Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA Gentur Cahyo Setiono; Rizki Yudha Bramantyo
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4596

Abstrak Pelanggaran hak cipta merupakan masalah yang serius di Indonesia, terutama dalam hal tingginya tingkat pembajakan di bidang musik, film, dan perangkat lunak. Pemerintah Indonesia dan industri kreatif telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah ini, salah satunya adalah memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku pembajakan. Namun, efektivitas sanksi pidana ini masih menjadi perdebatan yang hangat dalam penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para ahli hukum, pengusaha industri kreatif, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya sistem hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Meskipun sanksi pidana telah diberlakukan, penegakan hukum yang tidak efektif dan hukuman yang ringan bagi pelaku pembajakan masih menjadi faktor penyebab tingginya tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia.Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta. Selain itu, kampanye dan sosialisasi yang lebih efektif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki implementasi sanksi pidana dan menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Sanksi, Pidana

IMPLEMENTASI NEW NORMAL DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kadiri Rizki Yudha Bramantyo; Irham Rahman
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

AbstarksiPemerintah & warga sudah berusaha semaksimal mungkin buat memerangi pandemi covid-19 ini. Banyak kebijakan sudah dimuntahkan utamanya mengatur protokol kesehatan buat melindungi bangsa berdasarkan endemi penyakit yg menyebar sangat cepat ini. Salah satu kebijakan yg dikeluarkan merupakan penerapan new normal, yaitu keadaan dimana seluruh aktivitas warga bisa berjalan seperti biasa tetapi tetap wajib memenuhi ketentuan yg ada. Misalnya menggunakan masker, menjauh berdasarkan keramaian, & mencuci tangan menggunakan bersih. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan ini bisa membawa perubahan sosial atau perubahan norma warga menuju warga yg tanggap terhadap kesehatan, higienis, & peduli lingkungan. Kebijakan new normal ini diterapkan guna membatasi persebaran pandemi covid-19 tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rizki Yudha Bramantyo; Irham Rahman; Fitri Windradi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.355

Penelitian ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga sampiran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan hak asasi manusia, dan memonitor pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang penting sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan dukungan dan peran pemerintah serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI Suwarno Suwarno; Rizki Yudha Bramantyo
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.338

Gaya kepemimpnan (leadership style ) merupakan suatu model atau strategi dalam memimpin suatu organisasi atau lembaga. Style tersebut ada yang memang bisa dipelajari sebagai suatu ilmu kepemimpinan, namun dalam pelaksanannya biasanya sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter atau kebiasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karena itu walaupun dipelajari secara bersama-sama namun dalam pelaksanaannya setiap orang cenderung tidak sama satu sama lain, tergantung pada kecerdasan dan kedalaman dalam memahaminya. Banyak macam gaya kepemimpinan, semuanya baik namun dalam pelaksanannya tergantung pada kepribadian pimpinan. Satu sama lain dari gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada pimpinan bagaimana pemimpin memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan dan meminimalisir apa yaang menjadi kekurangan. Banyak faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan kepemimpinan, antara lain keteladanan, nilai-nilai kemanusiaan dari pimpinan sendiri, penegakan aturan dan sanksi (norma ) yang ada di organisasi. Gaya kepemimpinan (leadership style ) berpengaruh terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja. Melalui gaya kepemimpinan seorang pemimpin mengelola lembaga dan memotivasi karyawan guna untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Gaya kepemimpinan yang berhasil adalah (1). Gaya kepemimpinan yang dilakukan bersumber pada hati nurani, nilai-nilai norma, etika, kebebasan, pemberian kepercayaan, pengawasan, siap menerima kritik, saran yang bersifat membangun, tegas dan menghormati kreativitas, inovasi dan motivasi. (2). Gaya kepemimpinan tersebut berdampakÂ pada peningkatan kinerja yang meliputi peningkatan kompetensi profesional, peningkatan kompetensi kepribadian dan peningkatan kompetensi sosial. Adapun Gaya kepemimpinan yang tidak berdampak pada kinerja adalah gaya kepemimpinan yang tidak punya rencana kerja, sulit menerima masukan, tidak memahami atau mengerti apa yang harus dikerjakan, sering terjadi ketidakjelasan pekerjaan, menimbulkan disharmoni, iklim kerja yang kurang kondusif, kurang disiplin, dan tidak ada pemberian motivasi, kurang adanya kontrol atau pengawasan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPIUTIK Rizki Yudha Bramantyo; Hery Lilik Sudarmanto; Irham Rahman; Gentur Cahyo Setiono
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i2.445

Transaksi terapeotik adalah sebuah tindakan hukum keperdataan dimana bentuknya adalah sebuah perjanjian. dalam hal ini bentuk perjanjian yang terjadi bukan menjanjikan kepada hasil tetapi menjanjikan upaya terbaik semaksimal mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalitas sang pemberi layanan kesehatan serta dalam naungan kaidah syarat sah-nya perjanjian menurut hukum keperdataan Indonesia. Namun demikian dalam prakteknya sesuai dengan keterbatasan manusia mungkin saja terjadi kealpaan, kesalahan dan tindakan diluar kuasa lainnya yang berujung pada terjadinya kerugian pada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum dapat melindungi kepentingan pasien dalam perjanjian terapinya sehingga pasien sebagai warga negara Republik Indonesia meras terlindungi dan aman terlebih lagi pasien dalam kondisi sakit dan menderita. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersumber data utama pada kaidah-kaidah serta ketentuan-ketentuan hukum yang digali dari pustaka-pustaka para ahli-ahli hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran guna mengembangkan ilmu hukum terlebih Hukum Kesehatan di Indonesia.Â Kata Kunci :Â Transaksi Terapeotik, Pasien, Pemberi layanan kesehatanÂ Â

PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA FREELANCE BAGI WARTAWAN DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Irham Rahman; Niniek Wahyuni; Rizki Yudha Bramantyo; Harry Murty
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i2.449

Pekerja/buruh freelance terhadap wartawan selama ini masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait kesejahteraan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja antara wartawan freelance dengan perusahaan media merupakan hubungan industrial dengan pemberian kerja yang batasi waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Disamping itu setiap pekerja mempunyai hak untuk membuat serikat pekerja dengan tujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara pengusaha dengan pekerja yang cenderung lebih lemah. Permasalahan hukum terjadi ketika eksistensi serikat pekerja freelance masih dianggap bukan sebagai pekerja melainkan sebagai mitra, sehingga serikat pekerja freelance tidak ada hubungan industrial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mengkaji persoalan hukum dengan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta literatur tekait hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian bahwa pekerja freelancemempunyai hak untuk mendirikan serikat pekerja, karenanya pekerja freelance membuat perjanjian kerja bukan perjanjian mitra dan termasuk dalam hubungan industrial. Perlindungan hukum sesuai amanat UU Ketenagakerjaan dibidang ekonomi, sosial dan teknis harus dirumuskan regulasinya secara jelas agar perlindungan bagi pekerja freelance dapat terwujud.Â Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja, Freelance, WartawanÂ

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI ( Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan) Teguh Pramono; Rizki Yudha Bramantyo; Gentur Cahyo Setiono; Suwadji Suwadji
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i2.451

Penduduk terus tumbuh dan berkembang yang dibarengi dengan tumbuhnya berbagai sarana dan fasilitas, baik itu sebagai media tempat tinggal maupun fasilitas bekerja serta berbagai sarana prasarana.Â Hal tersebut berdampat pada terus berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hutan. Akibat selanjutnya adalah seringnya terjadi konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pihak perhutanan, khususnya kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program kemitraan kehutanaan dengan masyarakat sekitar hutan. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri serta apa yang menjadi kendalanya. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik penentuan informan dengan teknik purposive serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul dilakukan validasi data dengan teknik triangulasi. Setelah data diuji dengan validasi data maka dilakukan teknik analisis dengan teknik analisis interaktif.Menjawab permasalahan pertama dan fokus dari permasalahan pertama tersebut maka dilakukan kerjasama dengan Perhutani dalam bentuk PHBM dan LMDH â€œLancar Jayaâ€. Akibat dari kerjasama tersebut petani memiliki lahan pertanian, pembagian lahan dilakukan secara random, tanaman pertanian meliputi nanas,cabai, jagung, dan kacang panjang (tanaman sayuran). Pemasaran dibantu oleh LMDH â€œLancar Jayaâ€, dalam pengelolaaan lahan tidak diperbolehkan menggunakan insektisida. Dengan demikian terjadi peningkatan penghasilan dan atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kemudian dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kendala yang dirasakan dalam melaksanakan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, antara lain Kendala internal meliputi kurangnya motivasi, dan saratnya pembatsan dalam pengelolaan lahan. Akibatnya hasil panen kurang optimal, mengingat tidak diperbolehkannya penggunaan insektisida serta tiadanya penyuluhan pertanian. Kendala Eksternal antara lain pengaruh iklim/cuaca dan wabah penyakit tanaman.Kata Kunci : Peningkatan Kesejahteraan, kemitraan

KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL Fitri Windradi; Rizki Yudha Bramantyo; Satriyani Cahyo Widayati; Restu Adi Putra
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3062

ABSTRAK Sengketaainternasional dalam era kontemporer daewasa ini sangat rentannterjadi yangdipicu oleh beragam macam permbenturan kepentingan (confilct of interest) antarrnegara yang keranpp timbul/muncul. Upaya upaya penyelesaian terhadap-nya tentu sangatmutlak diperlukan agar sengketasengketa trsebut tidakkmeluas dan yang berkepanjangan yang lambat-laun dapattmengancam perdamaianidunia. Untuk menghadapinya tentu diper1ukan aturan aturan penyelesaian sengketainternasional berdasarkan prinsipprinsip perdamaian dankeamanan internasional sehingga apa-pun kputusan yang tercapaikan dapat ditreima secara baik oleh para-pihak ynag berselisih paham. Penelitian ini menjlentrehkan secara comprehensive pirehal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan international dlam perspektif hubungan internasional. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional

PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Rizki Yudha Bramantyo; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3632

ABSTRAK Pembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan bahwa Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan luar biasa terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa mencakup pula pembangunan manusia seperti peningkatan skill, peningkatan pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan secara empirik dengan mengambil tempat di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe pertisipatif. Adapun partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat atau masyarakat. Biasanya pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan Desa. Keyword : Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Partisipasional

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search