Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Halu Oleo Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Dedikasi Hukum Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Indung Wijayanto
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG Indung Wijayanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2014): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v7i1.1043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara puporsive. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa: (a) terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda, serta (b) Faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim. Kata kunci : Individualisasi Pidana, Disparitas Pidana
AKOMODASI NILAI-NILAI KONSERVASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA MANDING, KELURAHAN SABDODADI, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cahya Wulandari; Indung Wijayanto
Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Vol 30, No 1 (2016): Pena Maret 2016
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v30i1.402

Abstract

The society sometimes uses consensus in solving criminal case. The people of Manding villagge, Bandul district often solve the case of fornication or persecution through deliberation to reach consensus. The settlement contains the values of conservation in the form of fair vales and tolerant so it should be conserved. Based on those condition the statement of the problem is How the accomodation of conservation values in solving the crime in Manding village, Bantul district is? This research is a sociological juridical research. The data used are primary and secondary data. Primary data are obtained through interview, while the secondary data are obtained through literature study. The data obtained then are analyzed using interactive model of analysis. The result of the reseach shows that the accomodated conservation values in solving criminal case inManding village are religious, smart, tough, honest, caring, tolerant, democratic and polite values. Those eight values are reflected in the process of solving the case which prioritize and pay attention to the rights and obligations of the parties.
Assistance and Establishment of an Anti-Corruption Legal Clinic in Puguh Village, Boja District, Kendal Regency Anis Widyawati; Indung Wijayanto; Dian Latifiani; Ardi Sirajudin Ra’uf; Annisa Suci Rosana
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.401 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i2.16829

Abstract

The cause of corruption in village funds is due to the lack of competence of village officials, lack of transparency and lack of government and community supervision as well as superior intervention in the implementation of physical activities that are not according to planning. A joint commitment from the Puguh Village Government and the community is needed in alleviating corruption at the village level. This paper describes and analyzes various efforts to increase anti-corruption awareness for the community and the Puguh Village Government. The method used in this program includes three things, namely: (1) exploratory; (2) topical; (3) evaluation and monitoring. The service team embodies a commitment to answer problems by establishing an anti-corruption legal clinic with programs including counseling on anti-corruption from the KPK Education Center related to transparent and corruption-free village fund management, computer and internet training from UPTTIK UNNES for the use of an online system in managing village funds and online marketing of village products, as well as assistance in resolving legal cases that occur in the community through a legal aid study center.   Pendampingan dan Pendirian Klinik Hukum Anti Korupsi di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Penyebab korupsi dana desa adalah adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat. Komitmen bersama dari Pemerintahan Desa Puguh dan masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan korupsi di tingkat desa. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa Puguh. Metode yang digunakan dalam program ini  meliputi  tiga  hal,  yaitu:  (1) eksplorasi; (2) topikal; (3) evaluasi dan pemantauan. Tim pengabdi mewujudkan komitmen untuk menjawab permasalahan dengan membentuk klinik hukum anti korupsi dengan program antara lain penyuluhan mengenai anti korupsi dari Pusat Edukasi KPK terkait pengelolaan dana desa yang transparan dan bebas korupsi, pelatihan komputer dan internet dari UPTTIK UNNES untuk penggunaan sistem online dalam pengelolaan dana desa dan pemasaran produk desa secara online, serta pendampingan penyelesaian perkara hukum yang terjadi di masyarakat melalu pusat kajian bantuan hukum.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TEHADAP ANAK Rasdi Rasdi; Sonny Sapto Aji Wicaksono; Diandra Preludio Ramada; Indung Wijayanto
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 2 (2023)
Publisher : Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v1i2.159

Abstract

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, kekerasan maupun diskriminasi. Maraknya kejahatan/kekerasan seksual terhadap anak menuntut perhatian serius dari negara, pemerintah maupun masyarakat pemerhati anak untuk mengambil langkah strategis dalam penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak dan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempertegas keinginan serius Negara/Pemerintah melindungi anak dari kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Penulisan artikel ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta menemukan model sarana penanggulangan yang tepat terhadap pelaku. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah faktor-faktor yang mendorong perlunya penanggulangan kejahtan seksual anak dan bagaimana model sarana yang tepat untuk menanggulangi pelaku kejahatan tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor internal dan eksternal yang memicu terjadinya kejahatan seksual anak dan model penanggulangan kejahatan seksual anak lebih diutamakan pada penggunaan sarana penal dan non penal secara simultan dengan melihat kondisi pelaku. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa belum ada model yang tepat dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, baik sarana penal maupun non penal, sangat tergantung pada kondisi pribadi pelaku.
Peningkatan Literasi Digital dan Kemanusiaan Melalui Powerpoint sebagai Media Pembelajaran bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Rasdi; Suran Ningsih, Ayup; Niravita, Aprila; Prabowo, Muchammad Shidqon; Wijayanto, Indung; Fiorentina, Prita; Komariyah, Maulida Nurul
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2023): DECEMBER 2023
Publisher : Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v3i3.214

