Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PARADIGMA SAHAM SYARIAH PADA INDEKS SAHAM SYARIAH DI INDONESIA Prawiro, Atmo
Jurnal Bimas Islam Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.31 KB) | DOI: 10.37302/jbi.v10i4.42

Abstract

The controversy of buying and selling in sharia stocks today is growing. These developments are not free and then it will be debated may or may not transactions on sharia stocks. Contemporary scholars disagree over the validity of the transaction, although the stocks identity is labeled sharia. MUI itself allows such transactions with predefined notes. This paper is intended to analyze critically how the practice of buying and selling sharia stocks in Indonesia and in some other countries? This major question is then spelled out into a few more focused minor questions: How do scholars differ in defining  for sharia stocks criteria in the stocks market? What is the effect of the difference between Islamic stocks transactions validity in Indonesia for economic growth? Based on the analysis found the results that sharia stocks in Indonesia can be seen from two things. First it seen from the terms of business objects and both quantitative provisions (accounting). The provisions relating to the object of business by the current stock index are broader than the object of prohibition in fiqalat fikih. As for determining sharia or not sharia in practice stocks in Indonesia, referring the contemporary jurisprudence there is still a sharp difference. This is because that has not fully implemented the sharia right aspects. Kontroversi jual beli saham syariah dewasa ini semakin berkembang. Perkembangan tersebut tidak terlepas pula akan perdebatan boleh atau tidaknya transaksi saham syariah. Para ulama kontemporer beselisih pendapat akan keabsahan transaksi tersebut, walaupun identitas saham tersebut berlabelkan syariah. MUI sendiri membolehkan transaksi tersebut dengan catatan-catatan yang telah ditentukan. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis secara kritis bagaimana praktek jual beli saham syariah di Indonesia dan beberapa Negara lainnyai? Pertanyaan mayor ini, kemudian dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan minor yang lebih terfokus: Bagaimana perbedaan para ulama dalam menentukan kriteria saham syariah di pasarsaham? Apa akibat dari perselisihan sah tidaknya transaksi saham syariah di Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi? Berdasarkan hasil analisis ditemukan, bahwa kesyariahan saham syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua hal. Pertama dilihat dari ketentuan obyek usaha dan kedua ketentuan kuantitatifnya (akuntansi). Ketentuan yang berkaitan dengan obyek usaha oleh indek saham saat ini lebih luas dibanding obyek pelarangan dalam fikih muamalat. Adapun dalam menentukan syariah atau belum syariahnya dalam praktek saham di Indonesia, merujuk para pakar fikih kontemporer maka masih ada perbedaan yang tajam. Hal ini dikarenakan masih belum sepenuhnya mengimplementasikan aspek-aspek kesyarihan yang benar.
Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia Atmo Prawiro
Al Ashriyyah Vol. 2 No. 1 (2016): Al Ashriyyah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/alashriyyah.v2i1.17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk disegerakannya menaikan setatus Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi Undang-Undang, sangatlah urgent untuk segera diterbitkan draft rancangannya dan kemudian disahkan. Hal ini karena keberadaan UU sangatlah diperlukan dalam legislasi hukum nasional, keberadaan Fatwa DSN MUI dan KHES yang memilik klelemahan hendaknya di naikan menjadi UU Khusus Ekonomi Syariah yang komprehenship bisa membantu kinerja para penggiat ekonomi syariah di bidang legislasi hakim Pengadilan Agama dalam menangani kompleksitas sengketa ekonomi syariah. Pembentukan KHES menuju UU khusus juga memilki kendala yang tidak sedikit seperti; masalah anggaran dana yang sedikit, kedua, belum percayanya peleku ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama, ketiga adanya paradigma yang buruk terhadap Pengadilan Agama. Kesimpulannya, menaikan PERMA Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi Undang-Undang harus segera dilakukan karena berguna sebagai landasan hukum di bidang ekonomi syariah, kendala pembentukan UU KES salah satunya adalah kurangnya kesadaran Pemerintah dan masyarakat akan pentingnya suatu peraturan yang bersumber dari nilai luhur syariat Islam. Saran, Pemerintah dan segenap elemen masyarakat maupun MUI harus bahu membahu membuat draft rancangan UU Ekonomi Syariah dan segera mengesahkan, sehingga produk hukum yang mulia ini dapat segera menjadi acuan yang lengkap dalam masalah ekonomi syariah.
Halal Tourism in Lombok: Harmonization of Religious Values and Socio-Cultural Identity Atmo Prawiro
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/share.v11i2.14905

