Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Hak atas Akses yang Adil terhadap Pendidikan Tinggi: Analisis Berdasarkan Falsafah Pancasila Lubis, Rahmad; Purnama, Desi; Sulaiman, Heri
SIGn Jurnal Hukum Vol 6 No 2: Oktober 2024 - Maret 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v6i2.381

Abstract

This research aims to comprehensively analyze citizens’ right to equitable access to higher education in Indonesia based on Pancasila’s philosophy. Employing a normative legal research methodology, this study examines the issue through statute and conceptual approaches. Data were analyzed using qualitative content analysis techniques to describe and address the research problem in depth. The findings indicate that equitable access to higher education is a constitutional right of every Indonesian citizen guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution. As an embodiment of the welfare state principle, the state is obliged to create a just, equitable, quality, and affordable higher education system for all levels of society. It requires affirmative regulations, innovative and equitable financing schemes, and a reliable quality assurance system. Higher education must be seen as a strategic instrument to break the cycle of structural poverty, enhance social mobility, and realize distributive justice by prioritizing the principle of social solidarity. Therefore, the projection towards free higher education, especially in state universities, is a strategic step that needs to be realized gradually and sustainably, supported by progressive tax system reform, increased allocation of education budgets, and optimization of alternative funding sources, as a form of progressive interpretation of Article 31 section (1) of the 1945 Constitution.
PERAN FATWA DSN MUI DALAM PENYESUAIAN PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Lubis, Rahmad; Nuranisah, Nuranisah; Purnama, Desi; Prawiro, Atmo
An Nawawi Vol 4 No 2 (2024): An Nawawi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syeikh Nawawi Tanara Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55252/annawawi.v4i2.69

Abstract

This study focuses on analyzing the role of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) in the application of the practice of murabahah contracts in operations in Islamic banks. This study uses library research, including DSN MUI fatwas, regulations, and studies related to operational procedures. Qualitative analysis aims to understand the role of fatwas in Islamic banking operations. The study found that DSN MUI has a strategic approach to providing legal guidance and legitimacy to Islamic banks, but there are challenges in its implementation, such as compliance with operational procedures and regulatory compliance. This study recommends an empirical study to evaluate the implementation of Islamic banking practices more closely.
HAK ATAS MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BERKEADILAN: ANALISIS FALSAFAH PANCASILA SILA KE LIMA: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima Sulaiman, Heri; Purnama, Desi; Durin, Ramzi
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.5

Abstract

Artikel ini membahas persoalan hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Penulis menyoroti kelemahan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dipertimbangkan sebagai alternatif solutif dalam merekonstruksi kebijakan hukum pidana, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan siber memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada penjeraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menyesuaikan hukum pidana nasional dengan dinamika kejahatan di era digital.
The Dilemma of Modernity: Value Conflict in The Application of Customary Criminal Law in Multicultural Society: Dilema Modernitas: Konflik Nilai dalam Penerapan Hukum Pidana Adat pada Masyarakat Multikultural Lubis, Rahmad; Helvis, Helvis; Purnama, Desi; Yunus, Nur Rohim; Shapiulayevna, Aliyeva Patimat
al Hairy | Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 1 (2025): al Hairy
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/hry.v1i1.1

Abstract

Modernity has brought significant changes in social, cultural, and legal structures in various parts of the world, including in multicultural societies. One of the main challenges that arise is the conflict of values in the application of customary criminal law. Customary criminal law, which has long been an integral part of traditional people's lives, now faces pressure from a modern legal system that tends to be universal and based on human rights. This study aims to analyze the dilemmas arising from the tension between the two legal systems, focusing on how customary criminal law is applied in a multicultural society, where diverse cultural and religious values often clash. In this context, the application of customary criminal law often faces challenges in maintaining a balance between maintaining local values and accommodating the principles of modernity, such as gender equality, individual rights, and social justice. This research suggests the need for a more inclusive and dialogical approach between customary law and state law in order to create a legal system that is responsive to cultural diversity, without neglecting the basic principles of human rights.
pendahuluan REKONSTRUKSI PRAKTIK HIBAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN: JALAN TENGAH ANTARA HUKUM DAN KEHARMONISAN KELUARGA: pembahasan Muhlisin, Muhlisin; Romadhon, Sahrul; Habibah, Habibah; Purnama, Desi
al Hairy | Journal of Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2025): al Hairy
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/hry.v1i2.36

Abstract

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum yang diakui dalam hukum positif Indonesia, hukum Islam, dan hukum adat, yang berpotensi menjadi mekanisme efektif dalam mencegah konflik kewarisan serta menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep dan praktik hibah dalam pembagian warisan dengan memadukan dimensi normatif, sosiologis, dan yurisprudensial, guna menghasilkan model pembagian yang berkeadilan substantif. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis sosio-legal, penelitian ini menguraikan definisi hibah dan kewarisan, pondasi hukum hibah, perdebatan antara hibah sama rata dan hibah sesuai ketentuan waris, serta problematika yang muncul di tingkat praktik dan peradilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hibah memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh kewarisan, khususnya karena tidak dibatasi proporsinya dan dapat diberikan seluruhnya selama dilakukan semasa hidup dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbedaan pandangan mengenai bentuk keadilan hibah dapat diharmonisasikan melalui pendekatan keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan sosial, dan nilai kekeluargaan. Penelitian ini merekomendasikan adanya pedoman teknis terpadu yang mengintegrasikan ketentuan hibah dalam tiga kerangka hukum tersebut, konsistensi yurisprudensi di peradilan agama, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hibah secara transparan dan terdokumentasi. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi kebijakan pencegahan sengketa waris berbasis kearifan lokal dan prinsip keadilan.