Abstract

People's lack of understanding of digital media results in misuse which has consequences for personal and social life. Social media is present as part of internet development. Its presence offers easy and new ways of interacting, communicating, and socializing with the support of interesting features. The number of social media users in Indonesia is dominated by teenagers, so the impact is felt by teenagers. Good use can improve achievement, whereas bad use can have negative consequences for children and adolescents. We need to respond to technological developments that are bringing us to the Industrial Revolution 4.0 wisely. This is what makes Digital Literacy very necessary. Self-understanding of digital technology movements requires us to learn more deeply about material related to digital literacy. To be able to use the internet well, everyone, including students, must have good digital literacy. To be able to use the internet well, it is necessary to strengthen the literacy of students. Apart from that, there needs to be protection so that the internet is used only for good, and teachers must direct students to filter negative things from the internet. After learning about Digital Literacy and Humanity, Santri will be given training on how to prepare PowerPoint as a learning medium. Improving skills in preparing learning media based on digital literacy is an important thing for students to develop.
Victim Participation in the Criminal Justice Process: A Comparative Study Between Indonesia and Russia Wijayanto, Indung; Wulandari, Cahya
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i1.4136

Abstract

Hukum acara pidana di Indonesia tidak mengatur korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana dan kedudukan korban diwakili oleh jaksa. Peran aktif korban dalam proses peradilan pidana bertujuan untuk menjamin korban dapat melindungi haknya. Pengabaian peran aktif korban dapat menyebabkan putusan hakim yang jauh dari keadilan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan ideal dalam hukum acara pidana terkait dengan keikutsertaan korban dalam proses peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Rusia mengatur peran aktif korban dalam proses peradilan pidana. Korban dapat secara aktif terlibat dalam tindakan investigasi, mengusulkan penuntutan pribadi dan mendukung penuntutan, berpartisipasi dalam proses peradilan, dan mengajukan keberatan atas anggota hakim yang ditunjuk dalam persidangan. Korban, dalam hukum acara pidana Indonesia, hanya dijadikan sebagai saksi. Oleh karena itu, hukum acara pidana di Indonesia harus mengatur bagaimana korban dapat berperan aktif dalam proses peradilan pidana.
Safe Harbor Principle, Exclusion of Criminal Liability for Platform Service Providers Indung Wijayanto; Cahya Wulandari; Rasdi Rasdi
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 8, No 2 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v8i2.48040

Abstract

In the era of Society 5.0, characterized by the pervasive digitalization of societal functions, platform service providers play a pivotal role. These platforms, however, are frequently exploited by users for unlawful activities. This study investigates the prerequisites for invoking the safe harbor principle, which shields service providers from criminal liability. Employing a qualitative research approach, secondary data was gathered through a comprehensive literature review and subsequently analyzed qualitatively. The safe harbor principle serves as a critical legal mechanism utilized by platform service providers to shield themselves from legal repercussions arising from illicit actions committed by their users. To qualify for this exemption, providers typically must promptly remove unlawful content upon notification and refrain from active involvement in the transmission of such information. However, recent developments indicate that providers may forfeit safe harbor protection if they play a significant role in moderating or curating content on their platforms.  This research underscores the essential conditions that platform service providers must meet to avail themselves of the safe harbor principle, highlighting the nuanced balance between facilitating digital innovation and upholding legal accountability. By clarifying these conditions amidst evolving regulatory landscapes, this study contributes to ongoing discussions on legal frameworks governing digital platforms, offering insights crucial for policymakers, legal practitioners, and stakeholders navigating the intersection of technology, law, and societal governance.
Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila Cahya Wulandari; Indung Wijayanto; Loso .
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 1 (2022): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i1.1808

