Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.906
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Law_Jurnal
Ayu Trisna Dewi
Universitas Dharmawangsa
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pembatasan Hak Ingkar Notaris Terhadap Penggandaan Sertifikat Tanah Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris T. Maharanny Ade Syah Erlin; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i3.4745

Abstract

URGENSI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA Arif Mustaqim Harahap; Ayu Trisna Dewi; Siswati Saragi
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i1.2926

Abstract

PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Tantri Naratama; Ayu Trisna Dewi
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3582

Abstract

EKSISTENSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DIGITALIASI HUKUM MODERN Dino Febriansyah Sitorus; Ayu Trisna Dewi
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i1.2949

Abstract

Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Menciptakan Peradilan Bersih Di Sumatera Utara Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul; Ayu Trisna Dewi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara, untuk menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara dan untuk menganalisis faktor yang menghambat peran Penguhung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu juga dilakukan Studi di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Koordinator/Asistant Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara. Peran Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara dalam upaya Menciptakan Peradilan Bersih di Sumatera Utara terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh komisi yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara dengan jangkauan kerja yang sangat luas dan terbatasnya peran dan kewenangan Komisi Yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara yang hanya terbatas menerima laporan. Selain itu, belum adanya tolak ukur dalam melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan peradilan bersih merupakan hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.
Kebijakan Hukum Pidana mengenai Asset Recovery sebagai Instrumen Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Muhammad Irfan; Kusbianto Kusbianto; Ayu Trisna Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9699

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Penanggulangan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme asset recovery. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum asset recovery dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaannya dalam pengembalian kerugian negara, serta kebijakan hukum pidana yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asset recovery terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ketentuan perampasan aset. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pelacakan aset, penggunaan pihak ketiga sebagai nominee, keterbatasan kerja sama internasional, dan belum adanya undang-undang khusus perampasan aset tanpa pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pelacakan aset, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG Fatur Mursani Lubis; Ayu Trisna Dewi; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9558

Abstract

Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, praktik pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi persoalan yang mengancam kepastian hukum, memicu sengketa, dan menghambat pembangunan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi aset masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan melalui Program PTSL di Kabupaten Deli Serdang, implementasi program tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal melalui penguatan sistem administrasi pertanahan. Implementasi PTSL telah meningkatkan kepastian hukum melalui verifikasi data dan penerbitan sertifikat, namun masih terkendala oleh harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, penguatan kelembagaan, dan pengawasan kolaboratif.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG Fatur Mursani Lubis; Ayu Trisna Dewi; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9558

Abstract

Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, praktik pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi persoalan yang mengancam kepastian hukum, memicu sengketa, dan menghambat pembangunan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi aset masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan melalui Program PTSL di Kabupaten Deli Serdang, implementasi program tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal melalui penguatan sistem administrasi pertanahan. Implementasi PTSL telah meningkatkan kepastian hukum melalui verifikasi data dan penerbitan sertifikat, namun masih terkendala oleh harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, penguatan kelembagaan, dan pengawasan kolaboratif.
Co-Authors Andi Maysarah Arif Mustaqim Harahap Dino Febriansyah Sitorus Fadillah Hanum Fatur Mursani Lubis Indah Purnama Sari Ita Ita Jayasa Putra Rajagukguk Kariaman Sinaga Kusbianto Kusbianto M. Amri Nasution Muhammad Irfan Rina Melati Sitompul Siswati Saragi T. Maharanny Ade Syah Erlin Tangges Dines Tania Mayshara Limbong Tantri Naratama ZULIAH, AZMIATI