validity, reliability, and hypothesis significance. The results show that all four marketing mix variables significantly affect customer satisfaction, with place (store location and accessibility) having the strongest influence, followed by price and product, while promotion negatively affects satisfaction. Customer satisfaction strongly predicts loyalty, and loyalty significantly influences customer retention. The mediation analysis confirms that loyalty and satisfaction together enhance the effects of marketing mix variables on retention, although promotional efforts can reduce satisfaction and weaken retention when poorly executed. By examining the air conditioner market in Indonesia through the 4P marketing mix framework and the satisfaction-loyalty-retention linkages in the retail sector, this study adds to the marketing literature. The results shed light on an understudied aspect of retention in the air conditioner market—the importance of store accessibility and customer experience—and provide managers with insight into how to optimize location, service, and value-based strategies rather than relying solely on price or promotion. These findings suggest that management needs to focus on strategic locations and quality service to improve customer satisfaction. Businesses are advised to shift from aggressive promotions to value strategies such as after-sales service and loyalty programs.
Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Wijaya, Andrew; Hartono, Christopher
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6773

Abstract

Hukum Humaniter Internasional (HHI) berfungsi sebagai perangkat hukum yang bertujuan membatasi penderitaan manusia dalam situasi konflik bersenjata dengan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk tenaga medis. Penelitian ini mengkaji bentuk dan cakupan perlindungan hukum terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Statuta Roma 1998. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip “hormati dan lindungi”, pembedaan, proporsionalitas, serta kewajiban kehati-hatian diimplementasikan untuk menjamin keselamatan tenaga medis di medan perang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap petugas medis, ambulans, maupun fasilitas kesehatan yang telah ditandai dengan simbol pelindung internasional merupakan pelanggaran berat (grave breach) dan kejahatan perang yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual serta tanggung jawab negara. Di Indonesia, ratifikasi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 menegaskan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis, namun diperlukan harmonisasi lebih lanjut agar norma internasional tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional.
Tinjauan Yuridis Terhadap Siri’ dan Pesse Sebagai Asas Moral Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bugis Hartono, Christopher; Wijaya, Andrew
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6774

Abstract

Penelitian ini menganalisis siri’ (harga diri/malu) dan pesse (empati/solidaritas) sebagai asas moral dalam penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Bugis. Berangkat dari perspektif hukum adat dan pluralisme hukum, studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan sosio-legal terhadap literatur primer–sekunder serta praktik penyelesaian konflik berbasis komunitas. Temuan menunjukkan bahwa siri’ na pacce beroperasi sebagai mekanisme preventif (mencegah perilaku curang/eskalasi konflik melalui kontrol sosial berbasis rasa malu) sekaligus kuratif (mengarahkan musyawarah kekeluargaan/tudang sipulung dan mediasi adat menuju mufakat yang memulihkan relasi). Integrasi kebiasaan adat dengan prinsip kewarisan Islam termasuk pembagian proporsional dan praktik hibah semasa hidup guna menghindari perselisihan meningkatkan penerimaan sosial sekaligus efektivitas penyelesaian. Pada tataran hukum nasional, nilai siri’ dan pesse diakui secara langsung melalui pengakuan hukum adat dalam konstitusi dan regulasi daerah serta tak langsung melalui asas musyawarah, keadilan sosial, dan skema alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) yang disahkan peradilan. Kontribusi teoretik penelitian ini adalah pemetaan peran ganda siri’ na pacce sebagai kompas etis dan perekat sosial dalam resolusi waris, sedangkan kontribusi praktisnya menawarkan model hibrida adat agama negara yang berorientasi restorative justice bagi penguatan kebijakan penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia.
Co-Authors Agus Wiyono Aprilia Tan, Harvani Arwanto, Bambang Boediningsih, Widyawati Christopher Hartono Febriani, Cicilia Gondowardoyo, Sean Hafizah Kamarudin, Nazhatul Halim, Jason Handy Wicaksono Hariyono Winarto Indar Sugiarto Merrey Tanoro, Ruby Mohammad Saleh Monika Teguh Noor, Shaista Nurachma, Adhina Petrus Santoso Suwarno, Bambang Teng sutrisno