Abstract

This study examines the potential of halal tourism by investigating the relationship between religion and socio-cultural identity on the Indonesian island of Lombok. This study draws on a survey of the literature, semi-structured interviews that rely on social responses, and an anthropological approach that is strengthened with data and information from reliable sources. The findings reveal that religious teachings, along with local culture, are one of the positive elements influencing the adoption of halal tourism in Lombok. Islamic principles are represented in the form of physical culture, in addition to those adopted by the society and used as a reference in their daily activity. Furthermore, the interaction between these data supports the existence of a symbiotic relationship exhibited in the form of constructive support between religion, culture, and the tourism business on the island of Lombok within the context of halal tourism.========================================================================================================ABSTRAK – Pariwisata Halal di Lombok: Harmonisasi Nilai Keagamaan dengan Identitas Sosial-Budaya. Peneltian ini mengkaji otentisitas pariwisata halal melalui studi keterkaitan antara agama dan identitas sosial-budaya di Pulau Lombok Indonesia. Metodologi penelitian ini mengunakan kajian pustaka dan wawancara semi struktur untuk mengumpulkan data teoritis berdasarkan respon sosial dan litearatur pariwisata, serta pendekatan antropologis yang diperkaya dengan data dan informasi dari sumber yang kredibel. Penelitian ini menunjukan bahwa ajaran agama melalui proses yang lama beriringan dengan budaya lokal menjadi salah satu faktor positif penerimaan pariwisata halal di Lombok. Nilai-nilai Islam tidak saja tercermin dari tata-nilai yang dianut masyarakat dan menjadi acuan dalam pola tingkah laku mereka, tetapi juga telah termanifestasikan dalam wujud kebudayaan fisik. Lebih jauh temuan penelitian ini mengukuhkan adanya hubungan simbiosis yang diwujudkan dalam bentuk dukungan konstruktif antara agama, adat dan industri pariwisata dalam bingkai pariwisata halal di Pulau Lombok.
ANALISIS PRODUKSI DALAM PERSFEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM Hasbi Abdul Al Wahhab KH; Pheni Chalid; Atmo Prawiro; Theo Aditya Pradhana
Ijtihad Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v17i1.9006

