Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYULUHAN KENAKALAN REMAJA ANAK SEKOLAH DI SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KABUPATEN GARUT Lia Lajuna; Nurlaili Ramli; Nora Liana
Holistik Jurnal Kesehatan Vol 13, No 3 (2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Keperawata Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.879 KB) | DOI: 10.33024/hjk.v13i3.1390

Abstract

Menstrual hygiene and knowledge among adolescent school girls of Jantho, Aceh Besar-IndonesiaBackground: The age of teenager is the transition period from childhood to adulthood which is characterized by physical, psychological and psycho social changes. One of the biggest changes in adolescents is menstruation. Teens who experience menstruation need to maintain reproductive health. They need special knowledge about menstruation to avoid health problems.Purpose: This study was to analyze the relationship between menstrual hygiene and knowledge among adolescent school girls of Jantho, Aceh Besar-IndonesiaMethods: Type of quantitative research, analytical design using across-sectional approach.  the number of samples is 30 people, by purposive random sampling. Data analysis using kendall’s  Tau.Results: The results showed that the relationship between menstrual hygiene and knowledge among adolescent school girls of jantho, aceh besar-indonesia, indicated by the value of p value of 0.015 and the value of τ obtained by 0.532. Menstrual hygiene is poor because menstrual hygiene and practice during menstruation was inappropriate due to lack of knowledge, and need more health education in reproductive health and inadequate support for school facilitiesConclusion: The level of knowledge among adolescent school girls of Jantho, Aceh Besar-Indonesia was in poor category. There is a relationship between menstrual hygiene and knowledge among adolescent school girls of Jantho, Aceh Besar-Indonesia Keywords:  Menstrual hygiene; Knowledge;  Adolescent school girlsPendahuluan: Remaja merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikis dan psikososial. Salah satu perubahan terbesar pada remaja terjadi mentruasi dan rentan terhadap masalah kesehatan. Remaja yang mengalami menstruasi, perlu menjaga pemeliharaan kesehatan reproduksi. Remaja perlu  pengetahuan  mentruasi agar terhindar dari masalah kesehatan.Tujuan: Mengetahui dan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan remaja putri terhadap menstrual hygiene Metode: Jenis penelitian kuantitatif, rancangan analitik menggunakan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel sebanyak 30,dipilih secara purpuse sampling. Analisa data menggunakan uji statistik kendall tau.Hasil: Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang menstruasi dengan menstrual hygiene saat menstruasi,  ditunjukkan dengan nilai p value sebesar 0,015 dan nilai τ didapatkan 0,532. Menstrual hygiene masih buruk dikarenakan perilaku menstrual hygiene saat menstruasi masih salah. Penyebab lainya karena kurangnya pengetahuan, belum  mendapatkan  penyuluhan kesehatan reproduksi dan  dukungan  fasilitas sekolah yang belum memadai.Simpulan: Tingkat pengetahuan wanita muda tentang menstruasi di SMP 2 Kota Jantho termasuk dalam kategori kurang. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang menstruasi dengan menstrual hygiene saat menstruasi
Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua Di Surabaya Pada 16 Agustus 2016 Ghozali, Muhammad; Nora Liana; Cut Afra; Zulfadly Siregar; Nurfahni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13132543

Abstract

Indonesian law, including the Constitution and international treaties such as the ICCPR and ICERD, strictly prohibits racial discrimination and violence against minority communities. This legal protection ensures that the rights of minority groups are upheld and respected. Even though there is legal protection, cases of discrimination against Papuan students are often ignored by the government and ignore their human rights. This study will take a normative legal perspective in examining the validity of laws and regulations through comprehensive presentation and analysis. The purpose of this research is to investigate the social science paradigm by analyzing the effectiveness of law enforcement policies, the enforcement of those regulations, and the ability of law enforcement agencies and government entities to protect citizens from discrimination. This study highlights the root causes of discrimination against Papuans, which originate from racial bias in various aspects such as economics, politics, education and law enforcement. This emphasizes the importance of enforcing anti-discrimination laws with the highest professionalism among law enforcement officials to prevent the continuation of discriminatory practices in the legal system. In this study, it is recommended that the Indonesian Government increase its commitment to enforcing laws against discrimination and violence, especially in terms of protecting the rights of the Papuan ethnic community. This includes taking firm action if discrimination or violence occurs, in order to uphold justice and equality for all citizens.
Position of Resolving Human Rights Violations through The Truth and Reconciliation Commission (TRC) Mechanism in Indonesia Nora Liana; Ricky Rosiwa; Ahmad Mulia Sembiring; Dona Popou Saragih; Ade Ira Octa Femi; Malahayati
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2025): IJLSH - July 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i2.193

Abstract

Resolving human rights violations in Indonesia is a complex issue, considering the many cases of violations that occurred during the conflict, especially during the New Order period. One of the mechanisms proposed to resolve the issue of human rights violations is through the establishment of a Truth and Reconciliation Commission (TRC). The TRC functions to reveal the truth about past human rights violations, provide opportunities for victims to obtain justice, and encourage the process of social reconciliation. This abstract aims to examine the position of the TRC in the context of resolving human rights violations in Indonesia, both from a legal perspective, its role in recovering victims, and the challenges faced in its implementation. This research also highlights the difference between settlement through the judiciary and settlement through th , as well as the extent to which the TRC can create restorative justice without ignoring applicable legal principles. Through this analysis, it is hoped that a deeper understanding can be obtained regarding the potential and limitations of the TRC mechanism in realizing resolution of human rights violations in Indonesia.
Kejahatan Siber (Cyber Crime) dan Implikasi Hukumnya: Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI) Muhammad Ghozali; Nora Liana; Cut Afra; Zulfadly Siregar; Nurfahni; Malahayati; Muhammad Hatta
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13883603

Abstract

Studi ini menyelidiki dunia kejahatan dunia maya dan konsekuensi hukumnya, dengan fokus khusus pada peretasan bank BSI yang terkenal di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan mengenai respons sistem peradilan pidana terhadap insiden peretasan Bank BSI dan mengidentifikasi strategi potensial untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi sektor perbankan terhadap ancaman dunia maya di tahun-tahun mendatang. Bentuk penelitian ini melibatkan penelitian hukum normatif, suatu pendekatan sistematis untuk mengungkap aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum yang ada. Ini adalah proses metodis dalam mengeksplorasi dan menafsirkan hukum untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum. Hasil penelitian ini menerangkan Aktivitas peretasan yang melanggar hukum dituangkan dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa akses tidak sah terhadap sistem elektronik orang lain merupakan pelanggaran hukum. Ketentuan ini terkait erat dengan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan siber. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 dan perubahan selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keamanan siber melalui koordinasi berbagai pemangku kepentingan nasional. BSSN bertanggung jawab melaksanakan upaya keamanan siber secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan, pengembangan, dan koordinasi seluruh aspek yang terkait dengan keamanan siber nasional.