Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Journal of Social And Economics Research journal of social and economic research
Hardimen
STIH Lubuk Sikaping
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Social And Economics Research

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Helfia Saputra
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.1275

Abstract

Unit Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut Satlinmas adalah organisasi pemerintah di tingkat Desa atau Nagari, di mana setiap Desa atau Nagari wajib melaksanakan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Pasaman, serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Satlinmas di Kabupaten Pasaman belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, kendala dalam pelaksanaannya adalah tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah, dan upaya yang dilakukan terbatas pada pelaksanaan Satlinmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pemilihan umum (TPS Linmas).
PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN Yusmiarni, Yusmiarni; Desma Yanti; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.1278

Abstract

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak sebagai bukti hukum yang menjamin kepastian dan kedudukan hukum seseorang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin masih menghadapi kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penerbitan akta kelahiran, mengidentifikasi permasalahan pencatatan akta kelahiran anak luar kawin, serta upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan akta kelahiran anak sah dan anak luar kawin pada dasarnya sama, dengan perbedaan pada persyaratan administrasi yang diganti dengan surat pernyataan menikah yang disahkan pihak terkait. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan persyaratan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap anak luar kawin. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi penerapan stelsel aktif melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta penyediaan layanan pendaftaran daring dan call center untuk mempermudah akses masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Wulan Yuris Ramadhonna
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1280

Abstract

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS USING E-BANKING SERVICES FROM THE THREAT OF CYBER CRIME (CASE STUDY AT PT BANK RAKYAT INDONESIA, SIMPANG TIGA UNIT, SIMPANG EMPAT BRANCH, WEST PASAMAN) Ahmad Sukri; Nur Asmah; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1324

Abstract

The majority of banks have provided e-banking services that make it easier for customers to transact anytime and anywhere, but these services also carry the risk of cybercrime such as fraud in the name of the bank. This study aims to analyze legal protection for customers using e-banking and the bank's responsibility in the event of losses at PT BRI Unit Simpang Tiga Simpang Empat Branch, West Pasaman. The method used is empirical juridical through a legislative approach, document study, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the banking system refers to applicable regulations, and the bank is responsible for processing customer transactions and complaints, although there are still delays in follow-up information. The bank provides full compensation if the loss is caused by a system error or internal negligence, but does not compensate for losses caused by customer negligence, although it still provides assistance such as transaction tracking, information, and assistance to the authorities.
Co-Authors Ahmad Sukri Darlisma Desma Yanti Fauzia Zainin Feby Adriani Helfia Saputra Nur Asmah Nur Asmah Wulan Yuris Ramadhonna Yusmiarni, Yusmiarni