Abstract

*English*Production is the lifeblood of economic activity. In human life, in carrying out its economy, there will never be consumption, distribution, or trading activities without being initiated by the production process. However, as a Muslim, one must behave economically, especially in production behavior that is to Islamic values ​​and principles. The purpose of this writing is to determine production and factors of production from the perspective of Islamic economic philosophy. The method used is library research (literary study). Library research is a type of research in this case in the form of collecting in-depth information data. Results in this studyProduction in Islam is not only for profit (profit-oriented) but in worship (worship oriented). So that whatever goods are produced, a producer will emphasize Islamic principles in production and the principle is more concerned with the benefit of the people. The axioms in production activities extracted from the Al-Qur'an and Sunnah are Unity (oneness of God/Tawhid), Equilibrium, balance (justice), Free will or free will (ikhtiar), Responsibility (responsibility), and Truth ( policy and honesty). Besides that, there are four factors of production in Islam namely, natural resources, human resources, capital, and management.          *Indonesia*Produksi merupakan urat nadi dalam aktivitas ekonomi. Di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan ekonominya tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan tanpa diawali oleh proses produksi. Namun sebagai seorang muslim harus berprilaku ekonomi, terutama pada prilaku produksi yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui produksi dan factor-faktor produksi dalam presfektif filsafat ekonomi islam. Metode yang digunakan yaitu library research (studi kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian dalam hal ini berupa pengumpulan sebuah data informasi secara mendalam. Hasil dalam penelitian ini Produksi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan semata (profit oriented) melainkan pada ibadaah (ibadah oriented). Sehingga apapun barang yang diproduksi maka seorang produsen akan menekankan prinsip Islam dalam produksi dan pada prinsipnya lebih mementingkan kemaslahatan umat. Aksioma-aksioma  dalam  kegiatan  produksi  yang  digali  dari  Al-Qur‟an dan Sunnah, adalah Unity (keesaan  Tuhan/Tauhid), Equilibrium, keseimbangan (keadilan), Free  will atau  bebas  berkehendak  (ikhtiar), Responsibility (pertanggungjawaban), dan Kebenaran (Kebijakan dan kejujuran). Selain itu terdapat empat fakor produksi dalam Islam yaitu, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan manajemen.
Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara Prawiro, Atmo; Fathudin, Fathudin
Mazahib Vol 22 No 2 (2023): VOLUME 22, ISSUE 2, 2023
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v22i2.7010

Abstract

This article examines the challanges of the halal industrial ecosystem by studying halal certification for MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Lombok. Halal certification has a good impact on small and medium businesses in Indonesia. Although previous research indicates that the proportion of halal-certified micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Lombok is still under 20%, this figure is steadily increasing, allowing for open competition. This article employs a qualitative methodology with a socio-legal economic analysis approach. Data were gathered through interviews with MSME business owners, Muslim consumers, and halal policy makers in Lombok. The findings reveal that halal certification plays a crucial role in enhancing MSME operations and promoting the development of halal tourism in Lombok. However, the complexity of halal certification requirements and the obstacles MSME faces in Lombok must be ruled out effectively. By increasing knowledge, understanding, and awareness of MSME actors regarding halal certification rules and improving administrative processes related to halal certification, MSME in Lombok will better utilize the market potential for halal products. Keywords: Halal industry, halal certification, MSME, impact of certification
SISTEM EKONOMI HUMANISTIK VERSUS EKONOMI BEBAS Prawiro, Atmo
An Nawawi Vol 1 No 1 (2021): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.63 KB) | DOI: 10.55252/annawawi.v1i1.8

Abstract

The debate of the world economic system that began post-cold war until today can be said victory is in the capitalistic system that uses the free market as one of its characteristics. The collapse of Unisovyet signifies the power of capitalistic economy as the ruler of the world economy. Because almost the countries in the world apply this system. In some countries the world is actually a lot of economic system that is used, but the fact that most of the capitalistic world that dominate it. Similarly, Indonesia is also a free market capitalistic system, although Indonesia in its constitution uses Pancasila economy (humanistic economy) which loves togetherness (ukhwah) and religious ruhs. This research uses descriptive analysis approach, with the sources used are published books and journals. The author finds that the humanist economic system in terms of the above concept belongs to the commonalities of Islamic values, even this humanist economy provides for mutuality, mutual help and high spiritual dimension, and this differs greatly from the free market economy developed by the global capitalist economic system . This free market economic system tends to be the object of human being, so there is a very far gap between the community and the conglomerates, and this is the hallmark of the free market economy. But on the one hand the humanist economy does adopt some capitalist system, as well as individual ownership and also adopt the economic socialism in terms of togetherness. Keyword: humanistic economy, capitalistic economy and Pancasila economy
KONSEP TABUNGAN DALAM FATWA DSN MUI: STUDI PENEREPAN AKAD WADI’AH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK SYARIAH MANDIRI BALARAJA TANGERANG Solehah, Siti; Prawiro, Atmo
An Nawawi Vol 2 No 1 (2022): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55252/annawawi.v2i1.17

