Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Community Empowerment
Abdul Basid
Universitas Gresik
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TANGGUNG GUGAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK: Izin Mendirikan Bangunan, Sanksi Administratif, Tanggung Jawab lingkungan. Abdul Basid; Handrik Setiawan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i1.1437

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah tanggung jawab gugat bagi bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menimbulkan gangguan lingkungan dan pelaksanaansanksi hukum administrasi yang harus diterapkan pada bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah- tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.Padapenelitian ini mengkajisebuahsubjektentang akibat gangguan lingkungan dan sanksi hukum administrasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.Kesimpulan Penelitian ini Banyak faktor yang menghambat implementasi Perda. Namun yang paling mencolok adalah kesadaran masyarakat yang rendah terhadap IMB dalam mendirikan bangunan. Kesadaran bahwa IMB berguna untuk mewujudkan kota yang tertib, rapi, indah, dan nyaman masih kurang. Kesadaran masyarakat ini disinyalir karena sosialisasi program dan sistem sanksi yang lemah.
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERBENTUK REKLAME BERDASARKANPERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM: Kewenangan; Alat Peraga Kampanye; Satpol PP; Pemilihan Umum Abdul Basid; Angga Putra Yudiansyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilihan umum. Pemasangan APK sudah diatur mekanismenya dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan seingkali kita merasa kebingungan apa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggani penertiban di Pemilu karena dalam aturan tidak disebutkan dengan jelas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alat peraga kampanye termasuk bentuk reklame insidentil karena penyelenggaraanya di masa-masa tertentu (masa pemilihan umum) dan memiliki masa izin kurang dari satu tahun dengan catatan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tidak disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, namun secara umum tugas dan kewenangan tersebut dalam makna essensi tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga harus ada sinergisitas dalam pelaksanaan tugas Panwaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Asas Lex Certa Terhadap Perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Steviano Enrico Arianto Putra; Abdul Basid; Suyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6860

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah rumusan tindak pidana hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memenuhi prinsip lex certa dan menjamin kepastian hukum. Studi ini membahas dua masalah inti: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP memenuhi standar lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Apa implikasi yuridis dari ketidakjelasan normatif (norma yang kabur) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan menggunakan pendekatan konseptual, statutori, dan historis, analisis mengungkapkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas—tidak ada kriteria yang ditentukan untuk durasi, intensitas, atau bentuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip lex certa dan membuka pintu bagi interpretasi yang luas dan subjektif oleh penegak hukum, yang berisiko menyebabkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku pribadi. Studi ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan reformasi normatif yang mendesak: definisi eksplisit dari frasa kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, dan penerapan prinsip ultimum remedium yang diperkuat untuk menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak-hak individu dan jaminan privasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum. Penelitian ini membahas dua pokok masalah: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Bagaimana pengaruh yuridis kekaburan norma (vage norm) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan pendekatan konseptual, peraturan-undangan, dan analisis historis, menunjukkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas tidak terdapat kriteria yang tegas mengenai jangka waktu, intensitas, maupun bentuk hubungan kohabitasi. Kekaburan ini bertentangan dengan asas lex certa dan membuka ruang penafsiran yang luas dan subyektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku privat warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan normatif yang mendesak: definisi eksplisit terhadap frase kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, serta penegakan prinsip reformasi ultimum remedium guna menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak individu dan jaminan privasi konstitusional.
Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Nabila Syafaqoh Jadiningsih; Abdul Basid; Yati Vitria
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11708

Abstract

Kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa transformasi besar di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum. Namun, di balik manfaatnya, teknologi ini juga menyimpan celah penyalahgunaan yang berpotensi melahirkan modus kriminalitas baru, seperti rekayasa informasi digital (deepfake), penipuan siber, serta kebocoran data pribadi. Fenomena ini memicu dilema hukum mengenai siapa yang harus memikul tanggung jawab pidana ketika AI terlibat dalam suatu kejahatan, mengingat AI sendiri bukanlah subjek hukum yang legal untuk diadili. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proyeksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan AI dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, sekaligus mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada saat ini mampu merespons lompatan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Data hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini hanya mengakui manusia dan korporasi sebagai subjek hukum yang sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas tindak pidana berbasis AI tetap dibebankan kepada aktor manusia - baik perancang, pengembang, maupun operator sistem - berdasarkan pembuktian unsur kesalahan (mens rea) dan hubungan kausalitas. Di sisi lain, instrumen hukum saat ini, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), belum memuat pasal-pasal khusus yang mengatur delik pidana keterlibatan AI. Konsekuensinya, reformulasi kebijakan hukum pidana di masa depan menjadi sangat urgensi demi menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga efektivitas penegakan hukum di era digital.
TANGGUNG JAWAB PERDATA PEMALSUAN IDENTITAS GENDER PADA ATLET VOLI (ANALISIS PASAL 1365 KUHPERDATA) Khoirun Nisak; Ika Ayudyanti; Abdul Basid
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2001

