Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i1.552

ABSTRACT The provision of credit by finance companies is currently in great demand by the public as a means to make it easier to own an object by making payments in installments every month. The process of granting credit by finance companies requires a guarantee for the object. The problem is the form of fiduciary legal registration protection for consumers and what benefits are obtained from consumers, normative juridical methods based on legal literature literature results In consumer financing agreements legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born on the imposition of fiduciary guarantees made notarized, and continues to be emphasized with the registration of these agreements, the Fiduciary Guarantee Act has attempted to provide a technical protection for the interests of creditors, but unfortunately this system is not approved by concretely confirming the legal protection for creditors in a Fiduciary agreement, among others, caused either by regulations that provide a position weak for creditors, such as the absence of firmness in execution regarding execution, even though the object of fiduciary security concerns moving objects which are locked very quickly so that they are prone to embezzlement

IMPLEMENTASI ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL Emir Adzan Syazali; Juanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.816

Perusahaan membutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usaha nya. sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui transaksi jual beli saham atau penyertaan modal pada perusahaan. Untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi,atau modal dimanfaatkan sebagai piutang dagang dan persedian kas. Seperti apa mekanisme perjanjian jual beli saham di pasar modal dan perdagangan tanpa warkat dalam memenuhi syarat perjanjian, tujuannya analsis hubungan jual beli saham Buku III BW dan hubungan perjanjian jual beli kaitan dengan scriptlees trading. Metode Yuridis Normatif pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan,hasilnyatransaksi jual beli saham di pasar modal menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 dilakukan dengan cara maya bukan secara konvensioal atau secara nyata dengan eraglobalisasi dan perkembangan teknologi Sistem scriptless trading (perdagangan tanpawarkat) di pasar modal memenuhi syarat sah perjanjian, sistem tersebut telah memenuhisyarat sah perjanjian namun mekanisme transaksi jual beli tidak secara menurut KUH Perdata namun adanya peraturan perundang-undangan yang lain seperti asas lexspecialis de rogat lex generalis.

Legal Reform and Strengthening of The Financial Services Authority (OJK): Protecting Investors From Insider Trading in Indonesia Syazali, Emir Adzan; Najwan, Johni; Muskibah, Muskibah
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i2.25513

This study aims to analyze and critique the legal protections for investors against insider trading practices in Indonesia’s capital market, while highlighting the importance of strengthening the Financial Services Authority (OJK) in ensuring legal justice for investors. Utilizing a normative juridical method, this study employs various approaches, including the statute approach and the conceptual approach. The findings of this study reveal that the regulation of protection against insider trading in Indonesia's capital market remains inadequate due to legal gaps in the Capital Market Law, which has not comprehensively addressed issues, particularly regarding secondary tippees. Thus, a revision of the Capital Market Law is necessary to address these legal gaps by adopting the theory of abuse and regulating secondary tippees. Consistent and strict law enforcement must be enhanced. Furthermore, strengthening the capacity of the OJK is essential, including the use of technologies such as big data analysis and artificial intelligence to detect transaction anomalies more effectively. In addition to strengthening the internal capabilities of the institution, cooperation with other parties, such as law enforcement agencies and international bodies, is also crucial

Dilema Fiduciary Duty Theory dan Misappropriation Theory Dalam Kejahatan Pasar Modal di Indonesia Syazali, Emir Adzan
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v15i2.510

Crime in the capital market is a matter of great urgency for every investor in ensuring legal certainty involving in Indonesia many cases that have occurred in the capital market that have not reached court, this has many causal factors starting from company organs related to information in public offerings and OJK in this case as the supervisor of the capital market because of the problem of Implications of Fiduciary Duty Theory and Misappropriation Theory in capital market crimes in Indonesia. writing using normative juridical legal methods, namely library law research and the results of research on the Capital Market Law need to be revised to suit the times. By comparing the two theories above, and analyzing articles 95 and 97 UUPM which regulate legal subjects, it can be seen that Fiduciary duty has weaknesses and results in legal loopholes exacerbated by the rapid advancement of technology so that an outsider who accidentally obtains material information/facts is very likely to be free from insider trading in Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BRAND FASHION YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL Treynando, Chrisandi; Syazali, Emir Adzan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.5885

Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha,Brand Fashion, Hak Kekayaan Intelektual.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA Emir Adzan Syazali , Emir Adzan Syazali; Irawan, Agus; Alfarisi, MS; Ternando, Albi; Rahman, Rahman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.23302

Abstrak Praktek yang sering terjadi di Pasar modal dalam bentuk Kejahatan yakni perdagangan orang dalam (Insider trading) sudah lama terjadi, akan tetapi sangat sedikit kasus yang sampai ke pengadilan Hal ini Menimbulkan permasalahan di pasar Modal dalam Jangan panjang. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan. Kegunaan penulisan ini a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan khasanah Ilmu Hukum khususnya yang menyangkut dengan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. b.Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan saran terhadap pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan dalam menerapkan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. Tipe penulisan dengan menggunakan, metode hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kasus insider trading bisa masuk kepengadilan dan dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa 1.Dalam Hukum Pasar Modal ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dalam membuktikan Kasus Insider Trading yang terjadi di pasar modal Indonesia. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen, agar bisa menjangkau pelaku kejahatan di Pasar Modal, Insider Traiding

Prinsip Transparansi Pada Pasar Modal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Gcg ) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v4i2.131

Krisis hebat di bidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian merambah sektor rill. Nilai saham – saham perusahaan merosot drastis, pada saat itu, bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilai saham turun, potensi rugi besar, dan pendapatanya juga turun. Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis. Perkembangan pasar modal pada saat krisi menunjukkan adanya penurunan jumlah eminten yang layak tampil di papan utama bursa, harga saham anjlok, indeks harga saham turun terus, investor asing berkurang, perusahaan sekuritas asing pergi. Sektor riil tak mampu bertahan, nilai saham perusahaan – perusahaan terbuka turun drastis. Pihak swasta gagal menerapkan prinsip–prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau pengelolan perusahaan yang baik dalam segenap aktivitas ekonomi bisnis, ketidakstabilan yang terjadi pada sektor keuangan dan sektor riil. Dan prinsip tersebut adalah Fairness, Transparancy, accountability, dan Responsibility, Ini menjadi pelajaran yang amat mahal dan berharga bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia di masa mendatang Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkritisi prinsip transparansi pada pasar modal dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, pada tipe penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian terhadap asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian transparansi merupakan syarat mutlak yang tertuang dalam prospektus sebelum di publish oleh emiten ke investor hal ini menjadi penilian investor untuk membeli saham atau tidak dan bagi perusahaan go publik ini menjadi penilaian perusahaan dalam mewujudkan Good Corporate Governance

AKIBAT HUKUM REDISTRIBUSI TANAH LANDREFORM TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i1.147

Dalam meningkatan taraf hidup kaum petani dalam perwujudan meningkatkankesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan program redistribusi tanah landreform yangmeliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukumyang bersangkutan dengan pengusaha tanah.permasalahan penelitian ini adalah (1)Apakah tujuan program pemerintah melalui Redistribusi Tanah Dalam Rangka(Landreform)di Desa Pulau Mentaro Kecamatan KumpehKabupaten Muaro Jambi(2)Apakah kepemilikan tanah pertanian melalui Landreform di desa Pulau MentaroKecamatan Kumpeh telah merata di Kabupaten Muaro Jambi? (3) Bagaimana akibathukumnya bila petani sebagai pemilik tanah di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpehdi Kabupaten Muaro Jambi Tinggal di luar wilayah tanah tersebut?Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) tanah yangdibagikan tepat sasaran dan dikelola dengan aktif (2) belum merata masih belum tepatsasaran tanah dikuasai beberapa orang saja. (3) kurangnya pengawasan dan kurangmemprioritaskan siapa saja yang membutuhkan tanah.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Brand Fashion Yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Chrisandi Treynando; Emir Adzan Syazali
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i2.513

Hak kekayaatn intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desaian tata letak sirkuit terpadu, paten desaian Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Haki bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersfiat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiiki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan ysng berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search