Abstract

This study aims to find out how the concept of savings in the form of wadi'ah contract practices in Savings Products at Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, before the merger of BSM with other Islamic banks. The contract of safekeeping of goods or money between the party who owns the goods or money and the party who is entrusted with the aim of maintaining the safety, security, and integrity of the goods or money is allowed. This is explained by the DSN-MUI Fatwa No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 that savings and demand deposits (without deposits) are allowed using wadiah contracts. The method used in this research is qualitative, with in-depth interview data collection techniques and content analysis. The findings in this study are the practice of wadiah contracts at Bank Syariah Mandiri (BSM) Tangerang Balaraja, fulfilling the provisions of the DSN MUI fatwa and also complying with applicable legal rules. However, the wadiah concept that exists in BSM is still not fully understood by customers, this certainly affects the performance of the BSM.
NASIONALISASI DAN PRIVATISASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Riva’i, Yahya; Prawiro, Atmo
An Nawawi Vol 3 No 1 (2023): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55252/annawawi.v3i1.27

Abstract

The liberal economic system is an economic system that is widely used in world countries. This economic system will spur people to try to create economic success but then what arises is a system of capitalism, resource monopoly, oligopoly etc.; then the state is present to try to equalize and regulate the dynamics of the country's economy and is known as socialism. And in terms of control over economic resources, Islamic economic thinkers have actually discussed this matter-which provides an explanation regarding the concept of ownership, control over economic resources and the presence of the state as a regulator. In this study, researchers examined the concept of ownership, control of economic resources and the presence of the state, in the perspective of Islamic Economics as contained in turat books. The purpose of this research is to provide an understanding of the community as Economic Actors, so that the economic activities they carry out are correct according to Islamic law. This research is a normative juridical research that uses a type of Syara'-Fiqh approach (statue approach), case approach (case approach) and conceptual approach (concept approach).
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI E-COMMERCE PADA SEKTOR FASHION MUSLIM NDONESIA Purnomo, Weka Arum; Prawiro, Atmo; Haniatunnisa, Siti
An Nawawi Vol 3 No 2 (2023): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55252/annawawi.v3i2.39

Abstract

Indonesia's development into a world halal industry in the field of Muslim fashion continues to increase as Indonesia's Muslim population reaches 87%. The aim of the research is to determine the potential for developing the halal e-commerce industry in Indonesia. The results of the research are that halal e-commerce can be a solution to encourage the development of the halal industry, with the availability of halal e-commerce making it easier for producers to transact and market their products online. The SWOT analysis shows that halal e-commerce in the Muslim fashion sector to encourage the development of the halal industry in Indonesia is found from internal factors, the strength of the number of influencers and artists who wear Muslim fashion, the number of internet users, teenagers and children. For internal factors, it was found that the majority of Indonesia's population is 87% Muslim, awareness of Muslims dressing according to Islamic law. The threat of many competing countries, the lack of uniformity of internationally agreed halal certificates, the minimal level of knowledge about the market for MSME players means that many still sell offline.
ANALISIS TAPER TANTRUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA Shafira, Alfina; Muhajirin, Muhajirin; Prawiro, Atmo
An Nawawi Vol 4 No 1 (2024): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55252/annawawi.v4i1.44

Abstract

The phenomenon of the financial crisis that occurred in 2008/2009 can be seen from the declining economic growth rate compared to the previous year, which was 4.6 percent. After the United States implemented a quantitative easing policy for 5 years, in 2013 the Fed again implemented a policy of tapering off or taper tantrums which caused the economy in several countries, especially India, Indonesia, Brazil, Turkey and Brazil to experience shocks. Islamic banks currently operate side by side with conventional interest-based banks, where the advantage appears to be more favorable to interest-based banks in terms of the secondary market and accessibility to loans as a last resort in difficult situations. So the conclusion that the author can draw is that the taper tantrum phenomenon that occurs does not always experience a decline in the equity market, especially in developing countries. Significant influence occurs in countries such as the People's Republic of China; Hong Kong, China; Republic of Korea; and Singapore.