Abstract

AbstractFeminist are trying to fight for women in Indonesia to stand in line with men. However, these struggles are often based on liberal ideology. Gender equality based on liberal values can certainly be contrary to the values of Pancasila.  Based on this, it needs to be discussed related to Pancasila Feminism as a form of gender justice based on the values of Pancasila precepts. Feminism based on human rights must still respect the differences in culture, nation and religion embraced by each country. In Pancasila feminism, all gender equality struggles must be in accordance with the nature of Pancasila which includes awareness as a creature of God, awareness as a civilized and just human being, awareness as a social being, unity and nationhood, and the ability to consult consensus. The views of feminism should not be contrary to the values of Pancasila, especially, with the value of Godhead. Religion considers that the position of men and women is equal in God's eyes. However, equality does not mean in all things for example in domestic and inheritance affairs.Keywords:  Feminism, Gender Equality, Pancasila  AbstrakPara pemerhati feminisme berusaha memperjuangkan kaum perempuan di Indonesia untuk berdiri sejajar dengan laki-laki. Namun, perjuangan tersebut seringkali berpedoman pada ideologi liberal. Kesetaraan gender yang berlandaskan nilai-nilai liberal tentu dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.  Berdasarkan hal tersebut, perlu dibahas terkait Feminisme Pancasila sebagai bentuk keadilan gender yang berbasis pada nilai-nilai sila Pancasila. Feminisme yang berdasar pada hak asasi manusia harus tetap menghormati perbedaan budaya, bangsa dan agama yang dianut masing-masing negara. Dalam feminisme Pancasila, semua perjuangan keseteraan gender harus sesuai dengan sifat Pancasila yang meliputi kesadaran sebagai makhluk Tuhan, kesadaran sebagai manusia yang beradab dan berkeadilan, kesadaran sebagai makhluk sosial, bersatu dan berbangsa, dan kemampuan bermusyawarah mufakat. Pandangan feminisme tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama, dengan nilai Ketuhanan. Agama menganggap bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan. Namun, kesetaraan itu bukan berarti dalam segala hal misal dalam urusan rumah tangga dan waris. Kata Kunci: Feminisme, Kesetaraan Gender, Pancasila
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Dwi Setiawan, Ardi; Wijayanto, Indung
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19535

Abstract

Artificial Intelligence (AI) dalam industri otomotif telah menghadirkan berbagai tantangan hukum, khususnya dalam kasus kecelakaan yang melibatkan sistem autopilot. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi regulasi yang lebih komprehensif bagi sistem hukum di Indonesia terkait Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dan mengkaji aspek yuridis pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan kendaraan berbasis AI. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI saat ini dikategorikan sebagai objek hukum bukan subjek hukum sehingga pertanggungjawaban pidana masih diberikan kepada pengemudi atau produsen kendaraan. Prinsip strict liability dapat diterapkan kepada pengemudi, sedangkan product liability berlaku bagi produsen jika terdapat cacat sistem. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang mengatur AI sebagai subjek hukum khusus serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas terkait tindak pidana yang melibatkan AI dalam sistem hukum Indonesia.
Criminal Law Formulation Policy for Self-abuse of Narcotics as an Effort to Prevent Prison Overcrowding Efendi, Putri Rahma; Wijayanto, Indung
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 5, July 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i5.3094

Abstract

Introduction: This article will discuss the criminal law formulation policy related to self-abuse of narcotics in the present and future.Purposes of the Research: This article aims to evaluate the application of the health approach to drug abuse treatment under positive law, identify obstacles to implementation, and provide recommendations for regulatory reform to optimize the handling of these cases and reduce overcrowding in correctional institutions.Methods of the Research: The type of research used in this study is normative juridical research or normative legal research using a statutory approach (statue approach) and a comparative approach (comparative approach). The statutory approach is carried out by examining Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, SEMA Number 4 of 2010, and Regulation of the Attorney General Number PER-29/A/JA/12/2015. Meanwhile, the comparative approach is carried out by comparing regulations governing the abuse of narcotics for oneself in countries that have similar legal systems to Indonesia, namely Madagascar, Mexico, and Portugal. The data used is obtained from secondary data sourced from library materials such as official documents, books, research results in the form of reports, and documents relating to self-abuse of narcotics.Findings of the Research: This study found that the policy on narcotics abuse for oneself based on positive law currently uses a health approach, but in its enforcement it is still not optimally implemented. There are still many law enforcement officials who have the understanding that the criminal act of narcotics abuse for oneself is a crime that must be subject to imprisonment. This is what makes prisons in Indonesia overcrowded because most of them are inhabited by prisoners of narcotics crimes. This study recommends the need to reform future regulations regarding the abuse of narcotics for oneself as an effort to prevent prison overcrowding.
Co-Authors Anis Widyawati Annisa Suci Rosana Aprila Niravita, Aprila Ardi Sirajudin Ra’uf Cahya Wulandari Cahya Wulandari Cahya Wulandari Dian Latifiani Diandra Preludio Ramada Dwi Setiawan, Ardi Efendi, Putri Rahma Fiorentina, Prita Komariyah, Maulida Nurul Loso Loso Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Azil Maskur Ningsih, Ayup Suran Ramadhani, Rahmania Rasdi Rasdi - Rasdi Rasdi Sonny Sapto Aji Wicaksono Wardana, Putra Jaya