Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Yusmiarni, Yusmiarni; Hardimen, Hardimen; Wulan Yuris Ramadhonna
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.1280

Abstract

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Skaping. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS USING E-BANKING SERVICES FROM THE THREAT OF CYBER CRIME (CASE STUDY AT PT BANK RAKYAT INDONESIA, SIMPANG TIGA UNIT, SIMPANG EMPAT BRANCH, WEST PASAMAN) Ahmad Sukri; Nur Asmah; Hardimen, Hardimen
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1324

Abstract

The majority of banks have provided e-banking services that make it easier for customers to transact anytime and anywhere, but these services also carry the risk of cybercrime such as fraud in the name of the bank. This study aims to analyze legal protection for customers using e-banking and the bank's responsibility in the event of losses at PT BRI Unit Simpang Tiga Simpang Empat Branch, West Pasaman. The method used is empirical juridical through a legislative approach, document study, and interviews. The results of the study indicate that the implementation of the banking system refers to applicable regulations, and the bank is responsible for processing customer transactions and complaints, although there are still delays in follow-up information. The bank provides full compensation if the loss is caused by a system error or internal negligence, but does not compensate for losses caused by customer negligence, although it still provides assistance such as transaction tracking, information, and assistance to the authorities.