Abstract

This study analyzes the polemics of gender identity discrepancy among volleyball athletes from the perspective of Indonesian civil law, focusing primarily on the implementation of Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Employing a normative legal research method with a statutory and case-based approach, this study examines the qualification of identity inconsistency as a Tort (Perbuatan Melawan Hukum) that infringes upon the subjective rights of the federation and the principle of fairness in competition. The results indicate that an athlete's civil liability is predicated on the cumulative fulfillment of the elements of tort: fault (opzet or culpa), material damages (damnum emergens and lucrum cessans) and immaterial damages (reputational degradation), and a causal relationship satisfying the conditio sine qua non parameter. The implications of applying this norm introduce an extra-contractual restorative obligation for the perpetrator to perform restitutio in integrum, including the restitution of economic benefits (unjust enrichment). To mitigate systemic risks, this research recommends accelerating regulatory reform through amendments to the National Sports Law to mandate compulsory biometric verification and interoperable integration of civil registry databases. Furthermore, the establishment of a federation guarantee fund and the formulation of specific sports-related loss valuation guidelines are proposed as legal protection instruments to maintain the integrity and dignity of the national sports ecosystem sustainably.
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia Nelsa Jeany Lengkey; Abdul Basid; Suyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. Penerapan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman sering kali belum mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan serta keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya keadilan substantif, mengurangi beban lembaga peradilan, serta mendorong terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum serta belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif terkait penerapan restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi hukum serta keseragaman dalam implementasinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KESADARAN HUKUM DI DESA JONO ika ayudyanti; Abdul Basid; Dinda Heidiyuan
Journal of Community Empowerment Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jce.v4i2.34491

Abstract

ABSTRAKPerempuan dan anak masih dihadapkan pada kerentanan tinggi terhadap kekerasan dan diskriminasi, sebuah ancaman nyata yang berpotensi merusak psikis dan menghambat pemenuhan hak asasi mereka, diperparah oleh minimnya pemahaman hukum di tingkat komunitas dan aparatur desa. Menanggapi situasi ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan di Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pelaksanaannya menggunakan metode sosialisasi interaktif dan penyuluhan hukum, dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan ibu-ibu PKK sebagai mitra sasaran. Evaluasi program dilakukan secara kualitatif melalui observasi dan sesi tanya jawab terstruktur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan di antara peserta sosialisasi, membuktikan bahwa kegiatan ini efektif sebagai langkah awal untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung sistem pencegahan berbasis komunitas yang kuat di Desa Jono.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan; Anak; Desa Jono.ABSTRACTWomen and children still face high vulnerability to violence and discrimination, a real threat that has the potential to damage their mental health and hinder the fulfillment of their human rights, exacerbated by a lack of legal understanding at the community and village administration levels. In response to this situation, this community service activity aims to increase awareness and understanding of the law regarding the protection of women and children from all forms of violence in Jono Village, Cerme District, Gresik Regency. The implementation uses interactive socialization and legal counseling methods, involving 35 participants consisting of village officials, community leaders, and representatives of PKK mothers as target partners. The program was evaluated qualitatively through observation and structured question and answer sessions. The results of the activity showed a significant increase in knowledge and understanding among the participants of the socialization, proving that this activity was effective as a first step in building a safer environment and supporting a strong community-based prevention system in Jono Village.Keywords: Legal Protection; Women; Children; Jono Village.
Co-Authors Angga Putra Yudiansyah Dinda Heidiyuan Handrik Setiawan Ika Ayudyanti Khoirun Nisak Nabila Syafaqoh Jadiningsih Nelsa Jeany Lengkey Steviano Enrico Arianto Putra Suyanto Yati Vitria